Headline
Reformasi di sisi penerimaan negara tetap dilakukan
Operasi yang tertunda karena kendala biaya membuat kerusakan katup jantung Windy semakin parah
MENTERI Sosial Juliari P. Batubara menuturkan dari sekitar 98 juta data warga prasejahtera yang dikelola sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), terdapat sekitar 30 juta jiwa yang belum jelas nomor induk kependudukannya (NIK). Hal itu dikemukakan Mensos saat menerima kunjungan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy di kantor Kementerian Sosial, Salemba, Jakarta, Kamis (7/11/2019).
"Ini yang akan kami dorong, agar Dukcapil bisa melalukan pemadanan secara door to door (dari rumah ke rumah). Kami ingin agar bansos kepada warga pra-sejahtera bisa tepat sasaran dengan berbasis NIK," kata Mensos.
Ia menuturkan dalam waktu dekat akan berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri untuk mendorong agar warga prasejahtera yang menerima bansos harus berbasis NIK.
"Minggu depan kami akan melakukan pemadanan data dengan Dukcapil Kemendagri. Tujuannya agar NIK menjadi basis dalam penyaluran bansos kepada warga pra-sejahtera. Sementara data yang penduduk dengan NIK berada dalam domain Dukcapil," kata Mensos.
Masih mengenai data, Kemensos juga mendapatkan data sekitar 530.000 anak sekolah Kelas XII yang masih harus diverifikasi. Saat ini sebanyak 190 ribu data siswa sudah terpadankan. Pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
"Artinya sudah bisa mendapatkan bantuan KIP Kuliah," kata Mensos.
Mensos menyampaikan bahwa data siswa sangat penting untuk mewujudkan bantuan pendidikan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah saat mereka lulus sekolah jenjang menengah atas (SMA).
baca juga: Keriangan Belajar di Luar Kelas Sambil Berelaksasi
"Saya sampaikan kepada Pak Menko, bahwa kami sudah berkoordinasi dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan soal itu," ucapnya.
Pertemuan itu menurut Menko PMK Muhadjir guna meningkatkan koordinasi dan optimalisasi program di lingkungan Kementerian Sosial dengan lembaga terkait, khususnya di bawah Kemenko PMK. (OL-3)
Upaya tersebut penyaluran ini menandai komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam memperkuat perlindungan sosial,
MENTERI Sosial Saifullah Yusuf menegaskan, telah banyak penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah naik kelas.
PPATK mengungkap ada 571.410 NIK penerima bantuan sosial terindikasi terlibat judol.
Temuan PPATK dari penelusuran data 2024, mengungkap bahwa nilai transaksi judol oleh penerima bansos, mencapai Rp957 miliar.
Pemerintahakan mencabut pemberian bantuan sosial (bansos) bagi para penerima manfaat yang terbukti menggunakannya untuk bermain judi online (judol).
IDAK ada kata lain selain miris setelah mendengar paparan PPATK terkait dengan temuan penyimpangan penyaluran bantuan sosial (bansos).
Sekolah Rakyat bukan merupakan program Kemensos, melainkan langsung dari Presiden Prabowo, yang tahun ini diharapkan 100 SR bisa memulai operasional.
Di hadapan para siswa, Gus Ipul sekolah gratis berasrama ini untuk menjangkau anak-anak dari keluarga kurang mampu yang belum terjangkau pendidikan karena keterbatasan biaya.
"Kekuasaan itu kan alat. Alat untuk memperjuangkan saudara-saudara kita yang tertindas, alat untuk memperjuangkan saudara-saudara kita yang masih miskin."
Banyak anak yang sudah putus sekolah ternyata enggan kembali bersekolah, bahkan sebagian sudah melewati usia sekolah dasar.
Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa belum semua peralatan Sekolah Rakyat berada di masing-masing lokasi karena terkendala pengiriman dan lain sebagainya.
Sebelum memulai MPLS, para siswa akan menjalani Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang meliputi pengecekan tekanan darah, mata, telinga, dan berbagai tes kesehatan lain.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved