Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi akan menyelenggarakan Anugerah Aparatur Sipil Negara (ASN) Tahun 2019 dengan tema 'Talent Management Strategies for Retaining High Potential ASN'.
Menpan-RB Syafruddin mengatakan, kegiatan tersebut bertujuan untuk menjaring sosok aparatur negara yang layak menjadi panutan karena karya, kinerja, dedikasi, dan pengabdian yang luar biasa bagi masyarakat.
"Kita akan lakukan evaluasi kinerja seluruh ASN, dan pada November akan kita berikan penghargaan untuk tiga level yaitu pejabat high level atau pratama, ASN inspiratif dan ASN milenial," kata Syafruddin di Jakarta, Selasa (20/8).
Dia menjelaskan, pembangunan sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor utama dalam mendukung perkembangan kemajuan bangsa, sehingga saat ini banyak negara di dunia yang tidak lagi mengandalkan sumber daya alam tetapi fokus pada pembangunan SDM.
Terkait hal tersebut, Pemerintah melalui Kemenpan-RB melakukan perekrutan ASN untuk menjaring talenta-talenta terbaik bangsa agar dapat membawa perubahan.
"Kemarin kami telah melakukan perekrutan 182.000 ASN terbaik dari 6 juta pendaftar yang ada. Mereka yang lulus merupakan ASN yang terbaik. Tahun ini, kami kembali akan melakukan perekrutan seratus ribu ASN," ujar mantan Wakapolri ini.
Dia menekankan dalam lima tahun mendatang pemerintah akan kembali melakukan perekrutan talenta-talenta terbaik bangsa untuk menjadi ASN. Harapannya, ASN yang merupakan talenta terbaik bangsa dapat memberikan perubahan baik terhadap kinerja pemerintahan maupun masyarakat dan swasta. Hal ini sejalan dengan fokus pemerintahan mendatang yaitu pada pembangunan SDM.
Baca juga: Berjasa Kumpulkan Ilmuwan Diaspora di Tanah Air
"Tentu saja jika ingin Indonesia menjadi negara maju maka pembangunan sumber daya manusia harus dilaksanakan tidak hanya pada ASN saja. Tetapi juga harus menyentuh seluruh elemen bangsa secara bersama dan berkesinambungan," jelasnya.
Oleh karena itu, ia juga menekankan pentingnya pembangunan sumber daya manusia berkualitas bagi aparatur negara lainnya seperti TNI/Polri dan juga sektor privat atau swasta. Sebab, kata dia, sebanyak 82% sumber daya manusia berada pada sektor swasta.
Dia mengatakan untuk mendukung hal tersebut, pemerintah akan mendorong pendidikan vokasi di berbagai sektor.
"Pada Polri dan TNI akan kita dorong pendidikan vokasi, pendidikan kejuruan. Saat saya Kalemdiklat Polri saya memperbanyak short course. Saat itu saya sudah memiliki feeling suatu saat Indonesia tidak akan lagi hanya bertumpu pada sumber daya alam tetapi juga pada sumber daya manusia," ujarnya.
Ia mengatakan berbagai strategi tersebut dilakukan pemerintah dalam upaya memperkuat reformasi birokrasi di Indonesia. Menurutnya, perjalanan reformasi birokrasi yang sudah berjalan selama 11 tahun di Indonesia telah memberikan dampak kemajuan yang sangat luar biasa khususnya dalam bidang pelayanan publik.
"Kita dua tahun berturut-turut menerima penghargaan terbaik inovasi pelayanan publik dari PBB," ungkapnya.
Tahun ini, Kemenpan-RB telah menerima 3.156 inovasi pelayanan publik yang akan diseleksi hingga menjadi Top 45. Diperlukan sumber daya manusia berkualitas unggul agar dapat menyamai kemajuan negara-negara lain di dunia. (OL-1)
Gallup 2025 memberi skor 89 (Law and Order Index), peringkat 19 bagi Indonesia dari 144 negara.
Hasil kesepakatan yang mempertahankan posisi Polri di bawah Presiden harus didukung penuh oleh seluruh elemen bangsa.
Ia menyoroti langkah Presiden yang telah membentuk Komisi Percepatan Reformasi Polri sebagai upaya yang seharusnya dihormati oleh parlemen.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi mengaburkan prinsip supremasi sipil, karena Polri berpotensi menjadi subordinat kepentingan politik sektoral.
KUHAP baru membawa mekanisme kontrol yang lebih ketat.
Seluruh masukan dari elemen masyarakat akan diakomodasi dalam bentuk rekomendasi resmi Komisi III untuk mempercepat pembenahan di tubuh Korps Bhayangkara.
Presiden Prabowo Subianto disebut akan mengambil langkah tegas untuk membersihkan birokrasi dan sektor swasta dari oknum-oknum bermasalah yang dinilai menghambat pertumbuhan ekonomi.
Menurut Fauzan, wacana pembentukan kementerian khusus yang membawahi kepolisian justru berisiko menambah kerumitan birokrasi.
Pengalaman para relawan di lapangan kebencanaan menunjukkan bahwa penanganan bencana banjir Sumatra kali ini kembali memperlihatkan satu masalah mendasar.
Di tengah turbulensi sosial, geopolitik, dan perkembangan teknologi, institusi publik perlu memperbarui pendekatan tata kelola.
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrulloh menegaskan reformasi birokrasi harus menghadirkan perubahan nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
PAKAR manajemen dan ekonom senior Prof. Rhenald Kasali menegaskan kepemimpinan yang tegas menjadi faktor krusial dalam menyelesaikan kompleksitas perizinan investasi di Indonesia.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved