Headline
Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.
PRESIDEN Joko Widodo meminta segala bentuk proses yang berkaitan dengan produksi alat kesehatan harus dipercepat dan segera hilangkan hambatan.
Hal ini penting untuk menekan laju penyebaran virus korona (covid-19) di Tanah Air. Proses perizinan seperti pengadaan bahan baku,sampai standarisasi produk, harus dibuat sesederhana mungkin.
"Mengenai relaksasi proses perizinan, ini tidak boleh menghambat. Untuk semua kementerian, urusan ini jangan ada yang menghambat proses perizinannya," ujar Jokowi, sapaan akrabnya saat memimpin rapat terbatas secara virtual, Rabu (15/4).
Baca juga: Mendagri Sebut Daerah Kekurangan Alat Kesehatan
Dia memahami produksi alat kesehatan harus memenuhi standar dan kriteria yang telah ditetapkan. Namun, Jokowi menekankan hal itu jangan menjadi alasan sektor industri untuk tidak berproduksi dengan cepat. Mengingat, pandemi covid-19 sudah menyebabkan situasi semakin genting.
"Urusan alat pelindung diri memang masih butuh standar. Itu menjadi kewajiban kita agar standar itu terpenuhi, tetapi jangan mempersulit. Tolong ini betul-betul didengarkan keluhan-keluhan yang ada di bawah. Jangan sampai ada lagi yang namanya perizinan menghambat proses produksi," tegas Jokowi.
Terkait pemenuhan bahan baku, Kepala Negara menginstruksikan Kementerian Perdagangan dan Direktorat Jenderal Bea Cukai untuk mempermudah proses impor bahan baku untuk produksi alat kesehatan.
Baca juga: Lawan Covid-19, Indonesia Butuh 8 Juta APD
"Harus ada relaksasi yang betul-betul dilakukan, sehingga proses perizinan yang cepat terintegrasi betul dan membantu industri," tuturnya.
Selain itu, Jokowi juga menekankan ketika produksi sudah berjalan baik, seluruh barang harus diperuntukkan bagi kebutuhan domestik.
"Jangan sampai diekspor, kemudian di dalam negeri malah tidak dapat. Diatur sebaik mungkin manajemennya. Baik itu APD maupun masker, itu harus diatur," tandasnya.(OL-11)
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani menegaskan Presiden Joko Widodo akan menghadiri Sidang Tahunan MPR serta sidang gabungan DPR dan DPD tahun 2025
Undangan peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan RI untuk para mantan Presiden RI sedang dalam proses finalisasi,
Presiden Ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri, dan Presiden Ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), belum mengonfirmasi kehadiran mereka dalam Sidang Tahunan MPR
KPK menilai pembagian kuota haji tambahan tahun 2024 menyimpang dari tujuan awal Joko Widodo selaku Presiden RI saat itu yang meminta kuota ekstra kepada Pemerintah Arab Saudi.
Apa yg sedang terjadi dengan wajah penegakan hukum di Indonesia?
POLITIKUS senior Partai NasDem Lestari Moerdijat yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua MPR RI bersama pimpinan MPR RI Eddy Suparno berkunjung ke kediaman Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
Pengurus IDI, Iqbal Mochtar menilai bahwa kekhawatiran masyarakat terhadap vaksin berbasis Messenger Ribonucleic Acid (mRNA) untuk covid-19 merupakan hal yang wajar.
Teknologi vaksin mRNA, yang pernah menyelamatkan dunia dari pandemi covid-19, kini menghadapi ancaman.
Menteri Kesahatan AS Robert F. Kennedy Jr. membuat gebrakan besar dengan mencabut kontrak dan membatalkan pendanaan proyek vaksin berbasis teknologi mRNA, termasuk untuk covid-19.
PEMERINTAH Amerika Serikat membekukan dana sebesar 500 juta dolar AS yang dialokasikan untuk proyek vaksin mRNA produksi produsen bioteknologi CureVac dan mitranya, Ginkgo Bioworks.
Stratus (XFG), varian COVID-19 baru yang kini dominan di Indonesia, masuk daftar VOM WHO. Simak 5 hal penting menurut Prof. Tjandra Yoga Aditama.
LAPORAN terbaru Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa covid-19 XFG atau covid-19 varian stratus menjadi varian yang paling dominan di Indonesia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved