Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
BADAN Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) saat ini tengah mempercepat riset dan inovasi hingga testing yang dilakukan task force riset inovasi covid-19 untuk membuat dan mengembangkan alat kesehatan (alkes).
Tidak hanya itu, BPPT juga berupaya untuk meningkatkan kemampuan tracing sehingga bisa ditindaklanjuti dengan isolasi dan treatment.
Kepala BPPT, Hammam Riza mengatakan, pihaknya saat ini fokus pada penyelesaian test kit yaitu PCR dan test kit rapid, diagnostic test kit disertai dengan kemampuan mobile laboratory yang memiliki bio safety level 2. Mobile laboratory sendiri nantinya dapat melaksanakan swab test dengan dilengkapi berbagai alkes yang dibutuhkan.
"Dalam siklus ekosistem ini, BPPT melengkapi seluruh proses-proses yang diperlukan mulai dari penciptaan prototipe, sertifikasi, uji klinis, izin produksi, izin edar, kita harus menguatkan izin edar hingga industri dapat memproduksi dalam skala besar seluruh hasil riset dan inovasi untuk disampaikan kepada masyarakat luas," ungkap Riza dalam rapat gabungan dengan Komisi VI, VII, dan IX DPR, Selasa (5/5).
Baca juga: Mendagri Tegaskan Narasi Covid-19 Daerah dan Pusat Harus Sama
Riza menambahkan, pihaknya menargetkan untuk beberapa minggu ke depan akan ada 10 ribu prototipe test kit yang bisa segera disebarkan. Hal ini dilakukan agar skill up mencapai 50.000 test kit bisa dilanjutkan.
Demikian juga untuk PCR test kit yang saat ini telah diselesaikan uji validasi dengan menggunakan 10 box masing-masing 25 kit sehingga jumlahnya ada 250 kit.
"Kita harapkan akan selesai dan sambil menunggu bahan yang akan datang dua lagi bahan baku yang kita impor untuk melengkapi keseluruhan produksi 50.000 test kit pada akhir bulan Mei yang akan datang," pungkasnya. (A-2)
KETUA Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang meyakini kelembagaan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) sebaiknya tetap dipisah.
Setelah melakukan simulasi, menurut dia, berbagai partai politik tersebut akan memutuskan sikap untuk sistem penyelenggaraan pemilu atau pilkada ke depannya.
Ketua Banggar DPR RI menekankan pembangunan IKN tetap dilanjutkan meski anggarannya memiliki perubahan dari waktu ke waktu.
PARTAI politik di DPR begitu reaktif dalam merespons Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XXII/2025.
DPR menyebut perayaan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus digelar di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur karena memakan biaya banyak.
DPR dan pemerintah tidak menyerap aspirasi semua pihak dalam membahas RUU KUHAP.
Hal yang harus dilakukan adalah menjalin kerja sama antar negara.
Kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dianggap sebagai salah satu solusi untuk mengerjakan berbagai tugas dan memecahkan masalah.
"Tuntutan kita tidak banyak. Di masa pandemi seperti ini tentunya kita sangat keberatan adanya pemutusan kontrak. Kita tidak menuntut pesangon, kita hanya minta dipekerjakan kembali."
Handoko menyebut bahwa dalam kontrak yang ditandatangani para awak sudah tertera kesepakatan itu. Para awak juga bisa memutus atau mengakhiri kontrak mereka secara sepihak.
Satu unit teknologi Arsisnum diperuntukkan bagi Rumah Singgah Gelora Serayu Banyumas, sebuah rumah yang digratiskan bagi keluarga pasien yang menunggu di RS.
Saat ini operasi teknologi modifikasi cuaca (TMC) sedang berlangsung di Kalimantan Barat sejak 17 September 2021
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved