Karhutla Terjadi di 6 Kabupaten/Kota di Kalsel

KEBAKARAN hutan dan lahan (Karhutla) terus terjadi di Provinsi Kalimantan Selatan. Sejauh ini operasional Bandara Syamsudin Noor Banjarbaru masih aman dari kabut asap akibat karhutla.

Data Pusdalops Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalsel mencatat pada Kamis (12/9) karhutla terjadi di enam kabupaten/kota meliputi Kota Banjarbaru, Kabupaten Barito Kuala, Tanah Laut, Balangan, Hulu Sungai Selatan, dan Banjar. Luas lahan yang terdampak karhutla mencapai sekitar 10 hektare.

Kabupaten Banjar dan Kota Banjarbaru merupakan daerah terbanyak karhutla dan hampir setiap hari terjadi. Kota Banjarbaru masuk kategori
daerah Ring 1 penanganan karhutla terutama kawasan sekitar Bandara Syamsudin Noor.

Baca juga : Langit Kalsel Mulai Terang, Kabut Asap Berkurang 

Stakeholder Relation Manager PT Angkasa Pura I Bandara Syamsudin Noor Banjarbaru, Iwan Risdianto, Jumat (13/9) mengatakan sejauh ini operasional bandara masih aman dari gangguan kabut asap akibat karhutla di sekitar areal bandara.

"Belum ada gangguan kabut asap. Operasional bandara masih aman dan lancar," tuturnya.

Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kalsel, Bambang Dedi Mulyadi, mengatakan Kalsel saat ini dalam status darurat siaga bencana karhutla dan kekeringan. Kalsel sendiri telah mengusulkan bantuan masing-masing dua helikopter patroli dan water bombing kepada BNPB.

Baca juga : Kabut Asap Bikin Enam Penerbangan di Bandara Syamsudin Noor Ditunda

"Helikopter ini akan digunakan untuk pemantauan dan pemadaman karhutla di lokasi yang sulit dijangkau," paparnya.

Di samping helikopter Kalsel juga mengusulkan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk melakukan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC).

Meski demikian, Bambang menegaskan karhutla di Kalsel masih bisa ditangani dan dikendalikan satgas karhutla di lapangan. Lebih jauh Bambang juga mengungkapkan keberhasilan BPBD Kalsel meraih penghargaan pada HUT ke-79 RRI kemarin atas penilaian produktivitas menyebarluaskan kegiatan penanganan bencana hasil kolaborasi bersama stakeholder dan masyarakat.

Selain itu, tingkat kecepatan dalam menyajikan publikasi pemberitaan terkait peristiwa terkini bencana juga terukur dalam melakukan publikasi mitigasi bencana. (DY/J-3)