Pemerintah harus Waspadai Potensi Klaster Libur Imlek

SKEMA Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) selama 2 pekan di wilayah Jawa dan Bali dinilai kurang efektif dalam menghentikan laju angka penularan covid-19.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengusulkan agar pemerintah mencari metode lain untuk menghentikan laju covid-19 yang diwaspadai akan meningkat jelang libur panjang Imlek.

"Apakah mau dilanjutkan dengan protokol lebih ketat, petugas lebih banyak atau apa pun itu, atau mau kembali ke PSBB, kita tunggu langkah yang akan diambil kepada pemerintah," ungkapnya  di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (1/2).

Sufmi melanjutkan, pemerintah perlu mewaspadai rentetan libur Imlek yang jatuh pada pertengahan Februari. Berdasarkan data, penambahan angka covid-19 terbukti meningkat saat masyarakat memanfaatkan hari libur untuk berwisata.

"Ini saya mengimbau sebagai pimpinan DPR kepada pemerintah sekali lagi bahwa agar rencana untuk libur-libur panjang seperti Imlek dan Lebaran agar ditinjau kembali karena biasanya setiap libur panjang itu kemudian akan ada laju dari virus corona," tegasnya.

Menurut Sufmi, pemerintah perlu melaukan evaluasi kembali terkait penerapan skema PPKM. Penerapan pembatasan kegiatan masyrakat perlu disempurnakan. DPR pun menyerahkan sepenuhnya skema tersebut kepada pemerintah.

"PPKM atau PSBB apakah itu akan tetap dilanjutkan dengan penyempurnaan. Atau dengan pola lain atau pun dimodikfikasi antara keduanya," ujarnya.

Terkait usulan untuk melakukan lockdown di akhir pekan, Sufmi menjelaskan bahwa rencana penerapan usulan tersebut perlu dikaji lebih mendalam. Menurut Sufmi, rencana lockdown akhir pekan dapat digunakan pemerintah untuk menyempurnakan PPKM guna menekan laju penularan covid-19.

"Nah tentunya itu juga perlu dikaji oleh pemerintah dalam penyempuranaan PPKM apakah itu akan ikut dimasukan atau bagaimana, kita serahkan kepada pemrintah," pungkasnya. (OL-8)