Presiden soal BPJS Masyarakat harus Diberi Pemahaman

PRESIDEN Joko Widodo meminta para menterinya memberikan pemahaman ke masyarakat ihwal penaikan iuran BPJS Kesehatan secara jelas. Presiden tidak ingin, penjelasan yang sampai ke masyarakat salah diartikan.

”Jangan sampai misalnya urusan yang berkaitan dengan kenaikan tarif BPJS, kalau tidak clear, tidak jelas, masyarakat dibacanya, kita ini ingin memberatkan beban yang lebih banyak kepada rakyat," kata Jokowi saat rapat terbatas dengan topik penyampaian program dan kegiatan di bidang Politik, Hukum dan Keamanan di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (31/10).

Menurutnya, jika para menteri salah memberikan pemahahaman, akan muncul berbagai aksi protes dari masyarakat. Padahal, kata dia, pemerintah telah menyubsidi dengan menggratiskan 96 juta peserta BPJS kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI).

“Jadi anggaran total yang kita subsidikan ke sana Rp41 triliun. Rakyat harus ngerti ini," kata Jokowi.

Menurutnya, kenaikan iuran BPJS ini demi mengatasi defisit. Masyarakat kurang mampu, kata dia, juga tak akan terbebani karena sudah mendapat subsidi dari pemerintah.

Untuk 2020, jelas mantan Wali Kota SOlo itu, subsidi yang diberikan pemerintah ke BPJS meningkat menjadi Rp48,8 Triliun. Jokowi menyebut angka tersebut sangat besar.

“Ini angka besar sekali. Jangan sampai kesannya kita, ini kita sudah subsidi di APBN ini gede banget. Tapi kalau cara kita menjelaskan tidak pas hati-hati. Dipikir kita memberi beban berat pada masyarakat miskin,” kata Jokowi. (OL-8)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Polycarpus