Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
WAKIL Ketua Baleg DPR RI, Willy Aditya menyebutkan nasib Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat (MHA) sudah satu tahun lebih diselesaikan di Baleg. Namun, hingga kini RUU tersebut belum mendapat lampu hijau untuk masuk di sidang paripurna.
"Sekarang kendala ada di pimpinan DPR. Pimpinan sampai sekarang ini tidak paripurnakan RUU ini, walaupun secara tata tertib DPR tidak ada hak pimpinan untuk tidak melanjutkan apa yang sudah diputuskan oleh AKD," kata Willy dalam webinar Masyarakat Adat Indonesia Belum Merdeka yang diselenggarakan Forum Denpasar 12, Rabu (15/9).
Fraksi Partai NasDem sebagai penyusun utama selalu melakukan intrupsi ke paripurna bagaimana pimpinan segera mengadakan sidang paripurna ada 2 RUU yakni Masyarakat Hukum Adat dan Pekerja Rumah Tangga untuk jelas statusnya sebagai hak inisiatif DPR.
"Kalau nggak dia akan selalu masuk ke Prolegnas tapi tidak diputuskan," ucapnya.
Willy menegaskan terdapat 5 hak yang tidak akan hilang dalam RUU MHA yakni hak atas wilayah adat, hak atas sumber daya alam, hak atas pembangunan, hak atas prioritas kebudayaan, dan hak atas lingkungan hidup.
Asosiasi Pengajar Hukum Adat, Kunthi Tridewayani menilai pembentukan RUU MHA terlalu lama karena hanya berputar-putar pada subjeknya dan belum fokus pada pemenuhan hak-haknya.
"Dalam pembahasan RUU MHA masih memfokuskan pada subyek siapa masyarakat hukum adat ini menjadi persoalan masyarakat adat mendapatkan pengakuan," katanya.
Selain itu arah kebijakan ke depan seharunya melalui pendekatan politik agar mempercepat pengesahan RUU MHA. Regulasi tersebut juga harus berorientasi pada obyek dan subyek, sentralisasi, dan sosial.
Sebenarnya yan penting diusulkan adalah pendekatan sosial administratif jadi hak-hak itu yang lebih ditimbulkan sehingga dengan sendirinya subjek akan terpenuhi," jelasnya.
Di kesempatan yang sama Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat, berharap legislatif segera memparnipurnakan RUU MHA agar proses masyarakat ada di selesaikan secepatnya.
"Karena mewujudkan kehadiran RUU ini dalam perlindungan masyarakat ada adalah sebagai bagian untuk kehidupan bangsa dan bernegara yang sejatinya jelas-jelas UUD 1945 dan menjadi cita-cita dari founding fathers kita yang harus kita laksanakan," ucapnya
Di Senayan sendiri upaya untuk menghadirkan RUU MHA telah diperjuangkan sejak DPR periode 2009-2014 tetapi gagal, kemudian dilanjut pada periode 2014-2019 juga kembali gagal. Dan pada periode ini kembali dicoba meski telah masuk Prolegnas ada upaya harmonisasi tetapi belum ada agenda untuk dibawa ke sidang paripurna. (H-2)
Baleg DPR RI resmi memulai pembahasan Rancangan Undang-Undang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU BPIP) yang masuk Prolegnas 2025
KETUA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menyatakan, pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) kemungkinan lewat dari target selama tiga bulan.
(Baleg) DPR RI Bob Hasan menyebut surat usulan Forum Purnawirawan TNI yang mendesak pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming, belum memiliki dasar hukum.
Supratman menuturkan proses pembentukan undang-undang harus melalui mekanisme politik dengan persetujuan berbagai partai politik khususnya yang berada di legislatif.
INDONESIA merupakan negara dengan jumlah koperasi terbanyak di dunia. Perkembangan jumlah koperasi dan anggota koperasi dari 2013 hingga 2018 mengalami peningkatan signifikan.
PERGUARUAN tinggi dipastikan hanya menerima manfaat dari pengelolaan hasil tambang. Sementara, pengelolaannya bakal diserahkan kepada BUMN, BUMD dan swasta yang ditunjuk pemerintah
Rancangan UU Perampasan Aset merupakan produk politik sehingga diperlukan koordinasi banyak pihak, termasuk pemerintah dan DPR.
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyebut draft RUU Perampasan Aset tengah difinalisasi
Dalam proses Rancangan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara terdapat usulan pengangkatan, pemberhentian, dan pemindahan ASN langsung di bawah presiden.
RUU TNI bermasalah secara substansi sebab masuk ke ruang sipil.
RANCANGAN Undang-Undang (RUU) Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) didesak kembali untuk disahkan. Khususnya di DPR periode saat ini.
WAKIL Ketua Baleg DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan pihaknya diminta oleh pimpinan DPR agar membahas lebih dulu revisi UU, salah satunya UU Pilkada
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved