Headline
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Masalah kesehatan mental dan obesitas berpengaruh terhadap kerja pelayanan.
PEMERINTAH dengan tegas melarang aparatur sipil negara (ASN), anggota TNI dan Polri, serta pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), untuk pulang kampung pada masa pandemi virus korona (covid-19).
Larangan tersebut dikeluarkan demi mencegah laju penyebaran virus korona di berbagai daerah. "Tadi sudah kita putuskan bahwa untuk ASN, TNI, Polri serta pegawai BUMN dilarang mudik," tegas Presiden Joko Widodo dalam konferensi pers, Kamis (9/4).
Baca juga: Warga Jakarta yang Tidak Mudik Lebaran Akan Dapat Kompensasi
Untuk masyarakat umum, lanjut dia, pemerintah masih melakukan kajian lebih lanjut terkait larangan mudik. Keputusan final baru akan disampaikan beberapa waktu ke depan, setelah evaluasi dari penelitian di lapangan rampung.
Jokowi, sapaan akrabnya, menjelaskan saat ini masyarakat yang mudik terbagi dalam dua kelompok. Adapun kelompok pertama ialah yang meninggalkan Ibu Kota karena kehilangan pekerjaan atau pendapatan, akibat penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Sementara itu, kelompok kedua adalah yang pulang kampung karena tradisi.
Untuk kelompok pertama, pemerintah dikatakannya bisa mencegah dengan memberikan bantuan sosial, berupa sembako dan uang tunai. Dengan bantuan tersebut pemerintah berharap kelompok tersebut tidak pulang ke kampung halaman.
Baca juga: ASN Dilarang Ajukan Cuti Selama Masa Darurat Pandemi Covid-19
Adapun untuk kelompok kedua, pemerintah bisa mengurangi jumlah pemudik dengan membatasi armada angkutan umum. Kapasitas penumpang di kendaraan pribadi juga sangat berpotensi untuk dipangkas.
"Kita akan melihat lebih detil di lapangan. Kita akan evaluasi hal-hal yang ada di lapangan. Tetapi sekali lagi, pemerintah menganjurkan untuk tidak mudik," tandas Jokowi.(OL-11)
PT Berdikari, akan menyuplai produk-produk pangan, khususnya daging sapi dan kerbau lewat jaringan Koperasi Desa Merah Putih.
KETUA Komisi II DPR RI Fraksi Partai NasDem Rifqinizamy Karsayuda mendukung usulan Kementerian BUMN dan Kementerian Kehutanan berkantor di IKN
Demi mengakselerasi pembangunan ekonomi melalui Koperasi Desa Merah Putih, BUMN-BUMN turut serta memberi sokongan.
ANGGOTA Komisi VI DPR Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron menilai usulan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara diisi oleh kantor-kantor Kementerian BUMN patut dipertimbangkan
Di satu sisi, wamen adalah pembantu meteri yang seharusnya bekerja menjalankan roda pemerintahan. Di sisi lainnya, komisaris BUMN bertugas mengawasi kebijakan direksi BUMN.
Sistem pembayaran nasional menjadi fondasi krusial bagi kedaulatan dan integritas ekonomi Indonesia.
Mendagri Tito Karnavian menyebut eksistensi IPDN menjadi sangat penting karena merupakan pusat untuk melahirkan para pemikir di bidang ilmu pemerintahan.
Ini adalah salah satu upaya strategis Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam rangka memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Hasil pemeriksaan kesehatan ASN DKI Jakarta pada 2024 menunjukkan salah satunya, sebanyak soal ASN Jakarta yang mengalami obesitas dan masalah kejiwaan.
Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat atau BP Tapera menegaskan bahwa tidak ada pemotongan gaji baru bagi ASN terkait tabungan perumahan sejak 2020
Kabupaten Toba selalu masuk dalam kategori rentan, yang artinya masih perlu banyak perbaikan-perbaikan yang harus kita lakukan bersama
Calon kepala sekolah Sekolah Rakyat berasal dari ASN pemerintah daerah, sementara tenaga pendidik berasal dari PPPK yang direkrut Kemensos.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved