Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
PEMERINTAH resmi memperluas kebijakan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat di 15 wilayah di Indonesia. Aturan yang berlaku selama PPKM darurat di 15 daerah itu disamakan dengan Jawa dan Bali.
"Peraturannya tentu kalau kita lihat ini adalah 15 daerah berdasarkan kriteria yang ada. Pengaturan pembatasan kegiatan tersebut ini mengikuti PPKM darurat yang ada di Jawa-Bali," kata Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam telekonferensi, Jumat (9/7).
Airlangga mengatakan perkantoran diwajibkan untuk melakukan sistem kerja dari rumah seratus persen di 15 daerah itu. Perkantoran yang masuk dalam sektor esensial dan kritikan dibolehkan bekerja dari kantor dengan kebijakan 25 persen pegawai yang masuk.
Lalu, kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring. Kegiatan perdagangan dan restoran hanya boleh beroperasi sampai pukul 20.00 waktu setempat dengan catatan tidak boleh makan di tempat. Akses ke restoran cuma boleh diisi 50 persen kapasitas.
Baca juga :PPKM Darurat, Luhut: Jangan Sampai Ada Warga tak Bisa Makan
Apotek tetap bisa buka selama 24 jam. Kemudian, kegiatan konstruksi tetap dijalankan. Kegiatan ibadah dilakukan di rumah. Itu, kata Airlangga, sudah sesuai dengan surat edaran yang disebar oleh Kementerian Agama.
"Untuk tidak mengadakan kegiatan peribadatan dan ini tentunya selama PPKM darurat dioptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah," ujar Airlangga.
Lalu, kegiatan publik seluruhnya ditutup sementara. Hal senada juga berlaku untuk kegiatan sosial, seni budaya, dan seminar apapun.
Penggunaan transportasi umum mengikuti aturan Kementerian Perhubungan. Pemerintah daerah setempat diminta memperbarui kebijakan angkutan umumnya segera. (OL-2)
Kebijakan desentralisasi di Indonesia kini perlu dikaji ulang secara kritis dan diarahkan ulang secara strategis,
Program pembangunan itu harus 60% pada tingkat kabupaten/kota, 20% provinsi dan 20% pusat. Namun, sayangnya, menurut Bursah sampai saat ini pembangunan di daerah masih dikendalikan pusat.
DIRJEN Otonomi Daerah Akmal Malik menyebut perlu penguatan desentralisasi pada program-program strategis nasional, seperti Sekolah Rakyat dan Koperasi Desa Merah Putih.
Nilai-nilai otonomi yang dimiliki oleh daerah tidak semuanya menghasilkan harapan yang sama bagi daerah.
Otonomi daerah sejatinya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pemerataan pembangunan.
Dikatakan selama dua dekade ini, lebih dari 400 orang kepala daerah dan wakil kepala daerah terkena kasus hukum.
Jokowi menjelaskan data per 27 Desember 2022 tercatat 1,7 kasus per satu juta penduduk. Selain itu, positivity rate mingguan 3,35% dan tingkat keterisian rumah sakit berada pada angka 4,7 9%
Dari Data Kementerian Kesehatan, sejak 15 Desember 2021 hingga (22/1), ada 1.161 kasus omikron di Indonesia dan ada penambahan kasus covid-19 sebesar 3.205.
LURAH Pancoran Mas, Kota Depok Suganda dituntut denda Rp1 juta subsider 1 bulan penjara atas perkara dugaan pelanggaran protokol kesehatan karena menggelar hajatan.
DENGAN meningkatnya penderita setan siluman covid-19 akhir-akhir ini maka pemerintah menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat.
Penurunan kasus signifikan terutama terjadi di Provinsi Papua Barat, Maluku dan Jawa Tengah.
Secara kumulatif, uang denda administrasi dan tindak pidana ringan selama diberlakukannya PPKM Darurat hingga PPKM Level 3 di Cianjur mencapai sekitar Rp120 juta.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved