Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
Mantan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir mengungkapkan bahwa Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang dibentuk melalui UU BRIN pada 2019 silam seharusnya sudah dapat berkerja aktif di tahun 2021 ini. Pasalnya, badan yang dirancang selama masa kepimpinannya itu hingga kini belum menjalankan amanat UU tersebut.
"Saya kan sudah buatkan skenario. Diharpakan 2020 organisasi udah selesai, semua terurus dengan baik, anggaran sudah tergenarlisasi dan 2021 udah harus jalan," ungkapnya kepada Media Indonesia, Sabtu (13/2).
Menurutnya, mengurusi bidang riset dan teknologi dalam membentuk BRIN memang tidak mudah. Butuh visi dari pemimpin dan komunikasi yang baik dengan kementerian atau lembaga lainnya. Mengingat pembentukan BRIN harus ada harmonisasi antar kementerian/ lembaga yang memiliki litbang masing-masih.
Baca juga: Agar Efektif, Pembelajaran Daring Perlu Strategi yang Baik
Terkait kandasnya Perpres BRIN di Kemenkum dan HAM, Nasir mengatakan dirinya tidak mengetahui secara pasti permasalahan tersebut. Namun, sesuai target di periode sebelumnya badan tersebut memang sudah seharusnya berjalan karena itu amanat UU.
Dia mengakui struktur organisasi yang dibangun sampai saat ini belum jelas. Hal itu mungkin saja menjadi kendala di Kemenkum dan HAM, sehingga BRIN belum bisa berjalan padahal sudah 2 tahun.
"Barangkali dengan kementerian lain harmanisasinya gak jalan. Barangakali, saya tidak tahu persisi," imbuhnya.
Dia pun menambahkan bahwa sejauh ini perkembangan riset Indonesia cukup baik. Pada 2015, bidang tersebut masih di posisi 4 untuk Asia Tenggara. Namun pada 2017 Indonesia mampu menempati rangking 2 dam 2018 menjadi rangking 1 riset di Asia Tenggara.
Di 2020, dengan adanya pandemi Covid-19 lanjutnya, sektor riset mengalami decline. Hal itu seharusnya bisa ditanggapi dengan cepat melalui hadirnya BRIN, apalagi anggaran riset nasional terbilang lebih kecil dibandingkan negara-negara di Asia Tenggara lainnya.
"Memang (anggaran) lebih kecil tapi kita kan refocusing (dalam BRIN), tidak semua didanai itu lho. Risetnya harus dikonsentrasikan agar jelas hasilnya. Sehingga, walaupun kita anggaran terbatas tapi kita bisa lakukan riset yang lebih baik," jelasnya.
"Harapan saya bisa terlaksana secepat-cepatnya agar dengan rset dan inovasi kesejahteraan rakyat segera terwujud berbasis inovasi yang baik," tandasnya. (H-3)
Prestasi ini menegaskan komitmen Pertamina dalam mendorong budaya inovasi yang berkelanjutan, memperkuat riset terapan, serta menghadirkan solusi teknologi.
Penderita Restless Legs Syndrome (RLS) memiliki risiko lebih tinggi terkena Parkinson dibandingkan orang yang tidak mengalami gangguan tersebut.
Riset ini bertujuan memberikan panduan bagi elit politik sekaligus edukasi bagi masyarakat mengenai kompetensi pemimpin yang benar-benar dibutuhkan di Indonesia.
Kepemimpinan transformasional kepala sekolah, budaya hijau sekolah, dan motivasi intrinsik siswa memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku ramah lingkungan.
Penghargaan bagi peneliti muda menjadi instrumen penting dalam membangun ekosistem riset nasional yang unggul, berintegritas, dan berdaya saing.
Upaya peningkatan kualitas nutrisi masyarakat Indonesia terus diperkuat melalui riset dan publikasi ilmiah yang berkelanjutan.
Hukuman mati akan dijatuhkan kepada siapa pun yang membunuh warga Israel dengan motif rasial dan dengan tujuan merugikan Negara Israel.
PENINGKATAN tren mahasiswa yang menggugat undang-undang ke Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai sebagai bentuk kesadaran baru generasi muda memperjuangkan keadilan
Penyusunan undang-undang secara tergesa-gesa seperti yang terjadi dalam proses pembentukan UU Cipta Kerja (Ciptaker) memperlihatkan kelemahan serius dalam penerapan model omnibus.
Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun mengatakan pemindahan sisa anggaran lebih dari Bank Indonesia ke Himbara diatur undang-undang.
PENAMBAHAN pos menteri dalam kabinet dinilai sudah sesuai amanat Undang-Undang terkait pengelolaan haji yang baru disahkan.
INDONESIA sebagai negara demokrasi terus berupaya menjalankan pemerintahan yang efektif, responsif, dan berpihak kepada rakyat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved