Headline
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
KETUA Tim Pemenangan (Tpm) Ganjar, Arsjad Rasjid menuturkan salah satu tugasnya dalam tim pemenangan ini untuk memberikan masukan kepada koalisi, termasuk mengusulkan cawapres.
"Jadi dari nama A sampai Z, jadi kalau Mas Andika itu juga kan pernah dikatakan menjadi cawapres, ya pastinya nama Mas Andika juga ada di situ," kata Arsjad di media center TPN GP, Minggu (15/10) malam.
Dia juga menuturkan selain eks Panglima TNI tersebut TPN juga mengusulkan Menkopolhukam Mahfud MD, Menteri BUMN Erick Thohir, Menparekraf Sandiaga Uno dan Gubernur Jatim Khofifah.
Baca juga: Gibran Diharapkan Tolak Dicalonkan Jadi Cawapres
"Mulai dari Mas Andika ada, Mas Erick ada, Mas Sandi Uno ada, Mbak Khofifah ada, Pak Mahfud ada, semua nama, semua nama yang benar-benar ada sebagai pernah disebut sebagai cawapres, wajib, wajib untuk kita untuk menulis itu semua," tambahnya.
Kendati demikian, kata Arsjad, nama-nama tersebut baru sebatas usulan. Pasalnya, yang menentukan cawapres pada akhirnya adalah Ganjar Pranowo.
Baca juga: Putusan MK Batas Usia Capres–Cawapres Tidak Bisa Jadi Rujukan
"Jadi ke depannya menjadi seorang partner dari Mas Ganjar Pranowo, penting sekali untuk itu. Jadi hak itu ada di Mas Ganjar dan kami memang bertugas untuk menyiapkan semuanya, pokoknya siapapun nama yang pernah ada disebut, disiapkan dan diberikan kepada beliau sebagai bahan masukan," pungkasnya.
Sebelumnya, Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto memastikan cawapres pendamping Ganjar Pranowo tinggal diumumkan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Menurutnya, nama cawapres Ganjar tidak akan lama lagi diputuskan. Dia menyampaikan, PDIP bersama partai pendukung pencapresan Ganjar lainnya sedang menyiapkan kejutan atau element of surprise saat mengumumkan cawapres.
Hasto pun mengungkapkan sejumlah ciri sosok yang akan jadi pendamping politik Ganjar, yaitu memiliki kepemimpinan, moralitas kepemimpinan, rekam jejak yang baik, pemimpin yang tidak berjarak dengan rakyat, dan juga berprestasi.
"Kami menunggu momentum yang tepat, yang pasti Cawapres Pak Ganjar harus sesuai dengan pribadi Pak Ganjar, dilihat komitmennya serta dilihat kebutuhan problematik dasar bagi bangsa Indonesia," tuturnya.
Sebelumnya, Andika Perkasa ramai dibicarakan menjadi salah satu cawapres dari Ganjar Pranowo pada pemilu 2024. Dalam beberapa kesempatan, mantan panglima TNI tersebut mengaku siap dengan segala tugas yang akan dibebankan kepada dirinya
Fraksi PDIP menyetujui Revisi UU tentang Tentara Nasional Indonesia, yang dibahas di Komisi I DPR RI untuk dibahas di tingkat selanjutnya atau naik ke rapat paripurna.
Penerapan kebijakan durasi sewa Rusun maksimal enam tahun bagi masyarakat umum dan 10 tahun bagi yang terprogram memicu keresahan.
Semangat utama dari pengaturan ambang batas pencalonan sebelumnya adalah untuk memastikan dukungan politik yang kuat di DPR bagi pasangan presiden dan wakil presiden terpilih.
Bahtra menjelaskan bahwa ketua panitia kerja (panja) mengenai kenaikan PPN 12% pada waktu itu adalah kader PDIP sekaligus Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie Othniel.
Sekretaris Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Dwi Wijayanto Rio Sambodo mengatakan, wacana tersebut tak diikuti dengan upaya penyempurnaan sistem politik yang ada.
Posisi Polri saat ini yang langsung berada di bawah Presiden adalah format terbaik.
KETUA DPP PDIP Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengomentari tunjangan perumahan senilai Rp50 juta per bulan untuk anggota DPR RI
Keputusan Prabowo memberikan amnesti pada Hasto Kristiyanto dan abolisi pada Tom Lembong harus dibaca menggunakan asumsi yang tepat
, Politikus PDIP Guntur Romli memastikan absennya Megawati pada upacara HUT ke-80 RI bukan karena adanya masalah dengan Presiden Prabowo Subianto
Hasto menjelaskan Megawati telah berkunjung ke Istana Kepresidenan Jakarta, yakni pada Sabtu (16/8), untuk mengukuhkan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka).
Hasto menyampaikan pernyataan tersebut ketika ditanya jurnalis mengenai adanya pertemuan Megawati dengan Prabowo setelah pemberian amnesti.
PDIP mengungkap alasan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri kembali menunjuk Hasto Kristiyanto sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved