KEPALA Bidang Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar mengatakan perlu adanya sinergi dari berbagai pihak untuk memperbaiki kinerja BPJS Kesehatan.
Dirinya tak menampik masalah JKN bukan hanya tanggung jawab Direksi BPJS Kesehatan, tetapi juga dukungan dari lembaga atau kementerian lainnya.
Seperti pengawasan yang harus dilakukan Kemenkes kepada RS agar peserta bisa dilayani dengan baik. Lalu, Kemendagri yang masih membiarkan adanya pemda yang belum mengintegrasikan jamkesda ke JKN seperti Pemkot Bekasi.
Demikian juga Kemensos yang bertanggung jawab atas pembersihan data PBI yang hingga kini belum selesai.
"Oleh karenanya, Pak Presiden juga harus mengevaluasi lembaga atau kementerian lainnya yang memang dibutuhkan dukungannya untuk JKN lebih baik," kata Timboel kepada Media Indonesia, Sabtu (23/11).
"Jadi sistem dan kinerja Direksi BPJS dan kinerja lembaga atau kementerian lainnya yang harus dievaluasi," tambah Timboel.
Baca juga: Jokowi Ingatkan Tata Kelola BPJS agar Diperbaiki
Namun, Timboel juga melihat perlunya BPJS Kesehatan berbenah diri. Pasalnya, hingga saat ini, dirinya melihat belum ada upaya maksimal dari BPJS Kesehatan untuk memperbaiki sistem manajemennya.
Salah satu contoh konkret yang dilihatnya adalah Direksi belum mampu meningkatkan kepesertaan JKN untuk mencapai UHC kepesertaan di akhir Desember 2019, yaitu 254 juta atau 95% dari rakyat Indonesia. Per 31 Oktober, baru 222,5 juta peserta. Demikian juga pelayanan di RS yang memang masih banyak dikeluhkan peserta.
"Saya berharap Pak Presiden mengevaluasi langsung berdasarkan fakta-fakta tersebut agar direksi benar-benar mau lebih giat lagi bekerja," ungkapnya.
Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan agar manajemen tata kelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) diperbaiki. Hal itu disampaikan Jokowi saat memimpin rapat terbatas terkait kesehatan nasional di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (21/11).(OL-5)
