Headline
Pengibaran bendera One Piece sebagai bagian dari kreativitas.
Pengibaran bendera One Piece sebagai bagian dari kreativitas.
Isu parkir berkaitan dengan lalu lintas dan ketertiban kota.
PRESIDEN Joko Widodo, dalam rapat terbatas penanganan covid-19 di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (7/6), menyatakan bahwa pembelajaran tatap muka (PTM) hanya dilakukan dua hari selama seminggu selama dua jam. Itupun baru bisa dilaksanakan ketika semua guru dan tenaga pendidikan mendapat vaksinasi covid-19.
Terkait hal ini, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengingatkan pemerintah daerah (Pemda) untuk jujur dan terbuka soal data Covid-19 di wilayahnya. Sebab, data tersebut menjadi bahan pertimbangan penting dari sisi epidemiologi.
"KPAI mendorong daerah untuk jujur pada data kasus covid 19 di wilayahnya. Ketika membuka madrasah/sekolah tatap muka, maka positivity rate covid-19 di daerah tersebut menjadi pertimbangan utama bagi pemenuhan hak hidup yang didalamnya termasuk hak sehat para peserta didik," ungkap Wakil Ketua KPAI Rita Pranawati dalam keterangan resmi, Senin (7/6).
Menurutnya, data penyebaran kasus Covid-19 merupakan syarat sekolah dibuka, selain faktor kesiapan infrastruktur dan protokol kesehatan/SOP adaptasi kebiasaan baru (AKB) di satuan pendidikan. "Jangan membuka PTM di sekolah/madrasah hanya dengan pertimbangan gurunya sudah di vaksin," imbuhnya.
Pemda, lanjutnya harus melibatkan ahli penyakit menular dan IDAI untuk meminta pertimbangan saat hendak memutuskan memulai PTM terbatas pada Juli 2021 nanti. Jika positivity rate diatas 10% sebaiknya pemda menunda pelaksanaan PTM tersebut.
Selain itu, perlu ada dukungan alokasi anggaran APBD dan APBN untuk mempersiapkan PTM dan keberlangsungan pendidikan selama pandemi. Anggaran tersebut guna mendukung dan memfasilitasi sekolah dalam memenuhi kebutuhan prokes.
Rita mengatakan bahwa membuka sekolah harus benar-benar siap. Semua stakeholders perlu memastikan kesiapannya yaitu siap daerahnya, siap sekolahnya, siap gurunya, siap orang tuanya dan siap anaknya.
"Jika salah satu dari lima tersebut belum siap, sebaiknya tunda buka sekolah tatap muka di masa pandemi covid-19," kata dia.
Meski demikian, KPAI mendukung pemda yang membuka sekolah tatap muka di pulau-pulau kecil atau wilayah-wilayah pelosok yang kasus covid-nya nol atau sudah di bawah 5% positivity ratenya, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dan siswa yang masuk hanya 50%. Apalagi di wilayah-wilayah ini memiliki kendala besar dalam melaksanakan PJJ secara daring. Artinya, kebijakan membuka atau tidak PTM di Indonesia memang tidak bisa diseragamkan.
Dia menambahkan bahwa KPAI sangat konsen dengan kebijakan PTM. Sehingga sejak 2020 sampai Juni 2021 KPAI terus melakukan pemantauan penyiapan PTM dan ujicoba PTM di sejumlah daerah di Indonesia. (H-2)
DALAM rangka memperingati Hari Anak Nasional 2925, Wakil Ketua KPAI Jasra Putra menilai upaya perlindungan anak penuh tantangan terutama isu konsistensi penegakan hukum.
Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Jasra Putra mengatakan saat ini masih ada banyak tantangan dalam upaya perlindungan anak.
KPAI mendorong kepolisian mengecek pengabaian hak anak di olah TPK dalam insiden pesta rakyat pernikahan anak Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat
MUSISI Ahmad Dhani mendatangi SPKT Polda Metro Jaya untuk melaporkan dugaan tindakan bullying atau perundungan terhadap anaknya berinisial SF.
LIBUR sekolah menjadi momen orangtua mengawasi anak-anak mereka di rumah dengan waktu yang lebih banyak. Sebab, banyak kasus yang terjadi akibat kelalaian orangtua mengawasi anak mereka.
KPAI mempertanyakan keamanan ruang publik bagi anak setelah seorang anak berusia 5 tahun tersengat listrik hingga meninggal di Taman Radio Dalam, Jakarta Selatan.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
TIM Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto sudah ditarget agar masuk penjara
Hendri Satrio berpendapat, sudah saatnya semua misteri yang menyelimuti demokrasi bangsa ini dibuka agar tidak ada lagi penyanderaan dalam politik.
KETUA DPP PDIP Ronny Talapessy mengatakan penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus suap Harun Masiku kental muatan politis.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved