Headline
Pesan Presiden ialah efisiensi dimulai dari level atas.
Kumpulan Berita DPR RI
PERHIMPUNAN Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) meminta BPJS Kesehatan untuk membenahi sistem manajemen BPJS Kesehatan. Persi menilai, penaikan iuran BPJS Kesehatan bukanlah solusi untuk menutup defisit BPJS Kesehatan yang kian membengkak.
"Penaikan iuran BPJS Kesehatan sesaat mungkin bisa menambal defisit. Tapi bagaimana sistemnya? Kita di Persi mengharapkan ada perbaikan sistem. Penaikan ini kayak nambal sementara, tapi sistemnya bagaimana?" kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Persi Lia Gardenia Partakusuma di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Kamis (7/11).
Adapun, sistem yang dimaksud yakni mengenai kerja sama antara BPJS Kesehatan dan rumah sakit. Lia menyebut, harus ada spesifikasi ranah kerja BPJS Kesehatan pada mitra kerjanya.
"Misalnya siapa aja yg bisa dilayani BPJS itu seperti apa? Ada persyaratan atau apa ya sistemnya, lah. Tidak harus misalnya BPJS masuk ke kegiatan mediknya. Kita kan repot kalo semua kegiatan mediknya dinilai betul atau tidak betul, karena di RS ada yg memantau itu, yakni pemantau medik," beber Sekjen Persi.
Dirinya menilai, saat ini sendiri keterlambatan pembayaran tagihan BPJS Kesehatan kepada Rumah Sakit berdampak pada terganggunya cashflow Rumah Sakit. Selanjutnya, ketersediaan obat dan pelayanan RS bagi pasien BPJS Kesehatan juga turut terpengaruh.
"Kalau mau belanja obat gak ada uang. Itu saja. Apalagi kalau rumah sakit yang kecil-kecil yang sebagian pasiennya BPJS akan teriak-teriak, lah," ucapnya.
Dihubungi terpisah, anggota Persi Hermawan Saputra menyatakan pihaknya merasa khawatir akan membludaknya pasien kelas 3 di rumah sakit karena banyaknya peserta BPJS Kesehatan yang turun kelas.
"Dampaknya mengkhawatirkan terkait dengan kesiapan SDM dan fasilitas RS untuk menanggulangi penumpukan pasien kelas 3 di RS," katanya. (OL-09)
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menyoroti beban biaya visum bagi korban kekerasan akibat aturan baru BPJS Kesehatan. Ia mendesak kemudahan akses keadilan.
Kemenkes menegaskan rumah sakit tidak boleh menolak pasien peserta PBI dengan status JKN nonaktif sementara hingga tiga bulan.
Trubus menyarankan agar pemerintah segera mengaktifkan kembali kepesertaan PBI BPJS dan menanggungnya sementara oleh negara sambil melakukan evaluasi.
Jika ditemukan warga miskin yang membutuhkan pelayanan kesehatan namun belum terdaftar sebagai peserta BPJS atau PBI, maka harus segera didaftarkan melalui skema UHC.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan penyelesaian masalah BPJS dapat dilakukan tanpa menunggu Perpres.
PBI BPJS Kesehatan adalah skema iuran BPJS yang dibayar pemerintah bagi warga miskin dan rentan. Ketahui pengertian, manfaat, dan penerimanya di sini.
Vaksinolog dan internis sekaligus Chief Medical Advisor Imuni, dr. Dirga Sakti Rambe, mengatakan bahwa vaksin tidak melulu hanya diberikan untuk anak-anak.
Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo menekankan pentingnya pengendalian polusi udara yang dilakukan secara terukur, berbasis data, serta didukung kolaborasi antar daerah.
Upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kebersihan tubuh terus dilakukan berbagai pihak.
Berdasarkan laporan Global Gender Gap 2025, posisi Indonesia naik tiga peringkat ke urutan 97 dunia dengan skor kesetaraan yang meningkat menjadi 69,2%.
Laporan Halodoc Q1 2026 mencatat lonjakan gangguan kecemasan dan masalah pencernaan selama Ramadan hingga Idul Fitri.
Jika ditemukan pasien dengan indikasi klinis yang mengarah pada gejala campak, petugas medis akan segera melakukan tindakan lanjutan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved