Headline
RI-AS membuat protokol keamanan data lintas negara.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
MENTERI Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengatakan bantuan sosial (bansos) sebanyak 5,9 juta keluarga penerima manfaat (KPM) belum menerima bantuan pemerintah. Namun akan diusahkan cair pada akhir September-Oktober tahun ini.
"Namun memang belum terealisasi kita akan cairkan kemungkinan akhir September dan awal Oktober untuk penambahan tersebut," kata Risma saat Rapat Kerja dengan Komisi VIII di Senayan, Jakarta Pusat, Senin (20/9).
Risma menjelaskan kementeriannya sedang mengumpulkan dan meneliti data penerima manfaat tersebut. 5,9 juta KPM tersebut merupakan usulan pemerintah daerah (pemda) yang diajukan ke Kemensos.
Selain itu, Kemensos juga mengusulkan sebanyak 5,9 juta KPM tersebut untuk tetap menerima bansos di 2022. Sehingga kementeriannya mengusulkan tambahan dana sebesar Rp14,1 triliun untuk dibagikan kepada 5,9 juta KPM selama 12 bulan.
Baca juga : PP Standar Nasional Pendidikan Hilangkan Peran Masyarakat terkait Kualitas Pelajar
"Dengan indeks bantuan Rp200 ribu per bulan per keluarga penerima manfaat," ucapnya.
Dalam RAPBN Kemensos 2022 belanja bansos dianggarkan sebesar Rp74,0 triliun yang terdiri dari bansos program keluarga harapan (PKH), kartu sembako, bantuan pemberdayaan KAT, bantuan korban bencana, RS RTLH, alat bantu aksesbilitas.
"Untuk program PKH ditargetkan pada 10 juta KPM dengan nilai bansos sesuai kondisionalitas KPM dengan durasi 12 bulan 4 tahap penyaluran sebesar RP28,7 triliun," ujarnya.
Kemudian program kartu sembako/ BPNT menargetkan 18,8 juta KPM indeks bansos sebesar Rp200 ribu/ bulan/ KPM dengan durasi 12 bulan totalnya mencapai Rp45,1 triliun. (OL-2)
DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz mengusulkan pemprov DKI memperhatikan warga miskin yang lama tinggal di Jakarta, meski tak mengantongi KTP DKI dapat bansos
Upaya tersebut penyaluran ini menandai komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam memperkuat perlindungan sosial,
MENTERI Sosial Saifullah Yusuf menegaskan, telah banyak penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah naik kelas.
PPATK mengungkap ada 571.410 NIK penerima bantuan sosial terindikasi terlibat judol.
Temuan PPATK dari penelusuran data 2024, mengungkap bahwa nilai transaksi judol oleh penerima bansos, mencapai Rp957 miliar.
Pemerintahakan mencabut pemberian bantuan sosial (bansos) bagi para penerima manfaat yang terbukti menggunakannya untuk bermain judi online (judol).
Sekolah Rakyat bukan merupakan program Kemensos, melainkan langsung dari Presiden Prabowo, yang tahun ini diharapkan 100 SR bisa memulai operasional.
Di hadapan para siswa, Gus Ipul sekolah gratis berasrama ini untuk menjangkau anak-anak dari keluarga kurang mampu yang belum terjangkau pendidikan karena keterbatasan biaya.
"Kekuasaan itu kan alat. Alat untuk memperjuangkan saudara-saudara kita yang tertindas, alat untuk memperjuangkan saudara-saudara kita yang masih miskin."
Banyak anak yang sudah putus sekolah ternyata enggan kembali bersekolah, bahkan sebagian sudah melewati usia sekolah dasar.
Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa belum semua peralatan Sekolah Rakyat berada di masing-masing lokasi karena terkendala pengiriman dan lain sebagainya.
Sebelum memulai MPLS, para siswa akan menjalani Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang meliputi pengecekan tekanan darah, mata, telinga, dan berbagai tes kesehatan lain.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved