Headline
Pemerintah tegaskan KPK pakai aturan sendiri.
BPJS Kesehatan berhasil menyabet penghargaan Top Inovasi Pelayanan Publik Terpuji Klaster Lembaga Pemerintahan dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB), Kamis (29/7).
Penghargaan tersebut diberikan pada inovasi Kapitasi Berbasis Kinerja (KBK) yang dikembangkan untuk mendorong Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan agar mengoptimalkan mutu layanannya kepada peserta JKN-KIS.
“Tidak mudah mencapai posisi ini karena kami harus berkompetisi dengan 3.178 proposal inovasi yang dikirimkan ke Kementerian PANRB. Di tengah pandemi Covid-19, kami berupaya menjaga agar kualitas pelayanan peserta JKN-KIS di fasilitas kesehatan tetap prima, salah satunya melalui mekanisme KBK di FKTP ini,” ujar Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti dalam keterangan resmi, Jumat (30/7).
Ghufron mengatakan, pihaknya juga mendukung fasilitas kesehatan kerja sama, baik FKTP maupun rumah sakit untuk terus mengembangkan inovasi dalam rangka meningkatkan kepuasan peserta JKN-KIS, terlebih di tengah situasi pandemi Covid-19.
“Misalnya, dengan optimalisasi sistem teknologi informasi dan melakukan digitalisasi layanan untuk mempercepat proses pelayanan kepada peserta JKN-KIS. Kami juga mendorong fasilitas kesehatan untuk meyediakan layanan informasi dan pengaduan yang mudah diakses oleh peserta JKN-KIS,” ucapnya.
Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB sekaligus Ketua Tim Sekretariat KIPP 2021, Diah Natalisa menjelaskan bahwa KIPP menjadi ajang percepatan dan perluasan peningkatan kualitas pelayanan publik. Adapun Top Inovasi Pelayanan Publik Terpuji terdiri atas 45 Top Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2021.
“Kami melaksanakan KIPP sejak tahun 2014 untuk mendiseminasikan inovasi pelayanan publik dalam rangka pengembangan jaringan inovasi pelayanan publik dan peningkatan mutu pelayanan publik. Inovasi pelayanan publik berbasis digital tahun ini cukup banyak, artinya sektor publik berbenah mengikuti perkembangan terkini dalam pemberian layanan kepada masyarakat, terlebih saat pandemi covid-19,” ujarnya.
Ia juga mengatakan bahwa tim penilai independen juga melakukan verifikasi dan observasi lapangan secara virtual untuk melakukan pendalaman sampel inovasi dan pembuktian di lapangan.
“Seperti yang pernah diungkapkan Presiden Jokowi, inovasi adalah kunci transformasi untuk menciptakan sebuah perubahan dan modal untuk memenangkan persaingan, terlebih pada kondisi pandemi Covid-19. Kita harus berani melakukan terobosan dan tidak terjebak pada rutinitas agar bisa memberikan pelayanan publik yang terbaik, cepat dan transparan, efektif dan prima, kepada seluruh lapisan masyarakat,” kata Menteri PANRB, Tjahjo Kumolo. (OL-13)
Baca Juga: Tersangka Kasus Kayu Sonokeling Illegal Siap Disidangkan
Gubernur Andi Sudirman menyampaikan apresiasi atas penghargaan tersebut.
Pupuk Kaltim membantu merancang model pertanian modern di Kelurahan Bulutana, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.
Pertamina Patra Niaga meraih 14 penghargaan pada ajang Indonesia Social Responsibility Award (ISRA) 2025.
Penghargaan dari Bupati Sukabumi ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas upaya BWA bersama ratusan NGO dan relawan yang terlibat dalam aksi penanganan tanggap darurat bencana.
Program MMSGI dinilai mendorong kemandirian ekonomi masyarakat adat Dayak Kenyah, di Desa Lung Anai Kecamatan Loa Kulu, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
Di tengah meningkatnya tekanan terhadap ekosistem akibat perubahan iklim dan pembangunan, upaya konservasi menjadi semakin penting dan mendesak.
Sepanjang 2014–2024, jumlah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang bekerja sama meningkat 28%, dari yang semula 18.437 menjadi 23.682.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti menjelaskan DJS masih kondisi sehat karena berkiblat pada Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2015.
KETUA Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Abdul Kadir, menegaskan bahwa capaian kinerja BPJS Kesehatan pada tahun 2024 menjadi titik penting dalam perjalanan Program JKN menuju fase maturitas.
SETELAH dilakukan koreksi kembali Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) terhadap penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan, jumlah peserta PBI yang nonaktif di Jawa Tengah turun
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Bandung, Jawa Barat (Jabar), minta seluruh rumah sakit di Kota Bandung wajib melayani warga yang ber-KTP Bandung tanpa diskriminasi.
Warga Indonesia dan Bali perlu mengetahui bahwa sejak Juni-Juli 2025, ada 21 penyakit yang tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved