Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
Pemerintah Indonesia dan Konfederasi Swiss menandatangani memorandum of understanding (MoU) kerja sama di bidang penanggulangan bencana. Melalui kerja sama ini, kedua belah pihak berharap dapat saling memberikan manfaat untuk meningkatkan pelayanan penanggulangan bencana di negaranya.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo, yang mewakili Pemerintah Indonesia, menyampaikan Swiss dikenal terdepan dalam perkembangan teknologi medis dan farmasi sehingga kerja sama ini penting. Konteks tersebut sangat bermanfaat bagi Indonesia, khususnya dalam penanganan bencana non alam, seperti pandemi covid-19 saat ini.
Baca juga: Komite Covid-19: Vaksin Diproduksi Massal Awal 2021
Namun, kerja sama bilateral ini juga mencakup pada konteks bencana geologi dan hidrometeorologi, yakni gempa bumi, tsunami, erupsi gunung api, banjir, angin puting beliung, dan tanah longsor.
Pada kesempatan itu, Doni mengatakan, bencana tidak hanya merenggut nyawa dan mata pencaharian, tetapi juga kerugian ekonomi, yang menghambat pembangunan sosial-ekonomi negara.
"Swiss adalah salah satu mitra internasional penting bagi Indonesia di berbagai bidang dan sekarang menjadi mitra kami dalam manajemen bencana," kata Doni saat menerima Duta Besar Swiss di Graha BNPB, Jakarta, Selasa (21/7).
Doni sangat mengapresiasi yang setinggi-tingginya atas komitmen Pemerintah Swiss untuk mendukung Pemerintah Indonesia dalam menangani bencana. "MoU ini akan semakin memperkuat kapasitas Indonesia dan meningkatkan ketahanan terhadap bencana," sebut Doni.
MoU ini akan menjadi payung kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Konfederasi Swiss dalam penanggulangan bencana. Kerja sama tersebut mencakup melalui kegiatan penelitian, pertukaran informasi dan penyediaan bantuan. Penyelenggaraan kerja sama juga meliputi dalam setiap tahapan penanggulangan bencana, yakni pra, saat dan pascabencana.
Sementara itu Duta Besar Swiss Kurt Kunz menyampaikan, dalam hal kebencanaan, Swiss juga bekerja sama dengan AHA Centre di tingkat regional Asia Tenggara.
Menurutnya, hubungan diplomatik Swiss dan Indonesia telah berlangsung lama dan kerja sama di berbagai bidang, dan pada kesempatan ini khususnya penanggulangan bencana.
Kerja sama ini akan berlangsung selama 5 tahun dan dapat diperpanjang dengan persetujuan diplomatik kedua belah pihak. (H-3)
Komisi II DPR menargetkan RUU Pilkada rampung 2026 demi kepastian hukum sebelum tahapan Pemilu 2029 dimulai pada 2027.
Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini mendesak pemerintah segera mengevakuasi WNI kru kapal yang terkatung hampir setahun di lepas pantai Afrika tanpa kepastian upah dan nasib.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti penghapusan 11 juta peserta PBI BPJS dan meminta penonaktifan tidak mendadak serta disertai sosialisasi.
DPR RI memastikan layanan kesehatan peserta PBI BPJS tetap berjalan selama 3 bulan ke depan meski ada penonaktifan, dengan iuran ditanggung pemerintah.
Anggota Komisi VII DPR RI Samuel Wattimena menyoroti belum optimalnya penyerapan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.
Memahami perbedaan mendasar antara Super Flu, Influenza, dan Covid-19 bukan hanya soal ketenangan pikiran, tetapi juga tentang ketepatan penanganan medis untuk mencegah komplikasi serius.
GURU Besar Ilmu Kesehatan Anak Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya, Dominicus Husada, menilai penularan virus Nipah tidak sebesar kasus covid-19 yang menjadi pandemi.
Secara sederhana, zoonosis adalah penyakit infeksi yang ditularkan dari hewan vertebrata ke manusia.
Ia menjelaskan, salah satu langkah pencegahan yang dilakukan adalah melakukan vaksinasi untuk kepada masyarakat.
Bencana banjir di Sumatra memicu kritik terhadap respons pemerintah. Sosok almarhum Achmad Yurianto kembali dikenang atas perannya sebagai juru bicara pemerintah saat pandemi Covid-19.
Termometer perlu disterilisasi untuk membunuh kuman dan bakteri jika digunakan pada banyak orang.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved