Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Sosial Juliari P. Batubara menuturkan dari sekitar 98 juta data warga prasejahtera yang dikelola sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), terdapat sekitar 30 juta jiwa yang belum jelas nomor induk kependudukannya (NIK). Hal itu dikemukakan Mensos saat menerima kunjungan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy di kantor Kementerian Sosial, Salemba, Jakarta, Kamis (7/11/2019).
"Ini yang akan kami dorong, agar Dukcapil bisa melalukan pemadanan secara door to door (dari rumah ke rumah). Kami ingin agar bansos kepada warga pra-sejahtera bisa tepat sasaran dengan berbasis NIK," kata Mensos.
Ia menuturkan dalam waktu dekat akan berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri untuk mendorong agar warga prasejahtera yang menerima bansos harus berbasis NIK.
"Minggu depan kami akan melakukan pemadanan data dengan Dukcapil Kemendagri. Tujuannya agar NIK menjadi basis dalam penyaluran bansos kepada warga pra-sejahtera. Sementara data yang penduduk dengan NIK berada dalam domain Dukcapil," kata Mensos.
Masih mengenai data, Kemensos juga mendapatkan data sekitar 530.000 anak sekolah Kelas XII yang masih harus diverifikasi. Saat ini sebanyak 190 ribu data siswa sudah terpadankan. Pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
"Artinya sudah bisa mendapatkan bantuan KIP Kuliah," kata Mensos.
Mensos menyampaikan bahwa data siswa sangat penting untuk mewujudkan bantuan pendidikan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah saat mereka lulus sekolah jenjang menengah atas (SMA).
baca juga: Keriangan Belajar di Luar Kelas Sambil Berelaksasi
"Saya sampaikan kepada Pak Menko, bahwa kami sudah berkoordinasi dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan soal itu," ucapnya.
Pertemuan itu menurut Menko PMK Muhadjir guna meningkatkan koordinasi dan optimalisasi program di lingkungan Kementerian Sosial dengan lembaga terkait, khususnya di bawah Kemenko PMK. (OL-3)
Cek desil bansos 2026 secara online melalui website dan aplikasi Kemensos. Simak cara cek status penerima bansos dan penjelasan fungsi desil.
PEMERINTAH mengucurkan anggaran bantuan sosial (bansos) sebesar Rp17,5 triliun menjelang Lebaran 2026.
Gus Ipul menekankan bahwa akurasi data adalah fondasi utama agar program bantuan sosial (bansos) tidak lagi salah sasaran.
Pemerintah menyediakan dua kanal utama untuk cek penerima bansos Februari 2026 yang bisa diakses secara daring
PEMERINTAH menyiapkan anggaran senilai Rp12,83 triliun untuk paket stimulus ekonomi kuartal I 2026 yang mencakup diskon tiket transportasi, potongan tarif jalan tol, serta bansos.
Masalah tawuran tidak cukup diselesaikan hanya dengan imbauan moral atau nasihat.
Kemensos mengirimkan Tim Asesmen khusus ke Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), untuk memverifikasi status sosial ekonomi keluarga YBS.
Kementerian Sosial (Kemensos) mengirim Tim Asesmen ke Ngada, NTT, untuk mendalami kondisi keluarga YBS, anak SD yang bunuh diri beberapa waktu lalu.
Kemensos menonaktifkan 13,5 juta peserta BPJS Kesehatan dari segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) sepanjang 2025.
Peserta JKN yang dinonaktifkan tersebut bisa mengaktifkan kembali status kepesertaan JKN-nya jika yang bersangkutan memenuhi beberapa kriteria.
Persoalan keterbatasan kapasitas, terutama pada Sekolah Rakyat yang belum memiliki gedung sendiri dan masih memanfaatkan sentra atau balai milik Kementerian Sosial.
Abidin mendorong adanya koordinasi cepat antara Kementerian Sosial dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk mempercepat pembangunan fisik sekolah di tingkat kabupaten.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved