Headline
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
CALON Wakil Presiden nomor urut 01 Ma'ruf Amin mengatakan ulama memiliki tanggung jawab besar memperjuangkan agama dan keutuhan bangsa. Selain itu, tugas ulama juga untuk menyiapkan kader muda yang akan melanjutkan perjuangan pendahulu mereka.
Hal itu disampaikan ma'ruf saat berkunjung ke Pesantren Bugen Al-Itqon, Semarang, Jawa Tengah, Senin (4/2). Di hadapan Pengasuh Pondok Pesantren Bugen Al-Itqon KH Ahmad Haris Sodaqoh beserta ratusan santrinya, Ma'ruf menekankan pentingnya kaderisasi dan peran pesantren menjaga keutuhan bangsa.
Walau begitu, jelas Ma'ruf, selama ini pesantren-pesantren berdiri secara mandiri tanpa bantuan. Sarana dan prasarananya tertinggal jauh dibanding pusat pendidikan setara pesantren. Hal inilah yang ingin dibenahi Ma'ruf.
"Sebelum urusan wapres-wapresan, saya sering meminta ke Pak Jokowi. Pesantren-pesantren NU itu enggak ada bantuan dari mana-mana. Nyatanya pesantren itu umumnya tidak bagus, jelek-jelek," kata Ma'ruf.
Baca juga: Pemerintah Dorong Penyelesaian RUU Pesantren
Ketua umum Majelis Ulama Indonesia itu kerap meminta kepada Presiden Jokowi agar diberikan alokasi dana dari APBN. Ma'ruf melihat anggaran sekitar Rp400 triliun untuk pendidikan tidak mengalir ke pesantren. Oleh karena itu, Ma'ruf mengharapkan setidaknya 20% dari anggaran tersebut dikucurkan untuk pesantren.
"Apa tidak mungkin Rp10 triliun atau Rp20 triliun diberikan kepada pesantren. Sementara ini kan beliau membantu dengan rusunawa dan CSR. Kalau nanti UU (Pesantren) keluar, pesantren akan masuk APBN," kata Ma'ruf.
Ma'ruf mengatakan, Rancangan UU Pesantren itu juga memungkinkan pemerintah membuat suatu direktorat jenderal. Bahkan Ma'ruf ingin adanya kementerian urusan pesantren sebagai upaya meningkatkan pendidikan dan infrastruktur.
"Pesantren ini akan dibangun kesetaraannya. Kemampuannya, keterampilannya, pendidikan vokasi," terangnya.
Sementara itu, Pengasuh Pondok Pesantren Bugen Al-Itqon KH Ahmad Haris Sodaqoh mengatakan, sejauh ini, pemerintahan Jokowi memberikan banyak bantuan kepada pesantren. Namun, Ahmad menilai perlu ada instansi dan regulasi pakem yang melindungi pesantren.
"Pemerintah sangat antusias terhadap pesantren. Lebih-lebih kalau ada mbah kiai (Ma'ruf) ini di dalam. Lebih konkrit."ucap Ma'ruf. (OL-7)
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
Raperda Penyelenggaraan Pendidikan sebagai bentuk upaya pemerintah menjamin layanan pendidikan untuk semua anak usia sekolah.
TPPK yang dibentuk di setiap sekolah bertugas melakukan upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan.
THEFI 2025 berawal pada 9 Agustus di Jakarta, lalu berlanjut di 10 Agustus di Bandung, 12 Agustus di Makassar, 14 Agustus di Surabaya, dan 16 – 17 Agustus di Medan.
DORONG pemanfaatan hasil TKA untuk kebutuhan evaluasi dan peningkatan kualitas pendidikan nasional, sehingga mampu melahirkan generasi penerus bangsa yang berdaya saing.
Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2025 kembali menghadirkan program unggulan bertajuk GIIAS Education Day pada Rabu (30/7) di ICE BSD City, Tangerang.
PADA 124 tahun yang lalu, tepatnya pada 17 September 1901, Ratu Wilhelmina mengumumkan kebijakan politik etis Belanda untuk rakyat kolonialnya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved