Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
MENTERI Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan Presiden Joko Widodo akan menggelar rapat membahas kasus kebakaran hutan dan lahan setibanya di Pekanbaru, Riau, Senin (16/9) malam.
"Rapat tentu lebih detail. Para menteri juga diminta untuk laporan tentang bagaimana upaya-upaya yang sudah dilakukan, hal apa yang belum dilakukan, sehingga penanggulangan karhutla dapat dilaksanakan maksimal," ujar Wiranto kepada wartawan di Jakarta.
Selain menerima hasil rapat penanggulangan karhutla yang digelar di Kantor Kemenko Polhukam, akhir pekan lalu, Presiden juga ingin melihat dan mendapatkan laporan langsung dari wilayah yang terdampak kebakaran.
Rapat di Pekanbaru rencananya dihadiri Wiranto, Menko PMK Puan Maharani, Mensos Agus Gumiwang Kartasasmita, Kepala BNPB Letjen Doni Munardo, Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar, dan sejumlah kementerian/lembaga terkait.
"Ini menunjukkan bahwa Presiden sendiri yang merasa sangat prihatin tentang hal ini, dan memberikan perhatian khusus sampai beliau ingin langsung melihat, langsung meninjau, serta ingin mendapatkan laporan di daerah-daerah yang rawan kebakaran," tandasnya. (OL-8)
Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPBPK) Provinsi Kalimantan Tengah luas lahan yang terbakar dari 1 Januari hingga 3 Agustus 2024 seluas 384,85 hektare
Ada pun total kerugian akibat kebakaran di Kabupaten Kuningan mencapai Rp17 miliar
Pembuatan sekat bakar penting dilakukan guna meminimalisir terjadinya kebakaran. Dengan adanya sekat bakar, saat terjadi kebakaran api tidak akan menjalar ke areal yang lebih luas.
Hingga Rabu sore, kobaran api masih dalam proses pemadaman oleh masyarakat dan pihak terkait.
Sebanyak 300 petugas gabungan dikerahkan untuk memadamkan kobaran api sejak Rabu (4/9) lalu
Polda telah melaksanakan penindakan terhadap lahan-lahan milik korporasi yang berada di konsensinya untuk dilakukan penegakan hukum.
“Donasi dikumpulkan dari kegiatan roadshow Dongeng Peduli Negeri dari satu sekolah ke sekolah lain.”
DPRD DKI Jakarta menuding kinerja atas pengawasan dan pengendalian kualitas udara dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta meragukan profesionalismenya.
ANGGOTA Walhi Muhammad Aminullah menegaskan pemerintah jangan mengorbankan warga terkait polusi udara yang kian parah di Jakarta akhir-akhir ini. Hal itu ia sampaikan menanggapi imbauan Pj
Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Ida Mahmudah berharap Pemerintah Daerah DKI Jakarta bisa segera menerapkan kebijakan ganjil genap sepanjang hari atau selama 24 jam penuh.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved