Potensi Penularan Covid-19 di Hari H Pilkada Tinggi

PEMILIHAN kepala daerah 2020 (Pilkada) serentak memasuki dua pekan terakhir proses kampanye para pasangan calon. Meskipun sejauh ini, belum ditemukan klaster kasus positif akibat pelaksanaan pilkada, tetapi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPN) mewanti-wanti potensi risiko penularan akan naik  saat hari pemungutan suara pada 9 Desember 2020 jika penerapan protokol kesehatan kendur.

Demikian disampaikan Ketua Bidang Perubahan Perilaku BNPB Sonny Hari B. Harmadi dalam diskusi mengenai evaluasi kampanye pilkada 2020, Sabtu (21/11).

Sonny menyampaikan saat pemungutan suara, akan ada lebih banyak orang yang hadir ke tempat pemungutan suara jika dibandingkan dengan saat kampanye tatap muka. Karena itu, potensi risiko penularan virus Korona menjadi lebih tinggi jika tidak ada pencegahan.

"Ini menjadi wanti-wanti kami di Satgas. Kegiatan apapun yang sifatnya kerumunan massa berbahaya dan bisa saja ada pengerahan massa oleh pasangan calon saat di tempat pemungutan suara. Itu berbahaya," paparnya.

Saat ini, menurut data BNPB masih ada wilayah yang menyelenggarakan pilkada berada pada risiko tinggi atau zona merah. Tercatat, menurut Sonny ada  dari  9 provinsi, 37 kota dan 222 kabupaten  yang menyelenggarakan pilkada, masih ada 13 kabupaten/kota berada dalam risiko tinggi. Sedangkan 180 kabupaten/kota berada dalam risiko sedang (zona kuning). Daerah dengan risiko tinggi, antara lain Gunung Sitoli, Sumatera Utara, Bandar Lampung, Lampung, Cilegon, Provinsi Banten, Kota Bandung, dan Tasikmalaya, Jawa Barat.

"Kami mendorong kepatuhan mengenakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan (3M) diterapkan ketat di daerah yang melaksanakan pilkada. Bukan hanya pasangan calon tapi juga masyarakat diingatkan terus," tegasnya.

Menurut Sonny, dua hal dari protokol kesehatan yang paling sulit dipatuhi masyarakat ialah menjaga jarak dan menggunakan masker dengan benar. Padahal, dengan menerapkan keduanya ditambah rutin mencuci tangan, risiko penularan bisa diturunkan.

"Susah sekali menjaga jarak padahal kalau pakai masker tidak betul, maka menjaga jarak sangat penting. Kalau pakai masker betul risiko penularan turun drastis," ucapnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Safrizal mengatakan  dari 309 wilayah di 270 daerah otonomi yang melangsungkan pilkada, jumlah daerah dengan risiko tinggi telah menurun. Dari data awal tercatat, 47 daerah dengan zona merah, kemudian pada 15 November 2020 turun menjadi 17 daerah.

"Ini terus kita usahakan mendekati hari pencoblosan risiko zonasinya bisa turun. Kita tidak bisa memprediksi ada atau tidak ada kasus nanti, hanya bisa mencegah," tuturnya.

Ia menegaskan penerapan protokol kesehatan tetap akan ketat diberlakukan meskipun proses pilkada akan memasuki tahap akhir.

Oleh karena itu, dalam dua pekan terakhir ini, ujar Safrizal, pemerintah bersama-sama penyelenggara pemilu terus melakukan edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya pilkada yang aman dan sehat. Tujuannya agar masyarakat yakin dan mau datang ke TPS sehingga target partisipasi pemilih minimal 77%  yang diharapkan bisa tercapai.

"Mungkin turun prediksi di mana-mana tapi diharapkan tidak jauh dari target 77%. H-2 minggu ini kita akan sosialisasi masyarakat menggunakan hak pilih karena mereka akan menentukan siapa yang jadi pemimpin," tutur Safrizal.

Sementara itu, Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bidang Pengawasan dan Sosialisasi Mochammad Afifuddin mengatakan optimisme perlu dibangun agar masyarakat mau datang ke TPS.  Pada saat bersamaan, jaminan keselamatan mereka juga harus dipastikan.

"Kita harus sadarkan masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan. Itu  tidak hanya berdampak bagi dirinya, pemilih yg lain, petugas di lapangan. Oleh karenanya, penyelenggara pemilu akan memfasilitasi seperti menyediakan masker, tempat cuci tangan, dan lain-lain saat hari pencobolosan," ucap Afif.

Di sisi lain, Analis Politik Direktur Indo Strategy Result and Cosulting Arif Nurul Iman menyampaikan ada atau tidaknya kasus pada tahapan pilkada sangat tergantung pada etika peserta pilkada atau calon kepala daerah untuk mengajak pendukungnya tetap mematuhi protokol kesehatan serta tidak mengerahkan massa saat hari pencoblosan.  "Untuk potensi pelanggaran, perlu diantisipasi oleh Bawaslu," tukasnya. (OL-13)