Headline
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
PEMERINTAH dengan tegas melarang aparatur sipil negara (ASN), anggota TNI dan Polri, serta pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), untuk pulang kampung pada masa pandemi virus korona (covid-19).
Larangan tersebut dikeluarkan demi mencegah laju penyebaran virus korona di berbagai daerah. "Tadi sudah kita putuskan bahwa untuk ASN, TNI, Polri serta pegawai BUMN dilarang mudik," tegas Presiden Joko Widodo dalam konferensi pers, Kamis (9/4).
Baca juga: Warga Jakarta yang Tidak Mudik Lebaran Akan Dapat Kompensasi
Untuk masyarakat umum, lanjut dia, pemerintah masih melakukan kajian lebih lanjut terkait larangan mudik. Keputusan final baru akan disampaikan beberapa waktu ke depan, setelah evaluasi dari penelitian di lapangan rampung.
Jokowi, sapaan akrabnya, menjelaskan saat ini masyarakat yang mudik terbagi dalam dua kelompok. Adapun kelompok pertama ialah yang meninggalkan Ibu Kota karena kehilangan pekerjaan atau pendapatan, akibat penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Sementara itu, kelompok kedua adalah yang pulang kampung karena tradisi.
Untuk kelompok pertama, pemerintah dikatakannya bisa mencegah dengan memberikan bantuan sosial, berupa sembako dan uang tunai. Dengan bantuan tersebut pemerintah berharap kelompok tersebut tidak pulang ke kampung halaman.
Baca juga: ASN Dilarang Ajukan Cuti Selama Masa Darurat Pandemi Covid-19
Adapun untuk kelompok kedua, pemerintah bisa mengurangi jumlah pemudik dengan membatasi armada angkutan umum. Kapasitas penumpang di kendaraan pribadi juga sangat berpotensi untuk dipangkas.
"Kita akan melihat lebih detil di lapangan. Kita akan evaluasi hal-hal yang ada di lapangan. Tetapi sekali lagi, pemerintah menganjurkan untuk tidak mudik," tandas Jokowi.(OL-11)
Dalam program yang berlangsung selama tiga hari (15–17 Agustus 2025), relawan dari berbagai BUMN menjalankan berbagai aktivitas sosial dan edukatif.
Pesta Rakyat untuk Indonesia 2025 menghadirkan ruang kolaborasi bagi para pakar, praktisi, UMKM, dan masyarakat untuk saling terhubung, belajar, dan berkembang bersama.
BADAI pandemi covid-19 memang menjadi sentilan luar bisa bagi banyak orang. Salah satunya Enih, pelaku UMKM yang sempat menggulung usaha warung kopinya.
RELAWAN Bakti BUMN di Bintan, Kepulauan Riau, melaksanakan kegiatan konservasi padang lamun, mangrove, terumbu karang, dan habitat dugong bertepatan dengan HUT ke-80 RI.
Relawan Bakti BUMN ini telah menjadi sarana pembelajaran bagi insan BUMN untuk turun langsung ke lapangan, memahami kebutuhan masyarakat, dan memberikan kontribusi yang berdampak.
Dasco memastikan para Wakil Menteri (wamen) yang merangkap komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak menerima tantiem
Skema kepegawaian ini memberi fleksibilitas bagi instansi pemerintah dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja tanpa menambah beban anggaran secara signifikan.
Menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah impian banyak orang di Indonesia. Hal ini bukan tanpa alasan, karena pekerjaan sebagai ASN menawarkan kestabilan dan rasa aman dalam berkarir.
KEMENTERIAN Agama (Kemenag) menargetkan pencatatan pernikahan secara nasional mencapai dua juta pasangan pada 2025.
PRESIDEN Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi) Mirah Sumirat mengaku prihatin atas kejadian 35 anggota DPRD Purwakarta menerima bantuan subsidi upah (BSU).
Dia mengimbau kepada seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) agar lebih ketat dalam mengawasi kehadiran dan aktivitas para bawahannya selama jam dinas.
Pada Pelantikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap I Tahun 2024 di pelataran Kantor Gubernur Sulsel, Kamis, 31 Juli 2025, sosok Lalu Syafii menarik perhatian.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved