Headline
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
KEPALA Bidang Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar mengatakan perlu adanya sinergi dari berbagai pihak untuk memperbaiki kinerja BPJS Kesehatan.
Dirinya tak menampik masalah JKN bukan hanya tanggung jawab Direksi BPJS Kesehatan, tetapi juga dukungan dari lembaga atau kementerian lainnya.
Seperti pengawasan yang harus dilakukan Kemenkes kepada RS agar peserta bisa dilayani dengan baik. Lalu, Kemendagri yang masih membiarkan adanya pemda yang belum mengintegrasikan jamkesda ke JKN seperti Pemkot Bekasi.
Demikian juga Kemensos yang bertanggung jawab atas pembersihan data PBI yang hingga kini belum selesai.
"Oleh karenanya, Pak Presiden juga harus mengevaluasi lembaga atau kementerian lainnya yang memang dibutuhkan dukungannya untuk JKN lebih baik," kata Timboel kepada Media Indonesia, Sabtu (23/11).
"Jadi sistem dan kinerja Direksi BPJS dan kinerja lembaga atau kementerian lainnya yang harus dievaluasi," tambah Timboel.
Baca juga: Jokowi Ingatkan Tata Kelola BPJS agar Diperbaiki
Namun, Timboel juga melihat perlunya BPJS Kesehatan berbenah diri. Pasalnya, hingga saat ini, dirinya melihat belum ada upaya maksimal dari BPJS Kesehatan untuk memperbaiki sistem manajemennya.
Salah satu contoh konkret yang dilihatnya adalah Direksi belum mampu meningkatkan kepesertaan JKN untuk mencapai UHC kepesertaan di akhir Desember 2019, yaitu 254 juta atau 95% dari rakyat Indonesia. Per 31 Oktober, baru 222,5 juta peserta. Demikian juga pelayanan di RS yang memang masih banyak dikeluhkan peserta.
"Saya berharap Pak Presiden mengevaluasi langsung berdasarkan fakta-fakta tersebut agar direksi benar-benar mau lebih giat lagi bekerja," ungkapnya.
Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan agar manajemen tata kelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) diperbaiki. Hal itu disampaikan Jokowi saat memimpin rapat terbatas terkait kesehatan nasional di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (21/11).(OL-5)
Pengakuan menjadi indikator keberhasilan atas implementasi standar mutu dan kepuasan pelanggan.
PT Pelabuhan Indonesia (Persero) menghadirkan vending machine berisi produk usaha mikro dan kecil (UMKM) di Pelabuhan Ajibata, Danau Toba,
BSKDN Kemendagri mencatat sebanyak 28 inovasi daerah telah memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) dalam berbagai sektor pelayanan publik
Seluruh pelayanan publik di Kota Tegal, Jawa Tengah, diminta bebas dari tindak premanisme, sehingga masyarakat menjadi aman dalam mengurus segala sesuatunya.
Diharapkan nilai-nilai Paskah dapat menginspirasi jajaran Pemerintah Provinsi DKI untuk terus berinovasi dalam optimalkan pelayanan publik
WAKIL Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (WamenPAN-RB) Purwadi Arianto meluncurkan rebranding SP4N-LAPOR menjadi LAPOR Kalsel.
Menurut Bahtiar, partai politik merupakan salah satu pilar utama demokrasi sehingga negara perlu berkomitmen dalam mendukung operasional partai secara berkelanjutan.
Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar mengatakan, pihaknya akan mendalami substansi putusan tersebut sambil melakukan pembahasan secara internal.
KETUA MPR Ahmad Muzani meminta menteri Kabinet Merah Putih terlebih dahulu membuat kajian yang komprehensif dalam mengeluarkan kebijakan agar tidak membebani Presiden Prabowo Subianto.
Anggaran semuanya berasal dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), terkecuali biaya perjalanan dibebankan pada para kepala daerah.
Retret kepala daerah gelombang kedua di IPDN ini untuk mengukuhkan persatuan sebagai satu bangsa.
Wamendagri mengungkapkan pembatasan waktu makan tersebut diterapkan sebagai bagian dari kedisiplinan dalam rangkaian retret yang diikuti 86 kepala daerah
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved