Headline
Perekonomian tumbuh 5,12% melampaui prediksi banyak kalangan.
Perekonomian tumbuh 5,12% melampaui prediksi banyak kalangan.
PEMERINTAH melibatkan personel TNI-Polri melalui Babinkamtibmas dan Babinsa serta unsur lainnya dengan menambah hingga 80.400 tenaga untuk pelacakan kontak erat COVID-19.
"Kami menambah 80.400 tenaga pelacak (tracker) yang akan disebar di seluruh kecamatan. Dan juga menggandeng Babinsa, Babinkamtibmas untuk bersama membantu melakukan tracking dan nanti juga bantu memonitoring isolasi," kata Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi dalam keterangan pers yang dipantau di Jakarta, Jumat.
Selain itu, pemerintah juga melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dan juga pemuka agama untuk mendorong pelacakan kasus kontak erat pasien COVID-19 agar lebih efektif.
Nadia menyebut Menteri Kesehatan menginstruksikan untuk memperkuat pelacakan kontak erat pasien dan juga tes COVID-19.
Baca juga: Pasien Isolasi Mandiri Tak Dikontrol Picu Kasus Covid Melonjak
Dia mengatakan pelacakan kontak erat yang saat ini baru dilakukan lima hingga delapan orang dari pasien positif COVID-19, akan ditingkatkan menjadi 15 hingga 20 orang yang dilacak dan dites dalam satu orang yang terkonfirmasi positif COVID-19.
Nadia juga mengatakan pemerintah memperkuat Puskesmas dalam hal tes COVID-19 dengan mendistribusikan alat rapid test antigen.
"Pada tingkat Puskesmas kita akan distribusi rapid test antigen, yang tentunya bisa langsung digunakan oleh teman-teman di Puskesmas untuk menegakkan diagnosis COVID-19. Kalau dulu harus ambil usapan (swab), lalu kirim ke laboratorium untuk PCR, sekarang bisa langsung dengan pemeriksaan antigen," ujar Nadia.
Dia mengatakan saat ini Satgas Penanganan COVID-19 masih memfinalisasi petunjuk teknis pembentukan Pos Komando Tangguh COVID-19 di tingkat kelurahan atau desa.
Menteri Kesehatan mengatakan penemuan kasus COVID-19 di masyarakat maupun penatalaksanaan terhadap pasien COVID-19 di lapangan harus dilakukan lebih dini untuk menekan angka penularan dan juga menekan tingkat keparahan pasien yang bisa menyebabkan kematian.
PRESIDEN Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi) Mirah Sumirat mengaku prihatin atas kejadian 35 anggota DPRD Purwakarta menerima bantuan subsidi upah (BSU).
Kapuspen Mabes TNI Mayjen Kristomei Sianturi menegaskan bahwa pengamanan terhadap rumah dinas jaksa merupakan bagian dari tugas TNI yang sah dan sesuai ketentuan Perpres
Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, kemarin, mengatakan bahwa Kejaksaan tidak menerima laporan terkait adanya penggeledahan tersebut.
pengerahan rantis TNI di kantor Kejaksaan Agung jangan sampai menimbulkan kekhawatiran adanya tindakan intimidatif.
Presiden menekankan kekuatan pertahanan tidak hanya menjadi simbol kedaulatan, tetapi juga kunci untuk melindungi kekayaan alam bangsa.
Penerima bantuan harus terdaftar resmi dari Dinas Sosial, menerima undangan berbentuk barcode, dan wajib melalui proses verifikasi dengan KTP dan KK sebelum bantuan diberikan.
mutasi besar-besaran perwira Polri seharusnya menjadi momentum untuk melakukan pembenahan menyeluruh
Mutasi sejumlah perwira tinggi Polri tertuang dalam surat telegram Nomor:ST/1764/VIII/KEP./2025, per tanggal 5 Agustus 2025.
Polri membantah kabar yang menyebutkan adanya upaya untuk menggeledah rumah Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Ardiansyah, sebagaimana beredar di media sosial.
Ketika penegakan hukum tertutup dari sorotan publik dan keluarga korban tidak memperoleh kejelasan, maka kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum berisiko tergerus.
Polri dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) menandatangani nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama (PKS) untuk meningkatkan sinergisitas, di Jakarta, Senin (4/8).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved