PRESIDEN Joko Widodo, dalam rapat terbatas penanganan covid-19 di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (7/6), menyatakan bahwa pembelajaran tatap muka (PTM) hanya dilakukan dua hari selama seminggu selama dua jam. Itupun baru bisa dilaksanakan ketika semua guru dan tenaga pendidikan mendapat vaksinasi covid-19.
Terkait hal ini, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengingatkan pemerintah daerah (Pemda) untuk jujur dan terbuka soal data Covid-19 di wilayahnya. Sebab, data tersebut menjadi bahan pertimbangan penting dari sisi epidemiologi.
"KPAI mendorong daerah untuk jujur pada data kasus covid 19 di wilayahnya. Ketika membuka madrasah/sekolah tatap muka, maka positivity rate covid-19 di daerah tersebut menjadi pertimbangan utama bagi pemenuhan hak hidup yang didalamnya termasuk hak sehat para peserta didik," ungkap Wakil Ketua KPAI Rita Pranawati dalam keterangan resmi, Senin (7/6).
Menurutnya, data penyebaran kasus Covid-19 merupakan syarat sekolah dibuka, selain faktor kesiapan infrastruktur dan protokol kesehatan/SOP adaptasi kebiasaan baru (AKB) di satuan pendidikan. "Jangan membuka PTM di sekolah/madrasah hanya dengan pertimbangan gurunya sudah di vaksin," imbuhnya.
Pemda, lanjutnya harus melibatkan ahli penyakit menular dan IDAI untuk meminta pertimbangan saat hendak memutuskan memulai PTM terbatas pada Juli 2021 nanti. Jika positivity rate diatas 10% sebaiknya pemda menunda pelaksanaan PTM tersebut.
Selain itu, perlu ada dukungan alokasi anggaran APBD dan APBN untuk mempersiapkan PTM dan keberlangsungan pendidikan selama pandemi. Anggaran tersebut guna mendukung dan memfasilitasi sekolah dalam memenuhi kebutuhan prokes.
Rita mengatakan bahwa membuka sekolah harus benar-benar siap. Semua stakeholders perlu memastikan kesiapannya yaitu siap daerahnya, siap sekolahnya, siap gurunya, siap orang tuanya dan siap anaknya.
"Jika salah satu dari lima tersebut belum siap, sebaiknya tunda buka sekolah tatap muka di masa pandemi covid-19," kata dia.
Meski demikian, KPAI mendukung pemda yang membuka sekolah tatap muka di pulau-pulau kecil atau wilayah-wilayah pelosok yang kasus covid-nya nol atau sudah di bawah 5% positivity ratenya, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dan siswa yang masuk hanya 50%. Apalagi di wilayah-wilayah ini memiliki kendala besar dalam melaksanakan PJJ secara daring. Artinya, kebijakan membuka atau tidak PTM di Indonesia memang tidak bisa diseragamkan.
Dia menambahkan bahwa KPAI sangat konsen dengan kebijakan PTM. Sehingga sejak 2020 sampai Juni 2021 KPAI terus melakukan pemantauan penyiapan PTM dan ujicoba PTM di sejumlah daerah di Indonesia. (H-2)
