Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
KEMENTERIAN Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi akan menyelenggarakan Anugerah Aparatur Sipil Negara (ASN) Tahun 2019 dengan tema 'Talent Management Strategies for Retaining High Potential ASN'.
Menpan-RB Syafruddin mengatakan, kegiatan tersebut bertujuan untuk menjaring sosok aparatur negara yang layak menjadi panutan karena karya, kinerja, dedikasi, dan pengabdian yang luar biasa bagi masyarakat.
"Kita akan lakukan evaluasi kinerja seluruh ASN, dan pada November akan kita berikan penghargaan untuk tiga level yaitu pejabat high level atau pratama, ASN inspiratif dan ASN milenial," kata Syafruddin di Jakarta, Selasa (20/8).
Dia menjelaskan, pembangunan sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor utama dalam mendukung perkembangan kemajuan bangsa, sehingga saat ini banyak negara di dunia yang tidak lagi mengandalkan sumber daya alam tetapi fokus pada pembangunan SDM.
Terkait hal tersebut, Pemerintah melalui Kemenpan-RB melakukan perekrutan ASN untuk menjaring talenta-talenta terbaik bangsa agar dapat membawa perubahan.
"Kemarin kami telah melakukan perekrutan 182.000 ASN terbaik dari 6 juta pendaftar yang ada. Mereka yang lulus merupakan ASN yang terbaik. Tahun ini, kami kembali akan melakukan perekrutan seratus ribu ASN," ujar mantan Wakapolri ini.
Dia menekankan dalam lima tahun mendatang pemerintah akan kembali melakukan perekrutan talenta-talenta terbaik bangsa untuk menjadi ASN. Harapannya, ASN yang merupakan talenta terbaik bangsa dapat memberikan perubahan baik terhadap kinerja pemerintahan maupun masyarakat dan swasta. Hal ini sejalan dengan fokus pemerintahan mendatang yaitu pada pembangunan SDM.
Baca juga: Berjasa Kumpulkan Ilmuwan Diaspora di Tanah Air
"Tentu saja jika ingin Indonesia menjadi negara maju maka pembangunan sumber daya manusia harus dilaksanakan tidak hanya pada ASN saja. Tetapi juga harus menyentuh seluruh elemen bangsa secara bersama dan berkesinambungan," jelasnya.
Oleh karena itu, ia juga menekankan pentingnya pembangunan sumber daya manusia berkualitas bagi aparatur negara lainnya seperti TNI/Polri dan juga sektor privat atau swasta. Sebab, kata dia, sebanyak 82% sumber daya manusia berada pada sektor swasta.
Dia mengatakan untuk mendukung hal tersebut, pemerintah akan mendorong pendidikan vokasi di berbagai sektor.
"Pada Polri dan TNI akan kita dorong pendidikan vokasi, pendidikan kejuruan. Saat saya Kalemdiklat Polri saya memperbanyak short course. Saat itu saya sudah memiliki feeling suatu saat Indonesia tidak akan lagi hanya bertumpu pada sumber daya alam tetapi juga pada sumber daya manusia," ujarnya.
Ia mengatakan berbagai strategi tersebut dilakukan pemerintah dalam upaya memperkuat reformasi birokrasi di Indonesia. Menurutnya, perjalanan reformasi birokrasi yang sudah berjalan selama 11 tahun di Indonesia telah memberikan dampak kemajuan yang sangat luar biasa khususnya dalam bidang pelayanan publik.
"Kita dua tahun berturut-turut menerima penghargaan terbaik inovasi pelayanan publik dari PBB," ungkapnya.
Tahun ini, Kemenpan-RB telah menerima 3.156 inovasi pelayanan publik yang akan diseleksi hingga menjadi Top 45. Diperlukan sumber daya manusia berkualitas unggul agar dapat menyamai kemajuan negara-negara lain di dunia. (OL-1)
PAKAR Hukum Tata Negara mempertanyakan urgensi pembentukan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, di tingkat global, tidak ada praktik serupa.
Sistem pemilihan langsung merupakan hasil dari perjuangan reformasi dan tidak semestinya dihapus begitu saja.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXI/2023 tentang pemisahan pemilu nasional dan lokal seperti kotak pandora.
Sebagaimana dirumuskan para pendiri bangsa, demokrasi Indonesia dibangun di atas kesepakatan kebangsaan—yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
SETELAH melalui polemik internal dan aksi massa yang menuntut pembenahan, Yayasan Rumah Sakit Islam (RSI) Nusa Tenggara Barat (NTB) melakukan pergantian dalam struktur pengurus
Rocky Gerung mengatakan bahwa momentum 27 tahun Reformasi bukan sekadar untuk diperingati, melainkan untuk diulangi dalam konteks perombakan struktur politik dan ekonomi Indonesia.
PRESIDEN Prabowo Subianto disebut masih belum puas terhadap penyederhanaan birokrasi pemerintah. Kepala Negara menilai proses birokrasi saat ini masih cukup berbelit dan perlu diperbaiki.
Permentan 15/2025 Permudah Petani Peroleh Pupuk Bersubsidi
Yogi Firmansyah, merupakan aparatur sipil negara di Kementerian Keuangan dan sedang Kuliah S2 di Magister Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia.
REVISI Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) dianggap berpotensi mengancam masa depan birokrasi di Indonesia
GUBERNUR Sumsel mengaku sepakat dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto untuk mempersingkat birokrasi dan menghapus birokrasi yang bertele-tele.
PRESIDEN Prabowo Subianto diminta untu menumpas raja kecil yang disebutnya sendiri dalam Kongres ke-18 Muslimat NU di Surabya, Senin (10/2).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved