Headline
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
KOMISI VIII DPR RI mengapresiasi capaian kinerja program yang telah dilakukan Kementerian Sosial (Kemensos), khususnya dalam 3,5 bulan terakhir. Capaian tersebut terkait realisasi dan kinerja anggaran, serta optimalisasi program.
Menurut Anggota Komisi VIII DPR KH Buchori Yusuf, saat ini layanan rehabilitasi sosial semakin meningkat kualitas dan jangkauannya terkait penanganan masalah-masalah sosial.
“Layanan pemberdayaan sosial juga semakin sinergis. Dan penanganan korban bencana akhir-akhir ini juga semakin cepat dan responsif,” kata legislator dari Fraksi PKS itu usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kemensos di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (11/2).
Dalam RDP yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VIII H. Marwan Dasopang ini, anggota dewan menilai Kemensos sudah banyak melakukan terobosan terutama terkait implementasi realokasi dan optimalisasi anggaran untuk penguatan pemberdayaan/kewirausahaan sosial.
Sekretaris Jenderal Kemensos Hartono Laras menyebut Kemensos telah menyelesaikan pelaksanaan anggaran dan memperoleh berbagai capaian.
"Baik dari sisi realisasi, kinerja anggaran, juga terobosan untuk memberi penguatan pemberdayaan dan kewirausahaan sosial serta rehabsos dalam percepatan graduasi penerima bansos,” kata Hartono dalam kesempatan yang sama.
Tak kalah penting, menurutnya, bansos Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai BPNT/Program Sembako telah memberikan kontribusi besar terkait penurunan angka kemiskinan.
Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin pada September 2019 sebesar 9,22%, angka tersebut menurun 0,19% jika dibandingkan pada Maret 2019 sebesar 9,41%.
Selain itu menurut BPS, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur oleh Gini Ratio pada September 2019 adalah sebesar 0,380, angka tersebut menurun 0,002 poin jika dibandingkan Gini Ratio Maret 2019 yang sebesar 0,382.
Peningkatan kinerja berbagai layanan tersebut, menurut Sekjen, tidak lepas dari dukungan manajemen dan layanan teknis lainnya, pendidikan, penelitian dan penyuluhan sosial serta akuntabilitas pengawasan.
“Semua dukungan ini penting dan cukup nyata kontribusinya untuk memastikan percepatan program kementerian,” pungkasnya. (Ifa/OL-09)
“Semua pihak sepakat dalam dua bulan ini konsentrasi untuk selesaikan Undang-Undang Hak Cipta. Telah disepakati, delegasi penarikan royalti akan dipusatkan di LMKN,"
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menanggapi usulan Anggota Komisi VI DPR RI Nasim Khan agar PT Kereta Api Indonesia (KAI) menyediakan gerbong khusus untuk merokok
WAKIL Ketua DPR RI, Adies Kadir, memberikan apresiasi tinggi terhadap aksi heroik Raihan Diaz Rinawi, yang memanjat tiang bendera setinggi 12 meter saat upacara HUT ke-80 RI di Lampung
KETUA DPP PDIP Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengomentari tunjangan perumahan senilai Rp50 juta per bulan untuk anggota DPR RI
Anggota DPR RI Rio Alexander Jeremia Dondokambey, mengingatkan pemerintah agar setiap anggaran negara dikelola secara transparan, akuntabel, dan melalui pembahasan bersama DPR.
Narasi kenaikan gaji anggota DPR RI bukan sesuatu yang mendesak untuk direalisasikan.
Kementerian Sosial (Kemensos) memastikan kebutuhan dasar bagi para korban gempa bumi di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, telah terpenuhi
KPK kembali mengembangkan kasus dugaan rasuah terkait penyaluran bansos di Kemensos. Surat perintah penyidikan (sprindik) diterbitkan dari Agustus 2025.
Kemensos mengirim bantuan logistik untuk korban bencana gempa di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah.
Upacara Peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia dipimpin Inspektur Jenderal Kemensos, Dody Sukmono, yang tampil mengenakan pakaian adat Dayak.
Kemensos menelusuri temuan penerima bansos yang terindikasi tidak wajar. Dalam data tersebut, sejumlah nama tercatat sebagai pegawai BUMN, dokter, hingga manajer perusahaan.
Selama lima hari para peserta akan dilatih mengelola sistem Dapodik dan LCMS dalam pendataan peserta didik, sarana prasarana, dan aspek pendukung lainnya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved