Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
KEPALA Bidang Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar mengatakan perlu adanya sinergi dari berbagai pihak untuk memperbaiki kinerja BPJS Kesehatan.
Dirinya tak menampik masalah JKN bukan hanya tanggung jawab Direksi BPJS Kesehatan, tetapi juga dukungan dari lembaga atau kementerian lainnya.
Seperti pengawasan yang harus dilakukan Kemenkes kepada RS agar peserta bisa dilayani dengan baik. Lalu, Kemendagri yang masih membiarkan adanya pemda yang belum mengintegrasikan jamkesda ke JKN seperti Pemkot Bekasi.
Demikian juga Kemensos yang bertanggung jawab atas pembersihan data PBI yang hingga kini belum selesai.
"Oleh karenanya, Pak Presiden juga harus mengevaluasi lembaga atau kementerian lainnya yang memang dibutuhkan dukungannya untuk JKN lebih baik," kata Timboel kepada Media Indonesia, Sabtu (23/11).
"Jadi sistem dan kinerja Direksi BPJS dan kinerja lembaga atau kementerian lainnya yang harus dievaluasi," tambah Timboel.
Baca juga: Jokowi Ingatkan Tata Kelola BPJS agar Diperbaiki
Namun, Timboel juga melihat perlunya BPJS Kesehatan berbenah diri. Pasalnya, hingga saat ini, dirinya melihat belum ada upaya maksimal dari BPJS Kesehatan untuk memperbaiki sistem manajemennya.
Salah satu contoh konkret yang dilihatnya adalah Direksi belum mampu meningkatkan kepesertaan JKN untuk mencapai UHC kepesertaan di akhir Desember 2019, yaitu 254 juta atau 95% dari rakyat Indonesia. Per 31 Oktober, baru 222,5 juta peserta. Demikian juga pelayanan di RS yang memang masih banyak dikeluhkan peserta.
"Saya berharap Pak Presiden mengevaluasi langsung berdasarkan fakta-fakta tersebut agar direksi benar-benar mau lebih giat lagi bekerja," ungkapnya.
Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan agar manajemen tata kelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) diperbaiki. Hal itu disampaikan Jokowi saat memimpin rapat terbatas terkait kesehatan nasional di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (21/11).(OL-5)
UNTUK melindungi data dan sistem pelayanan publik dari ancaman siber, Wali Kota Cilegon Helldy Agustian meresmikan Pusat Pemantauan Keamanan Informasi Pemerintah Kota Cilegon.
ANGGOTA Ombudsman RI Robert Endi Jaweng beranggapan penambahan cuti bagi aparatur sipil negara (ASN) untuk memecah arus balik Lebaran tidak akan efektif.
Hal itu agar para peserta dapat memenuhi kebutuhan mereka tanpa harus datang ke kantor cabang terdekat, terutama pada masa pandemi.
Tiga rumah sakit tipe D di Kota Bekasi berlokasi di Pondok Gede, Bantargebang, dan Jatisampurna
Tiga masalah krusial masih membelenggu Pemprov DKI. Anies dinilai belum mampu membenahi pelayanan, aset bermasalah, dan program yang mangkrak.
Satpas Bekasi menjadi percontohan di Indonesia untuk pelayanan terintegrasi dengan sistem daring.
Tiga kali melanggar protokol kesehatan, jika kontestan itu terpilih, pelantikan yang bersangkutan ditunda 6 bulan untuk disekolahkan dalam jaringan Institut Pemerintahan Dalam Negeri
MNC Group selaku pemilik hak eksklusif penayangan siaran langsung pertandingan Piala Asia U-23 2024 mengklarifikasi informasi soal pelarangan kegiatan nonton bareng.
Salah satu pemicu tingginya ketimpangan di desa ialah kesenjangan pengetahuan SDM.
KPU masih bisa melaksanakan pilkada serentak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan
Anggaran pilkada harus cair 26 Juli 2024
NIK akan melekat kepada setiap penduduk selamanya. Setelah meninggal dunia, NIK bahkan tetap menjadi milik penduduk tersebut.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved