Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
KEPALA Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Laksana Tri Handoko membenarkan adanya pemberhentian pulahan awak kapal Baruna Jaya. Para pekerja non-PNS eks kapal riset milik Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) itu diberhentikan tanpa menerima pesangon.
"Sesuai regulasi, honorer di lembaga pemerintah selalu berbasis kontrak tahunan dan wajib diberhentikan pada akhir tahun anggaran. Dan tentu tidak ada pesangon, kalau ada pesangon itu melanggar hukum," ujar Handoko kepada Media Indonesia, Senin (3/1).
Handoko menyebut bahwa dalam kontrak yang ditandatangani para awak sudah tertera kesepakatan itu. Para awak juga bisa memutus atau mengakhiri kontrak mereka secara sepihak.
Lantas, menurutnya pemberhentian awak non-PNS memang sudah sesuai dengan kontrak dan regulasi yang berlaku. Akan tetapi yang terjadi sebelum-sebelumnya adalah perpanjang kontrak otomatis setelah masuk tahun anggaran baru.
"Tapi memang praktek selama ini, seperti otomatis diperpanjang setelah memasuki tahun anggaran baru. Nah hal semacam ini yang tidak kami perbolehkan lagi," tuturnya.
Layaknya tenaga kontrak, Handoko mengatakan bahwa para awak boleh mendaftar kembali menjadi awak kapal Baruna Jaya. Mereka juga bisa mendaftar ke kapal lain dengan gaji atau tunjangan yang lebih baik.
Baca juga : Pemerintah Waspadai Kenaikan Kasus Omikron di Dunia
"Ya bebas, mereka bisa mendaftar ke mitra operator yang akan mengoperasionalkan kapal kami atau ke perusahaan pelayaran lain. Kalau mereka mendapat penawaran lebih baik, mereka juga bisa keluar kapan saja selama ini," jelasnya Handoko.
Seorang awak kapal Baruna Jaya, Yohanes Christian melalui akun Twitter-nya @foriyes menyampaikan bahwa lebih dari 50 awak kapal termasuk dirinya diberhentikan pada akhir 2021. Mereka merupakan pekerja non-PNS yang menandatangani kontrak kerja ketika Baruna Jaya masih di bawah BPPT.
"Ya, dari kami, 50-an awak non-PNS kapal riset Baruna Jaya ex BPPT sebagian besar adalah kepala keluarga harus kehilangan pekerjaan," tulisnya.
Dia mengakui bahwa sebagian dari mereka sudah lama mengabdi. Bahkan ada yang sampai 19 tahun lamanya. Mereka juga terlibat dalam berbagai operasi termasuk menjalani misi SAR.
"Beberapa dari kami sudah mengabdi 19 tahun bahkan terlibat dalam misi SAR Sriwijaya, Lion air, Adam air, dan lain-lain," ungkapnya. (OL-7)
Pengiriman tenaga kerja dimaksudkan untuk mengurangi angka pengangguran.
Selain di tingkat provinsi, posko serupa juga dibuka di tingkat kabupaten/kota se-DIY.
Indonesia memiliki 21 balai latihan kerja (BLK) pemerintah di bawah pembinaan langsung Kementerian Ketenagakerjaan atau Unit Pelaksana Teknis Pusat (UPTP) yang tersebar di 13 provinsi.
Jam kerja yang telalu lama dapat menyebabkan seseorang mengalami kelelahan.
Membuka pelayanan pada saat libur nasional seperti lebaran dinilai tidak melelahkan tenaga medis dibandingkan pada hari biasa.
Cara penipuan juga digunakan dengan memperkenalkan calon suami sebagai orang kaya dan membujuk para korban untuk menikah dengan iming-iming akan dijamin seluruh kebutuhan hidupnya.
Sebanyak 113 kapal perintis dioptimalkan untuk mengantisipasi lonjakan penumpang.
Pelabuhan Ciwandan bukan alternatif, tapi akan beroperasi bersamaan dengan pelabuhan penyeberangan lainnya selama mudik lebaran.
Setidaknya 12 orang pemudik yang berangkat menggunakan kapal menuju Pulau Sukun, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur terpaksa hilang di perairan laut Lorens, Selasa (18/4).
Penumpang rela tidur di lantai kapal selama perjalanan untuk bisa berlebaran di kampung halaman
Direktur Pelni pantau langsung layanan penumpang kapal kelas ekonomi
Pemudik yang menggunakan kendaraan roda empat terus berdatangan di Pelabuhan Bakauheni, Lampung, Rabu (19/4) dini hari atau H-3 lebaran 2023.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved