Headline
Kemenu RI menaikkan status di KBRI Teheran menjadi siaga 1.
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan kenaikan jumlah penduduk miskin di Indonesia akibat pandemi co vid-19 masih berada dalam perkiraan pemerintah.
Jaring pengaman sosial yang disusun dalam menghadapi pandemi akan menjadi salah satu andalan pemerintah untuk menghadapi naiknya angka kemiskinan.
“Kenaikan kemiskinan ini masih di dalam range prediksi kita bahwa kenaikannya masih sekitar 1,2 juta. Kita akan mem fokuskan bansos yang sekarang ditambah dan diperpanjang,” ujar Sri Mulyani di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.
Pada Program Keluarga Ha - rapan, misalnya, pemerintah akan menambah bantuan berupa beras. Di saat yang sama, pemerintah juga akan mengeluarkan bansos produktif.
“Jadi, kelompok yang belum bankable sekarang diiden tifikasi dan mereka akan mendapat kan kredit dalam bentuk bansos sehingga mereka tidak terlalu terbebani untuk mengembalikan dan punya daya tahan. Itu yang kita upaya kan untuk level yang betulbe tul ada di bawah,” jelas Menkeu.
Sebelumnya, Badan Pusat Statistik mengatakan pandemi covid-19 telah memenga ruhi kenaikan jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2020 menjadi 26,42 juta orang, atau naik 1,63 juta jika dibandingkan dengan jumlah pada September 2019.
“Pada Maret 2020 hasil survei BPS menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin naik dari 9,22% di September 2019 ke 9,78% pada Maret 2020,” ujar Kepala BPS Suhariyanto dalam konferensi pers virtual, kemarin.
Menurut laporan BPS, sejak pemerintah Indonesia melaporkan terjadinya pandemi di Indonesia, yakni pada awal Maret 2020, BPS melakukan survei.
Hasil survei menunjukkan bahwa 70% masyarakat yang berpendapatan rendah atau kurang dari Rp1,8 juta per bulan mengaku pendapatan mereka menurun. Tiga dari 10 orang yang pendapatannya di atas Rp7,2 juta per bulan juga mengaku mengalami penurunan pendapatan.
“Artinya, pandemi menghantam seluruh lapisan masyarakat, dengan catatan dampaknya jauh lebih dirasakan oleh masyarakat lapisan bawah,” ujar Suhariyanto.
Ia juga mengungkapkan, dari 34 provinsi, 22 di antaranya mengalami kenaikan persentase kemiskinan. DKI Jakarta menjadi yang paling tinggi hingga 1,11% poin dari September 2019, yakni dari 3,42% menjadi 4,53%.
Bisa lebih besar
Ekonom dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, berpendapat survei BPS belum menangkap secara utuh dampak pandemi terhadap tingkat kemiskinan sebab hanya menangkap periode September 2019-Maret 2020.
“Dengan kata lain, jumlah penduduk miskin akibat pandemi bisa jadi jauh lebih besar di saat BPS menyampaikan survei serupa di waktu mendatang,” ungkapnya.
CORE Indonesia memprediksi, jika pandemi urung selesai hingga kuartal II, penduduk miskin bisa mencapai 37,9 juta orang dengan penghitungan skenario berat.
Selain mengandalkan bantuan sosial, Yusuf menilai penyelamatan UMKM juga bisa menjadi kunci agar penduduk miskin tidak terus bertambah. Hal itu karena UMKM bisa dijadikan alat untuk menyerap tenaga kerja, terutama di sektor informal. (X-11)
Dana sebesar Rp28 triliun tersertap dari lelang delapan seri Surat Utang Negara (SUN) pada 22 April 2025.
KOMISI XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui efisiensi anggaran yang diajukan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar Rp8,99 triliun.
Qohar mengatakan Isa yang ketika itu menjabat sebagai Kabiro Bapepam LK bersama terpidana kasus Jiwasraya membahas pemasaran produk Saving Plan.
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) membatalkan beasiswa Ministerial Scholarship 2025. Itu menyusul adanya kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah.
Kementerian Keuangan secara resmi merilis Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 131 Tahun 2024 yang mengatur ketentuan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12%.
Pada 2024, tercatat lebih dari 500 ribu portofolio keuangan yang dibuat investor menggunakan strategi SIP.
Sebagai bank dengan jaringan layanan terluas di Indonesia, BRI pun memastikan kemudahan akses bagi seluruh penerima BSU melalui berbagai kanal.
KOMISI Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengutuk keras orangtua atau pelaku yang telah melakukan kekerasan dan menelantarkan anak di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.
PENEBALAN Bantuan Sosial (Bansos) Sembako sebagai bagian dari paket stimulus yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga daya beli masyarakat.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani menyambut baik paket stimulus senilai Rp24,44 triliun yang diluncurkan pemerintah.
Sebelumnya, ditemukan lebih dari 1,9 juta penerima bantuan yang tidak sesuai kriteria (inclusion error), serta sejumlah warga yang layak tetapi belum masuk daftar (exclusion error).
SEBANYAK 3.476.830 keluarga penerima manfaat (KPM) di Jawa Tengah bakal menerima bantuan sosial (bansos) dari pemerintah pusat pada 2025. Total anggarannya mencapai Rp12,396 triliun
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved