Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI VIII DPR RI mengapresiasi capaian kinerja program yang telah dilakukan Kementerian Sosial (Kemensos), khususnya dalam 3,5 bulan terakhir. Capaian tersebut terkait realisasi dan kinerja anggaran, serta optimalisasi program.
Menurut Anggota Komisi VIII DPR KH Buchori Yusuf, saat ini layanan rehabilitasi sosial semakin meningkat kualitas dan jangkauannya terkait penanganan masalah-masalah sosial.
“Layanan pemberdayaan sosial juga semakin sinergis. Dan penanganan korban bencana akhir-akhir ini juga semakin cepat dan responsif,” kata legislator dari Fraksi PKS itu usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kemensos di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (11/2).
Dalam RDP yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VIII H. Marwan Dasopang ini, anggota dewan menilai Kemensos sudah banyak melakukan terobosan terutama terkait implementasi realokasi dan optimalisasi anggaran untuk penguatan pemberdayaan/kewirausahaan sosial.
Sekretaris Jenderal Kemensos Hartono Laras menyebut Kemensos telah menyelesaikan pelaksanaan anggaran dan memperoleh berbagai capaian.
"Baik dari sisi realisasi, kinerja anggaran, juga terobosan untuk memberi penguatan pemberdayaan dan kewirausahaan sosial serta rehabsos dalam percepatan graduasi penerima bansos,” kata Hartono dalam kesempatan yang sama.
Tak kalah penting, menurutnya, bansos Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai BPNT/Program Sembako telah memberikan kontribusi besar terkait penurunan angka kemiskinan.
Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin pada September 2019 sebesar 9,22%, angka tersebut menurun 0,19% jika dibandingkan pada Maret 2019 sebesar 9,41%.
Selain itu menurut BPS, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur oleh Gini Ratio pada September 2019 adalah sebesar 0,380, angka tersebut menurun 0,002 poin jika dibandingkan Gini Ratio Maret 2019 yang sebesar 0,382.
Peningkatan kinerja berbagai layanan tersebut, menurut Sekjen, tidak lepas dari dukungan manajemen dan layanan teknis lainnya, pendidikan, penelitian dan penyuluhan sosial serta akuntabilitas pengawasan.
“Semua dukungan ini penting dan cukup nyata kontribusinya untuk memastikan percepatan program kementerian,” pungkasnya. (Ifa/OL-09)
Komisi Pencari Fakta (KPF) Masyarakat Sipil menyerahkan laporan lengkap hasil investigasi kerusuhan Agustus 2025 ke enam lembaga negara
anggota dpr Nyoman Parta, berharap masyarakat Bali mulai menjauhkan diri dari praktik rasisme yang kerap diarahkan kepada warga pendatang.
Sufmi Dasco Ahmad mendesak percepatan izin Bea Cukai untuk bantuan diaspora Aceh di Malaysia yang tertahan di Port Klang agar segera disalurkan ke korban bencana Sumatra.
Pengamat ESA Unggul Jamiluddin Ritonga kritik usulan koalisi permanen Golkar untuk Prabowo, dinilai berisiko lemahkan DPR dan checks and balances.
Firman Soebagyo kritik impor garam Australia dan nilai pemerintah lemah lindungi petani lokal. Komisi IV DPR desak bangun industri garam nasional.
Anggota Komisi VII DPR RI Hendry Munief menyambut positif kebijakan pemerintah untuk memberikan diskon tiket pesawat domestik.
Kemensos mengirimkan Tim Asesmen khusus ke Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), untuk memverifikasi status sosial ekonomi keluarga YBS.
Kementerian Sosial (Kemensos) mengirim Tim Asesmen ke Ngada, NTT, untuk mendalami kondisi keluarga YBS, anak SD yang bunuh diri beberapa waktu lalu.
Kemensos menonaktifkan 13,5 juta peserta BPJS Kesehatan dari segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) sepanjang 2025.
Peserta JKN yang dinonaktifkan tersebut bisa mengaktifkan kembali status kepesertaan JKN-nya jika yang bersangkutan memenuhi beberapa kriteria.
Persoalan keterbatasan kapasitas, terutama pada Sekolah Rakyat yang belum memiliki gedung sendiri dan masih memanfaatkan sentra atau balai milik Kementerian Sosial.
Abidin mendorong adanya koordinasi cepat antara Kementerian Sosial dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk mempercepat pembangunan fisik sekolah di tingkat kabupaten.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved