KASUS perundungan atau bullying yang terjadi di lingkungan sekolah mengudang keprihatinan banyak pihak. Beberapa penelitian bahkan menyebutkan jika yang terungkap selama ini hanyalah fenomena gunung es, atau sedikit dari besarnya jumlah kasus yang terjadi. Banyak faktor yang mendorong terjadinya perundungan.
Dalam diskusi yang digagas The Indonesian Education Analyst, bertajuk id.Edu Talk 'Setop Perundungan di Sekolah' terungkap masih lemahnya peran guru di sekolah, orang tua di rumah dan lingkungan, bahkan kebijakan pemerintah dalam hal ini Kemendikbud, sehingga kasus demi kasus perundungan seperti tidak kunjung usai.
Dalam dialog yang dilangsungkan di salah satu cafe di Kawasan Cikini, Jakarta, Jumat (28/2), pengamat pendidikan Dian N. Paramaartha mengatakan perundungan menjadi tanggung jawab seluruh stakeholders pendidikan. “Guru dan kepala sekolah, peserta didik, orang tua perlu bergandeng tangan, bekerjasama hentikan dan cegah,” kata Dian.
Sementara, peneliti senior id.Edu, Clara Yanthy Pangaribuan, menyoroti belum dimaksimalkannya peran Bimbingan Konseling (BK) di sekolah, padahal keberadaanya cukup strategis dalam meminimalkan prilaku penyimpang siswa.
“Pemerintah harus memperkuat peran konselor di sekolah, termasuk penyebarannya di setiap sekolah dan pelatihan khusus bagi guru BK,” ujar Clara.
Dari sudut pandang pendidikan karakter, praktisi Fahmi Akbar menyatakan dibutuhkan perhatian bersama dalam menanamkan karakter mulia pada tiap jenjang pendidikan agar perundungan dapat diminimalisir. “Sekolah membuat aturan yang jelas, dan melakukan pembiasaan karakter, dan guru harus sebagai role model,” tuturnya.
Pembicara lainnya, akademisi Pinondang Simanjuntak menyoroti model yang sudah diterapkan negara-negara lain dan berhasil mengantisipasi bullying. "Misalnya Finlandia dengan KiVa atau Kiusaamista Vastaan. Metode ini dikembangkan pada 2007 dan di tahun yang sama mampu mengurangi kasus bullying di sekolah hingga 40%,” paparnya.
Menutup diskusi ini, Koordinator Peneliti id.Edu Adjat Wiratma menyatakan, untuk menghentikan perundungan semua hal perlu diliat, baik pelaku dan korban. “Pelaku bisa saja korban, pelaku di sekolah, namun ia korban di rumah,” ujarnya.
Sehingga baik pelaku dan korban keduanya, menurut Adjat, perlu diperhatikan dan dipulihkan. Ia menambahkan, sekalipun harus ada tindakan tegas dan penghukuman bagi pelaku, Indonesia harus membiasakan menerapkan prinsip keadilan restoratif.
Kita tidak berharap penegakan hukum untuk kasus-kasus di dunia pendidikan justru dapat melahirkan pelaku kriminal baru,” kata Adjat.
Menurut Adjat, keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.
"Bicara soal perundungan, pemerintah perlu sangat serius memaksimalkan semua elemen dalam sistem pendidikan untuk bisa menghentikan praktek tidak prikemanusiaan di dunia pendidikan kita," tuturnya.
"Sebelumnya dalam rapat dengan DPR, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim menyatakan tiga dosa dalam pendidikan, yakni intoleransi, kekerasan seksual dan perundungan," papar Adjat. (RO/OL-09)
