Peneliti LPEM Sebut Kartu Prakerja Bagus dan Aplikatif

RENCANA Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan program kartu prakerja ditanggapi positif berbagai pihak.

Menurut Peneliti LPEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) Mohammad Dian Revindo, secara konsep, keberadaan kartu ini baik karena merupakan wujud pemahaman bahwa masih ada gap antara kompetensi yang dihasilkan lembaga pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja.

"Tampaknya Presiden Jokowi mengidentifikasi bahwa dunia pendidikan kita saat ini masih terlalu dominan ke pengembangan pengetahuan, tetapi kurang dalam keterampilan yang aplikatif. Sehingga perlu didorong kapasitasnya dengan memberikan pelatihan," kata Revindo di Jakarta, Rabu (27/2).

Agar dapat diimplementasikan secara baik, Revindo memberikan beberapa catatan. Pertama,  perlu fokus target yang disasar mengingat pemerintah memiliki keterbatasan fiskal.

Untuk diketahui, setiap tahun terdapat setidaknya dua juta angkatan kerja baru yang dihasilkan oleh lembaga pendidikan kita. Dari jumlah ini, tidak semuanya lack of skills.

Baca juga: Pengamat: Kartu Prakerja Jokowi Solusi Bagi Milenial

"Program pendidikan vokasi menghasilkan lulusan yang punya skills, tetapi mungkin mereka lack of general knowledge dan attitude," ujarnya.  

Selain kemampuan teknis, yang banyak dibutuhan lingkungan kerja justru kemampuan umum seperti team work, leadership, quick learning, komunikasi, dan lainnya.

Kedua, kartu prakerja tampaknya akan bisa digunakan di 3.000 balai latihan kerja yang tersebar di seluruh indonesia. Maka, fasilitas dan jenis pelatihan yang disediakan di BLK juga perlu diperbanyak dan disesuaikan kebutuhan setempat. Tidak ada salahnya BLK juga menyediakan pelatihan manajerial tingkat dasar (perencanaan, team work, komunikasi) dan dasar-dasar IT untuk menyikapi industri 4.0.

Ketiga, perlu diperhatikan juga angkatan kerja yang menganggur tetapi bukan fresh graduate, tetapi mereka yang berhenti kerja untuk mencari kerja lain yang lebih layak.

"Mereka bagian dari pengangguran struktural. Apakah mereka juga akan mendapat hak kartu pra-kerja? Mereka juga perlu untuk mendapat upgrading kompetensi," tegasnya.

Keempat, penerima kartu juga perlu bijak atau setidaknya mendapatkan arahan jenis pelatihan apa yang sesuai. Ini perlu agar anggaran digunakan efisien dan efektif.

Jika setiap kartu misalnya hanya bisa digunakan untuk 3-4 jenis pelatihan, maka mereka harus mendapatkan jenis pelatihan yang paling memperbesar kemungkinannya mendapat pekerjaan yang layak.

Singkatnya, dari sisi gagasan sangat baik, dari sisi administrasi juga baik karena sistem kartu akan mempermudah pengawasan penggunaan dana.

"Penggunaan kartu jauh lebih baik dibanding pembagian uang tunai bagi mereka yang berstatus pencari kerja di negara-negara welfare state seperti Eropa Barat," tandasnya. (RO/OL-2)