Perempuan, Alam, dan Ketidakadilan yang Diabaikan

Kesenjangan relasi gender masih menjadi realitas sosial. Sistem patriarki membentuk cara berpikir dan struktur kekuasaan sejak lama. Sylvia Walby menjelaskan patriarki sebagai sistem yang memberi ruang dominasi pada laki-laki dan mendorong perempuan ke posisi  subordinat.

Pola tersebut tidak hanya bekerja dalam ranah sosial dan politik, tetapi juga memengaruhi cara masyarakat memandang alam. Cara pandang patriarki menempatkan alam sebagai objek yang bisa dikuasai dan dieksploitasi.

Logika yang sama bekerja pada perempuan. Keduanya diperlakukan sebagai sumber daya, bukan subjek yang memiliki hak dan suara. Dari  sinilah relasi antara ketimpangan gender dan krisis lingkungan mulai terlihat jelas.

Baca juga : Antara Kebutuhan dan Kecanduan: Apakah Ponsel sudah Menjadi Separuh Nyawa Kita?

Dalam kehidupan sehari-hari, perempuan berada sangat dekat dengan alam. Mereka  mengelola air, tanah, dan pangan untuk keberlangsungan keluarga. Kedekatan ini lahir dari pengalaman langsung, bukan dari konsep abstrak. Namun peran tersebut jarang diakui sebagai  dasar legitimasi politik.

Perempuan tetap dianggap tidak layak terlibat dalam pengambilan keputusan pembangunan. Ketika eksploitasi lingkungan terjadi, perempuan menjadi kelompok  pertama yang merasakan dampaknya. Kerusakan hutan mengganggu sumber pangan. 

Pencemaran air menambah beban kerja dan risiko kesehatan. Perempuan harus menyesuaikan strategi bertahan hidup di tengah keterbatasan. Situasi ini sering dianggap sebagai urusan domestik, bukan persoalan struktural.

Baca juga : Konservasi Gajah: Antara Niat Baik Negara dan Tantangan Implementasi

Pengaruh Cara Pandang

Perspektif ekofeminisme membantu melihat keterkaitan ini secara utuh. Penindasan terhadap perempuan dan perusakan alam bersumber dari ideologi yang sama. Ideologi tersebut memusatkan kuasa pada segelintir pihak dan menyingkirkan relasi yang setara.

Dalam kerangka itu, perjuangan perempuan menjaga lingkungan bukan isu pinggiran. Isu ini  menyentuh inti keadilan ekologis dan sosial. Perempuan juga memiliki pengetahuan lokal yang terbentuk dari pengalaman panjang hidup bersama alam.

Pengetahuan itu sering bertabrakan dengan pendekatan pembangunan modern yang seragam dan berorientasi pada keuntungan jangka pendek. Sayangnya, suara perempuan kerap dilabeli emosional. Penilaian ini melemahkan posisi mereka dan menutup peluang solusi yang lebih berkelanjutan.

Media dan ruang publik berperan besar dalam membentuk cara pandang tersebut. Selama narasi pembangunan terus menempatkan perempuan sebagai pihak pasif, ketimpangan akan terus direproduksi. Sebaliknya, ketika perempuan diposisikan sebagai subjek yang berdaya, perspektif kebijakan bisa bergeser.

Isu lingkungan selalu berkaitan dengan relasi kuasa. Selama patriarki masih menjadi dasar pengambilan keputusan, eksploitasi alam akan terus menemukan pembenaran. Menguatkan posisi perempuan berarti membuka jalan bagi pengelolaan lingkungan yang lebih 
adil, lebih berkelanjutan, dan lebih berpihak pada kehidupan.