Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo meminta segala bentuk proses yang berkaitan dengan produksi alat kesehatan harus dipercepat dan segera hilangkan hambatan.
Hal ini penting untuk menekan laju penyebaran virus korona (covid-19) di Tanah Air. Proses perizinan seperti pengadaan bahan baku,sampai standarisasi produk, harus dibuat sesederhana mungkin.
"Mengenai relaksasi proses perizinan, ini tidak boleh menghambat. Untuk semua kementerian, urusan ini jangan ada yang menghambat proses perizinannya," ujar Jokowi, sapaan akrabnya saat memimpin rapat terbatas secara virtual, Rabu (15/4).
Baca juga: Mendagri Sebut Daerah Kekurangan Alat Kesehatan
Dia memahami produksi alat kesehatan harus memenuhi standar dan kriteria yang telah ditetapkan. Namun, Jokowi menekankan hal itu jangan menjadi alasan sektor industri untuk tidak berproduksi dengan cepat. Mengingat, pandemi covid-19 sudah menyebabkan situasi semakin genting.
"Urusan alat pelindung diri memang masih butuh standar. Itu menjadi kewajiban kita agar standar itu terpenuhi, tetapi jangan mempersulit. Tolong ini betul-betul didengarkan keluhan-keluhan yang ada di bawah. Jangan sampai ada lagi yang namanya perizinan menghambat proses produksi," tegas Jokowi.
Terkait pemenuhan bahan baku, Kepala Negara menginstruksikan Kementerian Perdagangan dan Direktorat Jenderal Bea Cukai untuk mempermudah proses impor bahan baku untuk produksi alat kesehatan.
Baca juga: Lawan Covid-19, Indonesia Butuh 8 Juta APD
"Harus ada relaksasi yang betul-betul dilakukan, sehingga proses perizinan yang cepat terintegrasi betul dan membantu industri," tuturnya.
Selain itu, Jokowi juga menekankan ketika produksi sudah berjalan baik, seluruh barang harus diperuntukkan bagi kebutuhan domestik.
"Jangan sampai diekspor, kemudian di dalam negeri malah tidak dapat. Diatur sebaik mungkin manajemennya. Baik itu APD maupun masker, itu harus diatur," tandasnya.(OL-11)
POLDA Metro Jaya menegaskan bahwa status wajib lapor bagi Rismon Sianipar, tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah ijazah Jokowi
Rismon telah mempublikasikan video permintaan maafnya lewat kanal YouTube Balige Academy.
Advokat Jahmada Girsang yang mendampingi Rismon Sianipar menyatakan bahwa pertemuan antara kliennya dengan Presiden ke-7 RI tersebut berlangsung dalam suasana persahabatan.
PAKAR telematika yang juga kasus dugaan ijazah palsu Jokowi atau Presiden RI ke-7, Joko Widodo Roy Suryo merespons permohonan restorative justice yang diajukan Resmon Sianipar
KOMISI Informasi Pusat mengabulkan sebagian permohonan sengketa informasi yang diajukan kelompok Bongkar Ijazah Jokowi terhadap UGM terkait ijazah Jokowi
TOKOH suku Dayak, Panglima Jilah, mempertanyakan nasib pembangunan Dayak Center di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang pernah dijanjikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
Dokter mengingatkan orang tua untuk melengkapi imunisasi anak minimal dua pekan sebelum mudik Lebaran.
Memahami perbedaan mendasar antara Super Flu, Influenza, dan Covid-19 bukan hanya soal ketenangan pikiran, tetapi juga tentang ketepatan penanganan medis untuk mencegah komplikasi serius.
GURU Besar Ilmu Kesehatan Anak Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya, Dominicus Husada, menilai penularan virus Nipah tidak sebesar kasus covid-19 yang menjadi pandemi.
Secara sederhana, zoonosis adalah penyakit infeksi yang ditularkan dari hewan vertebrata ke manusia.
Ia menjelaskan, salah satu langkah pencegahan yang dilakukan adalah melakukan vaksinasi untuk kepada masyarakat.
Bencana banjir di Sumatra memicu kritik terhadap respons pemerintah. Sosok almarhum Achmad Yurianto kembali dikenang atas perannya sebagai juru bicara pemerintah saat pandemi Covid-19.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved