BPPT Tunggu Arahan BNPB untuk Lakukan TMC

BADAN Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) mengungkapkan pihaknya siap melakukan teknologi modifikasi cuaca (TMC) untuk menghadapi puncak musim penghujan. Hal itu disampaikan Kepala Bagian Umum Balai Besar Teknologi Modifikasi Cuaca (BBTMC) BPPT Budi Harsoyo.

"Pada prinsipnya, kami siap melakukan TMC. Namun, untuk pastinya, kami menunggu permintaan dan perintah dari BNPB," kata Budi kepada Media Indonesia, Senin (14/12).

Budi menyatakan, sejak Oktober lalu, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan BNPB DAN BPBD DKI Jakarta untuk melakukan TMC guna mengantisipasi banjir di wilayah DKI Jakarta.

Baca juga: Waspadai Bencana saat Puncak Musim Hujan

"Tapi, realisasinya masih menunggu koordinasi lebih lanjut dan perintah dari BNPB selaku penyandang dana," ucapnya.

Ia menjelaskan, sebelumnya, TMC juga pernah dilakukan, tepatnya setelah adanya kejadian banjir pada awal 2020 lalu.

Ia melanjutkan, apabila nantinya dilakukan TMC, maka titik pelaksanaannya akan dilakukan di wilayah Jabodetabek

"Area Jabodetabek yang akan menjadi target untuk diamankan," tandasnya.

Sebelumnya, BNPB telah mengimbau masyarakat lebih waspada dan siap siaga terhadap potensi bencana hidrometeorologi, khususnya menjelang puncak musim hujan, Januari hingga Februari 2021.

Sejak dini, persiapkan diri dan anggota keluarga dengan mulai mengenali risiko di sekitar.

Puncak musim hujan kembali disampaikan BMKG, awal Desember 2020, bahwa sebagian besar wilayah Indonesia diperkirakan akan mengalami puncak musim hujan pada Januari dan Februari 2021.

Berdasarkan informasi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), 8 Desember lalu, anomali iklim La Nina terpantau masih berlangsung di Samudera Pasifik dengan intensitas level "moderat".

“Suhu muka laut Samudera Pasifik bagian tengah daerah Nino 3.4 menunjukkan anomali sebesar -1.4°C, sehingga perkembangan saat ini menunjukkan Intensitas La Nina moderat yang diprediksi akan mencapai puncaknya pada periode Januari – Maret 2021, dan kemudian akan melemah pada bulan Mei 2021,” ujar Deputi Bidang Klimatologi BMKG Herizal dalam rilis, 8 Desember 2020 lalu.

Lebih lanjut, Herizal menambahkan musim hujan di sebagian besar wilayah di Indonesia diprediksikan akan berlangsung hingga April 2021.

Peningkatan kewaspadaan diperlukan pada daerah-daerah yang diprediksi akan mendapatkan akumulasi curah hujan dengan kriteria tinggi hingga sangat tinggi atau lebih besar 300 mm per bulan pada Desember 2020-Januari 2021.

Daerah-daerah yang dimaksud antara lain berpeluang terjadi di pesisir barat Sumatra, sebagian besar Pulau Jawa, Bali, sebagian Nusa Tenggara Barat, sebagian Nusa Tenggara Timur, Kalimantan bagian barat dan tengah, Sulawesi, sebagian Maluku, sebagian Papua Barat dan Papua.

“Puncak musim hujan 2020/2021 diprediksikan untuk sebagian besar wilayah akan terjadi pada Januari–Februari 2021 yang umumnya bertepatan dengan puncak Monsun Asia,” ujar Herizal.

Sedangkan, melihat kejadian bencana hidrometeorologi, Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dari 1 Januari hingga 11 Desember 2020 mencatat bencana banjir mengakibatkan sebanyak 795.563 rumah terendam, serta rumah rusak berat 7.224 unit, rusak sedang 3.479 dan rusak ringan 12.735.

Bencana hidrometeorologi juga berdampak pada jatuhnya korban meninggal 224 jiwa, hilang 26, luka-luka 271 dan mengungsi atau terdampak mencapai 4,19 juta.

Terkait dengan peristiwa bencana hidrometeorologi, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengharapkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan bersama, baik pemerintah dan masyarakat, dalam mencegah dan mengantisipasi dampak bencana yang mungkin terjadi.

Dampak La Nina dapat memicu curah hujan yang jauh lebih tinggi dibandingkan kondisi normal sehingga potensi banjir, banjir bandang dan tanah longsor ke depan perlu diwaspadai.

Di samping itu, BMKG memprediksikan puncak musim hujan pada Januari hingga Februari 2021. Sekali lagi, kondisi ini membutuhkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan setiap individu, setiap anggota keluarga dan komunitas.

Menyikapi potensi bencana ini, BNPB telah menyampaikan arahan kesiapsiagaan kepada seluruh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di seluruh provinsi. Tentu hal ini diteruskan hingga BPBD di tingkat kabupaten dan kota di seluruh Tanah Air. Upaya dini pencegahan dan mitigasi harus dilakukan untuk mengurangi atau pun menghindari dampak bencana.

Pada September 2020 lalu, BNPB melalui Deputi Bidang Pencegahan Lilik Kurniawan memberikan arahan kepada pemerintah daerah untuk melakukan koordinasi secara berkala dengan dinas terkait dan aparatur kabupaten dan kota di daerah setempat.

Ia berharap pemerintah daerah untuk melakukan monitoring terhadap informasi peringatan dini cuaca dan potensi ancaman bencana melalui beberapa situs dari Badan Meterologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) serta BNPB.

“Melakukan penyebarluasan informasi peringatan dini bahaya banjir, banjir bandang dan tanah longsor kepada masyarakat, khususnya yang bermukim di wilayah yang berisiko tinggi,” ujar Lilik melalui surat yang dikirimkan kepada 27 kepala pelaksana badan penanggulangan bencana di tingkat provinsi, 23 September 2020 lalu.

Langkah selanjutnya untuk meningkatkan kesiapsiagaan dengan melakukan sosialisasi dan edukasi terkait potensi pencegahan banjir, banjir bandang dan tanah longsor dengan media elektronik dan media sosial, khususnya di tengah pandemi covid-19.

Masih dalam situasi pandemi, BPBD dapat menyiapkan dan menyosialisasikan tempat evakuasi yang berbeda antara masyarakat yang sehat dengan terkonfirmasi positif covid-19.

"Melaksanakan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan dengan tetap menjalankan protokol Kesehatan dan peraturan lain yang telah dikeluarkan pemerintah dalam percepatan penanganan covid-19 seperti jaga jarak, menggunakan masker, mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun,” kata Lilik.

Kemudian, arahan selanjutnya yaitu mengaktivasi rencana kontinjensi menjadi rencana operasi dan dimutakhirkan dengan situasi terkini serta pengaktifan pos komando (posko) penanganan darurat bencana.

BNPB juga mengimbau masyarakat untuk melakukan upaya kesiapsiagaan, khususnya di lingkup keluarga. Setiap keluarga dapat memonitor dan menganalisis secara sederhana potensi bahaya yang ada di sekitar.

BNPB mencatat total jumlah kejadian bencana per 11 Desember 2020 mencapai 2.779 kejadian. Dari jumlah tersebut, bencana hidrometeorologi dominan dibandingkan jenis bencana lain.

Tercatat bencana banjir mencapai 1.015 kejadian, disusul angin puting beliung 842, tanah longsor 535 dan kekeringan 29. Bencana masih berpotensi terjadi mengingat saat ini masih berlangsung musim hujan yang dipengaruhi fenomena La Nina. (OL-1)