AMAN Tagih Janji Presiden Lindungi Hak Masyarakat Adat

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) melihat Presiden Joko Widodo yang selalu memakai pakaian adat namun tidak menepati komitmen melindungi hak-hak masyarakat adat.

Sekretaris Jenderal AMAN Rukka Sombolinggi mengatakan dalam janji Nawacita disebutkan bahwa Jokowi berkomitmen untuk melindungi dan memajukan Hak-Hak Masyarakat Adat, dengan membuat kebijakan perlindungan dan pemajuan hak-hak masyarakat adat dengan meninjau ulang dan menyesuaikan seluruh peraturan perundang-undangan terkait dengan pengakuan, penghormatan, perlindungan, dan pemajuan kah-hak masyarakat adat.

Kemudian berkomitmen melanjutkan proses legislasi RUU Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat, Memastikan proses-proses legislasi terkait pengelolaan tanah dan sumberdaya alam pada umumnya.

Baca juga: RUU Masyarakat Hukum Adat Harusnya Diprioritaskan

Lalu mendorong penyusunan Undang-Undang terkait penyelesaian konflik-konflik agraria, membentuk Komisis Independet untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan pengakuan, penghormatan, perlindungan, dan pemajuan hak-hak masyarakat adat kedepan.

"Namun sampai saat ini janji Nawacita belum terpenuhi satu pun. Bahkan perampasan wilayah adat terus terjadi. Sementara itu Satgas Masyarakat Adat menguap tidak tahu kemana. Dan Undang-Undang Masyarakat Adat belum juga disahkan, bahkan terus melemah di DPR. Malah yang disahkan adalah Revisi Undang-Undang Minerba dan Omnibus Cilaka (Undang-Undang Cipta Kerja)," kata Rukka kepada Media Indonesia, Selasa (17/8).

Presiden sendiri menggunakan pakaian adat Baduy pada Jokowi saat menghadiri sidang tahunan MPR 2021 dan menggunakan pakaian adat Lampung pada Upacara Kemerdekaan Ke 76 RI.

"Presiden Jokowi sebetulnya tengah menunjukkan dirinya sendiri dengan menjadikan baju adat dari Masyarakat Adat Baduy sekadar pembungkus badan, tapi Indonesia dibuat sangat jauh dari paradigma pembangunan ala Baduy yang begitu menghormati bumi," ujarnya. (H-3)