Headline
Pengibaran bendera One Piece sebagai bagian dari kreativitas.
Pengibaran bendera One Piece sebagai bagian dari kreativitas.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menyelenggarakan Anti-Corruption Film Festival (ACFFest) 2021 yang lebih beragam melalui berbagai media seperti film pendek hingga TikTok, untuk sebarkan semangat pesan antikorupsi.
"'Bangkit, Beraksi, Berkreasi' dipilih menjadi tema ACFFest 2021 ini, karena KPK berharap kehadiran festival film ini dapat memberikan inspirasi dan semangat untuk para anak muda untuk bangkit dan terus mendukung anti korupsi melalui karya dan kreativitas di tengah situasi pandemi," kata Plt. Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK RI, Wawan Wardiana dalam peluncuran secara daring, Rabu (1/9).
Lebih lanjut, ia mengatakan hal ini juga sejalan dengan tujuan ACFFest yaitu mengajak anak muda untuk tetap aktif, kreatif, peduli, serta kritis dalam segala keterbatasan yang ada untuk tetap mengkampanyekan gerakan antikorupsi.
Melihat antusiasme peserta ACFFest yang meningkat dalam kurun waktu tiga tahun terakhir dan melihat tren konten digital yang tengah digemari anak muda, tahun ini KPK menambah satu program kompetisi yaitu kompetisi TikTok antikorupsi.
Kompetisi ini terbuka untuk umum dan pendaftaran telah dibuka sejak 1 September-31 Oktober 2021.
KPK sudah menyiapkan hadiah total sebesar Rp250 juta bagi para pemenang.
Terdapat empat kategori kompetisi yang dapat diikuti, yaitu Kompetisi film pendek fiksi/komedi (durasi maksimal 15 menit), Kompetisi film pendek dokumenter (durasi maksimal 15 menit).
Lebih lanjut, Kompetisi film pendek animasi (durasi maksimal 15 menit), dan Kompetisi TikTok Antikorupsi (durasi maksimal 3 menit).
KPK juga masih membuka kesempatan dan mengajak para pembuat film untuk mengirimkan proposal ide film yang mengangkat tema nilai anti-korupsi berdurasi 10-15 menit.
Sebanyak 10 proposal terpilih akan mendapat bantuan dana produksi sebesar Rp30 juta, berhak mengikuti Movie Camp Online dan mendapat pendampingan teknis dari mentor profesional.
Kompetisi proposal ide cerita ACFFest 2021 dibuka sejak 1-30 September 2021. Pembuat film akan diberikan waktu untuk produksi film selama 2 bulan sejak Oktober-November 2021.
Film-film yang telah selesai diproduksi dan diberikan penilaian, kemudian akan diputar pada rangkaian ACFFest Screening Day dan juga malam penganugerahan ACFFest 2021 yang akan disiarkan di salah satu TV nasional, yang akan dilaksanakan Desember mendatang dalam rangkaian Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia). (Ant/OL-12)
Pemutaran film Believe yang mengangkat kisah hidup Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dimanfaatkan sebagai sarana membangun kebangsaan dan nasionalisme.
Film Andai Ibu Tidak Menikah dengan Ayah (2025) menyajikan kisah emosional tentang perjuangan ibu tunggal dan dinamika keluarga yang penuh luka dan cinta.
RUMAH produksi Adhya Pictures merilis video keseruan para pemain film Yakin Nikah selama proses syuting. Yakin Nikah dibintangi oleh Enzy Storia sebagai pusat cerita dan Maxime Bouttier
Temukan daftar lengkap film yang tayang di bioskop Indonesia Agustus 2025. Mulai dari film Indonesia, Hollywood, hingga anime Jepang
Tissa Biani mengaku cerita dalam film Panggil Aku Ayah cukup emosional membuatnya teringat akan sosok ayah kandungnya yang telah tiada.
Nayla Purnama menjelaskan film itu ingin menggambarkan bahwa kenikmatan yang terlihat di luar, tidak melulu baik.
ICW sudah mencatatkan nama pegawai negeri yang diduga memotong jatah makan jamaah haji. Catatan ICW, orang itu mendapatkan keuntungan sebesar Rp50 miliar.
Sistem serta proses penegakkan hukum di Indonesia dituding sebagai alat permainan politik semata.
Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan bahwa kasus dugaan korupsi terkait kuota haji khusus tidak hanya terjadi pada tahun 2024, tetapi juga tahun-tahun sebelumnya.
KPK menyatakan belum mengembalikan barang-barang milik mantan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto karena masih mempelajarinya.
KPK sudah berhasil membuat Hasto dinyatakan bersalah melakukan suap dalam proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR.
Keberadaan dua instansi itu diharap bisa memaksimalkan fungsi transparansi, sampai akuntabilitas penyelenggaraan haji di Indonesia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved