Headline
Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.
Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPUTUSAN Presiden Jokowi untuk menggratiskan vaksinasi covid-19 bagi seluruh rakyat Indonesia dianggap sangat tepat. Langkah ini mengakhiri polemik tentang silang pendapat vaksinasi mandiri dan vaksinasi gratis yang memenuhi ruang diskusi di dunia maya.
Hal itu disampaikan politikus Hanura Inas N Zubir salam siaran pers yang diterima, Rabu (16/12). Apalagi beberapa pakar epidemiolog, salah satunya dari Universitas Griffith Australia Dicky Budiman berkewarganegaraan Indonesia, sebutnya, meminta pemerintah mencabut lebih dulu status covid-19 sebagai bencana nasional bila vaksinasi masih dibagi dalam skema gratis dan mandiri alias berbayar.
"Selain itu, keputusan Presiden Jokowi ini sudah sesuai dengan Pasal 10 UU Nomor 4 Tahun 1984 bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk melaksanakan upaya penanggulangan wabah penyakit menular," ujar Inas. Keputusan Presiden Jokowi ini harus diapresiasi dengan menyebarluaskan berita gembira tersebut kepada seluruh lapisan masyarakat.
Jika masih ada tokoh masyarakat atau politisi yang terus mempersoalkan dan menolak pilihan vaksin yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, yakni Sinovac, pihaknya yakin mereka tidak akan mau disuntik vaksin tersebut. Bila mereka ternyata menerima suntikan vaksin Sinovac tersebut, lanjutnya, itu sama dengan mereka menghirup kencing sendiri. (RO/OL-14)
TOKOH suku Dayak, Panglima Jilah, mempertanyakan nasib pembangunan Dayak Center di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang pernah dijanjikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
Anggota Komisi IX DPR RI Vita Ervina mendesak penambahan anggaran imunisasi menyusul meningkatnya KLB Campak pada awal 2026
Tingkat kesembuhan campak sangat bergantung pada kondisi imun tubuh pasien.
Dokter mengingatkan campak dapat memicu komplikasi serius pada kelompok rentan, termasuk ibu hamil dan pasien imun lemah. Vaksinasi jadi pencegahan utama.
Narasi-narasi menyesatkan di media sosial menjadi salah satu pemicu utama keengganan orangtua untuk memberikan vaksinasi kepada anak mereka.
Vaksinolog dan internis sekaligus Chief Medical Advisor Imuni, dr. Dirga Sakti Rambe, mengatakan bahwa vaksin tidak melulu hanya diberikan untuk anak-anak.
Tingginya mobilitas masyarakat, terutama pada momen libur lebaran, menjadi salah satu faktor risiko yang patut diwaspadai orangtua mengenai risiko campak pada anak.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved