Sabtu 28 Desember 2019, 16:15 WIB

Prostitusi dengan Modus Kawin Kontrak di Bogor Harus Dihentikan

Indriyani Astuti | Humaniora
Prostitusi dengan Modus Kawin Kontrak di Bogor Harus Dihentikan

Antara/Aditya Pradana Putra
MENTERI Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga.

 

MENTERI Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga memberikan apresiasi kepada jajaran Polres Bogor yang telah berhasil mengungkap praktek jaringan prostitusi terselubung dengan modus kawin kontrak di Puncak Bogor, Jawa Barat.

“Modus ini harus segera dihentikan," ujar Bintang Puspayoga seperti dikutip dari siaran pers resmi KPPPA di Jakarta, hari ini.

Ia menghimbau semua pihak, pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, bahkan masyarakat setempat untuk berperan aktif memantau dan melaporkan kepada aparat kepolisian dan dinas PPPA setempat jika mendengar, melihat, dan menyaksikan kasus-kasus kekerasan atau eksploitasi yang terjadi di sekitar tempat tinggal mereka.

Secara terpisah, Kepala Unit Idik IV Sat Reskrim Polres Bogor Ipda Hafiz Prasetia Akbar menegaskan akan terus melakukan pendalaman kasus prostitusi dan mencari indikasi adanya keterlibatan anak.

Hafiz menyatakan modus perdagangan orang berkedok 'Prostitusi Halal' telah berlangsung bertahun-tahun.

"Kami akan melakukan pendalaman kembali terhadap perkara sehingga kegiatan amoral yang berlangsung di Puncak, Bogor dapat seluruhnya di berantas," ujar Hafiz.

Pada pertengahan 2019, ujar Menteri Bintang, KPPPA sudah melakukan asesmen dan kajian terkait masalah prostitusi di wilayah Puncak, Bogor.

Hasilnya mengindikasikan ada praktik eksploitasi seksual terhadap perempuan, termasuk juga anak yang dilakukan baik secara langsung dan daring. Temuan itu, ujarnya, akan menjadi model perlindungan khusus melalui pendekatan pemenuhan hak anak.

"Memperhatikan dari bahayanya yang serius (serious crime), menjadi rentan menyasar pada anak-anak, maka diperlukan komitmen yang kuat dari masyarakat dan dukungan dari pemerintah untuk memutus mata rantai jaringan prostitusi dalam berbagai bentuk, termasuk melalui modus kawin kontrak, ” tegas Bintang.

Beberapa langkah atau upaya yang telah guna mencegah terjadinya kasus-kasus tersebut, kata Bintang, di antaranya membangun sistem kabupaten/kota Layak Anak (KLA), mendorong pemerintah daerah membuat peraturan dfaerah yang berfungsi melindungi anak.

Ia juga mendorong pemerintah daerah meningkatkan kepedulian masyarakat untuk aktif melawan kejahatan seksual melalui aktivitas Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM). (Ind/OL-09)

Baca Juga

MI/BRIYANBODO HENDRO

Pendidik Abai Nilai Kebangsaan, Pembangunan Karakter Terancam

👤mediaindonesia.com 🕔Minggu 24 Januari 2021, 12:49 WIB
Kebijakan wajib berbusana muslimah di sekolah umum di Padang membuka mata bahwa di kalangan para pendidik masih ada yang abai terhadap...
BMKG

BMKG: Waspadai Hujan Ekstrem Berturut-turut di NTB dan Jatim

👤Zubaedah Hanum 🕔Minggu 24 Januari 2021, 12:25 WIB
Hujan ekstrem tersebut sangat berpotensi menimbulkan bencana...
Badan POM

Badan POM Take Down Penjual Produk Lianhua Palsu via Daring

👤Zubaedah Hanum 🕔Minggu 24 Januari 2021, 11:15 WIB
Produk Lianhua Qingwen Capsules resmi di Indonesia terdaftar dengan Nomor Izin Edar (NIE) TI144348471 dan pemilik atas nama PT Intra...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya