Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Tim Pemenangan (Tpm) Ganjar, Arsjad Rasjid menuturkan salah satu tugasnya dalam tim pemenangan ini untuk memberikan masukan kepada koalisi, termasuk mengusulkan cawapres.
"Jadi dari nama A sampai Z, jadi kalau Mas Andika itu juga kan pernah dikatakan menjadi cawapres, ya pastinya nama Mas Andika juga ada di situ," kata Arsjad di media center TPN GP, Minggu (15/10) malam.
Dia juga menuturkan selain eks Panglima TNI tersebut TPN juga mengusulkan Menkopolhukam Mahfud MD, Menteri BUMN Erick Thohir, Menparekraf Sandiaga Uno dan Gubernur Jatim Khofifah.
Baca juga: Gibran Diharapkan Tolak Dicalonkan Jadi Cawapres
"Mulai dari Mas Andika ada, Mas Erick ada, Mas Sandi Uno ada, Mbak Khofifah ada, Pak Mahfud ada, semua nama, semua nama yang benar-benar ada sebagai pernah disebut sebagai cawapres, wajib, wajib untuk kita untuk menulis itu semua," tambahnya.
Kendati demikian, kata Arsjad, nama-nama tersebut baru sebatas usulan. Pasalnya, yang menentukan cawapres pada akhirnya adalah Ganjar Pranowo.
Baca juga: Putusan MK Batas Usia Capres–Cawapres Tidak Bisa Jadi Rujukan
"Jadi ke depannya menjadi seorang partner dari Mas Ganjar Pranowo, penting sekali untuk itu. Jadi hak itu ada di Mas Ganjar dan kami memang bertugas untuk menyiapkan semuanya, pokoknya siapapun nama yang pernah ada disebut, disiapkan dan diberikan kepada beliau sebagai bahan masukan," pungkasnya.
Sebelumnya, Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto memastikan cawapres pendamping Ganjar Pranowo tinggal diumumkan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Menurutnya, nama cawapres Ganjar tidak akan lama lagi diputuskan. Dia menyampaikan, PDIP bersama partai pendukung pencapresan Ganjar lainnya sedang menyiapkan kejutan atau element of surprise saat mengumumkan cawapres.
Hasto pun mengungkapkan sejumlah ciri sosok yang akan jadi pendamping politik Ganjar, yaitu memiliki kepemimpinan, moralitas kepemimpinan, rekam jejak yang baik, pemimpin yang tidak berjarak dengan rakyat, dan juga berprestasi.
"Kami menunggu momentum yang tepat, yang pasti Cawapres Pak Ganjar harus sesuai dengan pribadi Pak Ganjar, dilihat komitmennya serta dilihat kebutuhan problematik dasar bagi bangsa Indonesia," tuturnya.
Sebelumnya, Andika Perkasa ramai dibicarakan menjadi salah satu cawapres dari Ganjar Pranowo pada pemilu 2024. Dalam beberapa kesempatan, mantan panglima TNI tersebut mengaku siap dengan segala tugas yang akan dibebankan kepada dirinya
Fraksi PDIP DPR RI memastikan akan mengawal revisi UU Hak Cipta agar lebih adil bagi pekerja seni. Armand Maulana dan Ariel Noah sampaikan aspirasi soal sistem royalti
Sistem proporsional tertutup merupakan pilihan terbaik agar demokrasi tidak terjebak dalam politik populisme dan kapitalisasi suara.
Fraksi PDIP menyetujui Revisi UU tentang Tentara Nasional Indonesia, yang dibahas di Komisi I DPR RI untuk dibahas di tingkat selanjutnya atau naik ke rapat paripurna.
Penerapan kebijakan durasi sewa Rusun maksimal enam tahun bagi masyarakat umum dan 10 tahun bagi yang terprogram memicu keresahan.
Semangat utama dari pengaturan ambang batas pencalonan sebelumnya adalah untuk memastikan dukungan politik yang kuat di DPR bagi pasangan presiden dan wakil presiden terpilih.
Bahtra menjelaskan bahwa ketua panitia kerja (panja) mengenai kenaikan PPN 12% pada waktu itu adalah kader PDIP sekaligus Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie Othniel.
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, menegaskan sikap partainya yang menolak wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
PDI Perjuangan (PDIP) memberikan perhatian serius terhadap ancaman bencana ekologis yang melanda berbagai wilayah Indonesia, khususnya bencana Sumatra.
KETUA Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengajak seluruh kader partainya untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana alam di wilayah Sumatra dan Aceh.
PDI Perjuangan (PDIP) mengeluarkan desakan kuat kepada pemerintah untuk memperbaiki manajemen penanggulangan bencana di Indonesia.
Jamaluddin membacakan bahwa hak kedaulatan rakyat dalam menentukan pemimpin di daerah tidak boleh diganggu gugat demi menjaga legitimasi pemerintahan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved