Serial DP Picu Perdebatan Soal Wajib Militer di Korsel

SERIAL drama Korea DP, yang tayang di Netflix, memicu kembali perdebatan di Korea Selatan (Korsel) mengenai sejarah skandal pelecehan di militer serta kebijakan wajib militer bagi laki-laki muda.

DP atau kependekan dari Deserter Pursuit telah menjadi salah satu serial televisi populer di Korsel sejak ditayangkan perdana, akhir Agustus lalu.

Serial itu bercerita tentang polisi militer yang ditugaskan menangkap desertir atau prajurit yang meninggalkan ketentaraan tanpa izin sekaligus menyoroti kehidupan sehari-hari saat wajib militer, termasuk pelecehan mental dan fisik dari tentara lain.

Baca juga: Steven Yeun Mengaku Tolak Peran karena Terlalu Mirip Karakternya di The Walking Dead

Sutradara Han Jun-hee mengatakan dirinya berusaha menceritakan kisah yang memanusiakan tentang bagaimana sistem tersebut membuat para desertir menjadi korban dan penjahat, serta kerugian yang ditimbulkan bagi mereka yang terpaksa melakukan perburuan.

"DP adalah kisah tentang melacak seorang pembelot. Tetapi, pada saat yang sama, ini adalah kisah paradoks mencari putra, saudara, atau kekasih seseorang yang malang," kata Han melalui sebuah pernyataan surat elektronik (surel), dikutip Rabu (15/9).

Terkait popularitas serial tersebut, seorang juru bicara kementerian pertahanan mengatakan, saat ini, lingkungan militer telah berubah dan kementerian telah mencoba memberantas pelecehan serta perlakuan kasar.

Pekan lalu, militer Korsel mengumumkan pihaknya berencana menghapus sistem yang memungkinkan tentara berpangkat tinggi dapat melacak prajurit yang melakukan desersi, bahkan rencana ini telah ada sebelum serial DP tayang. Perubahan itu mulai berlaku pada Juli 2022.

Reaksi terhadap serial DP di antara mantan wajib militer beragam. Beberapa orang mengatakan serial tersebut mencerminkan pengalaman mereka, sementara yang lain mengatakan penggambaran pelecehan berlebihan dan beberapa tidak menonton serial DP untuk mencegah ingatantraumatis muncul kembali.

"Ada adegan di DP saat mereka melempar sepatu tempur (ke tentara). Saya mengalami banyak pelecehan serupa. Sekarang saya melihat ke masa lalu, saya merasa itu tidak adil, tetapi kala itu hal demikian sangat umum," kata Ma Joon-bin yang mengikuti wajib militer antara 2013 dan 2014.

Lee Jun-tae, yang bertugas pada 2017 hingga 2019, mengatakan dirinya tidak pernah mengalami atau mendengar rekan lain yang mengalami pelecehan selama wajib militer.

"Tidak ada perlakuan kasar selama saya hidup," katanya.

Pekan lalu, politikus Lee Jae-myung menyebut cerita dalam serial DP sebagai sejarah barbar Korsel.

Sementara politikus partai oposisi Hong Joon-pyo mengatakan dirinya pernah mengalami kekejaman sebagai seorang tentara dan berjanji mempertimbangkan kembali wajib militer sukarela.

Sementara itu, kritikus budayawan pop Kim Hern-sik, yang pernah menjabat sebagai DP, mengatakan upaya untuk mengakhiri wajib militer tidak akan menyelesaikan semua masalah jika budaya militer yang lebih luas tidak ikut berubah.

"Selama ada dinas militer, apakah sistem wajib militer atau sukarela, masalah tidak dapat dihindari dengan satu atau lain cara," kata Kim. (Ant/OL-1)