Jumat 22 November 2019, 06:00 WIB

Jokowi Ingatkan Tata Kelola BPJS agar Diperbaiki

(Mal/Rif/H-1) | Humaniora
Jokowi Ingatkan Tata Kelola BPJS agar Diperbaiki

ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/nz
RATAS PROGRAM KESEHATAN NASIONAL

 

PRESIDEN Joko Widodo kembali mengingatkan agar manajemen tata kelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) diperbaiki. Hal itu disampaikan Jokowi saat memimpin rapat terbatas terkait kesehatan nasional di Kantor Presiden, Jakarta, kemarin.

Kepala Negara mengatakan, berdasarkan laporan terakhir yang diterima, cakupan kepesertaan untuk program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) sudah mencapai 222 juta jiwa. Jumlah itu meningkat tajam jika dibandingkan dengan di 2014, yakni 133 juta jiwa.

Dari total 222 juta jiwa, lanjut Jokowi, sebanyak 96 juta jiwa merupakan masyarakat yang tidak mampu. Mereka digratiskan oleh pemerintah alias tidak perlu membayar iuran. Pemerintah, ujar Jokowi, juga telah mengeluarkan dana sekitar Rp115 triliun untuk menunjang JKN-KIS hingga 2018.

Jumlah itu belum termasuk iuran yang disubsidi pemerintah daerah, yaitu 37 juta jiwa dan TNI-Polri 17 juta jiwa, total sekitar 150 juta jiwa."Ini angka yang sangat besar. Oleh sebab itu, saya minta betul-betul manajemen tata kelola di BPJS Kesehatan terus dibenahi dan diperbaiki," tegas Jokowi.

Presiden Jokowi juga meminta Menteri Kesehatan untuk melakukan langkah inovatif dalam mengedukasi masyarakat akan gaya hidup sehat. Selain itu, Presiden meminta agar regulasi yang berbelit, yang menjadi hambatan bagi pengembangan industri farmasi nasional, segera dipangkas sehingga industri farmasi bisa tumbuh dan masyarakat mendapat obat dengan harga terjangkau. "Laporan yang saya terima, 95% bahan baku obat masih bergantung pada impor. Ini sudah enggak boleh lagi dibiarkan berlama-lama," tegasnya.

Perihal keberadaan program JKN, Direktur The SMERU Research Institute, Widjajanti Isdijoso, menyebutkan salah satu tantangannya ialah masih rendahnya kepesertaan dari segmen kelas menengah. "Dari sejumlah segmen peserta JKN, peserta kelas menengah yang masuk ke peserta mandiri bukan upah jumlahnya memang jauh lebih sedikit, yakni kurang dari 30% dari peserta penerima bantuan iuran," ujarnya.

Makanya sedang dicari cara menciptakan insentif untuk pembayaran iuran reguler dan bertanggung jawab karena masih banyak perilaku membayar iuran ketika mereka membutuhkan. Karena itu, diperlukan model skema yang lebih pas.

Ia membenarkan saat ini sejumlah lembaga penelitian terus mencari terobosan dan mempermudah cara agar meningkatkan kepesertaan. (Mal/Rif/H-1)

Baca Juga

ANTARA FOTO/Fauzan

Akses Informasi untuk Mendorong Santri Berkontribusi bagi Negara

👤Cahya Mulyana 🕔Jumat 23 Oktober 2020, 10:15 WIB
Penguasaan teknologi komunikasi dan informasi para santri dapat mendapatkan pemahaman dan materi pendidikan yang luas bahkan dari seluruh...
ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

Wishnutama Sebut Pembukaan Bioskop Angin Segar bagi Insan Kreatif

👤Insi Nantika Jelita 🕔Jumat 23 Oktober 2020, 09:28 WIB
Pembukaan kembali bioskop di DKI Jakarta dan sejumlah wilayah lainnya akan menggeliatkan dunia perfilman dan insan kreatif di Indonesia...
Ilustrasi MI

Masyarakat jadi Kunci Pencegahan Penyebaran Penyakit Vektor

👤Atalya Puspa 🕔Jumat 23 Oktober 2020, 08:55 WIB
Pengendalian vektor merupakan upaya preventif yang paling efektif dalam pencegahan penyakit tersebut, lebih efektif dan hasil maksimal jika...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya