Konservasi Gajah: Antara Niat Baik Negara dan Tantangan Implementasi

KEPUTUSAN pemerintah memberikan lahan seluas 20 ribu hektare di Aceh untuk konservasi gajah patut diapresiasi sebagai langkah strategis dalam upaya pelestarian satwa liar yang semakin terancam. Gajah Sumatra bukan hanya simbol kekayaan hayati Indonesia, melainkan juga indikator kesehatan ekosistem hutan yang kini terus terdesak oleh aktivitas manusia.

Dalam beberapa dekade terakhir, konflik antara manusia dan gajah meningkat tajam. Penyempitan habitat akibat alih fungsi lahan menjadi perkebunan, permukiman, dan infrastruktur telah memaksa gajah keluar dari wilayah jelajah alaminya.

Akibatnya, gajah kerap dianggap sebagai hama, sementara manusia berada di posisi paling rentan secara ekonomi dan keamanan. Dalam konteks ini, penyediaan kawasan konservasi yang luas menjadi kebutuhan mendesak, bukan sekadar pilihan kebijakan.

Baca juga : Anak Gajah Sumatra Lahir di TN Way Kambas

Namun, pemberian lahan yang besar tidak otomatis menjamin keberhasilan konservasi. Tantangan terbesar justru terletak pada implementasi di lapangan. Apakah kawasan tersebut benar-benar aman dari perambahan? Apakah ada skema pengelolaan yang melibatkan masyarakat lokal? Dan yang tidak kalah penting, apakah konservasi ini dirancang sebagai upaya jangka panjang atau hanya simbol komitmen lingkungan?

Wujudkan lewat Kolaborasi

Pengalaman menunjukkan bahwa konservasi yang mengabaikan masyarakat sekitar seringkali berujung konflik baru. Ketika akses masyarakat terhadap lahan dan sumber penghidupan dibatasi tanpa solusi alternatif, resistensi akan muncul. Oleh karena itu, konservasi gajah seharusnya tidak diposisikan sebagai proyek eksklusif negara, melainkan sebagai kolaborasi antara pemerintah, masyarakat adat, akademisi, dan organisasi lingkungan.

Aceh memiliki karakter sosial dan ekologis yang khas. Kearifan lokal masyarakat setempat sebenarnya menyimpan potensi besar dalam menjaga keseimbangan alam. Sayangnya, pendekatan kebijakan seringkali bersifat top-down dan kurang sensitif terhadap dinamika lokal. Jika kawasan konservasi ini ingin berhasil, model pengelolaan berbasis komunitas perlu menjadi bagian utama, bukan pelengkap.

Baca juga : Konservasi Gajah di Aceh, Pemerintah Libatkan 12 Desa Penyangga

Perlu Pengawasan yang Jelas

Selain itu, transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci. Publik berhak mengetahui bagaimana lahan tersebut akan dikelola, sumber pendanaannya, serta indikator keberhasilan konservasi yang digunakan. Tanpa pengawasan yang jelas, kebijakan sebesar ini berisiko berhenti pada tataran wacana atau bahkan disalahgunakan.

Pada akhirnya, konservasi gajah bukan hanya soal menyelamatkan satu spesies, melainkan tentang bagaimana negara memandang relasi antara pembangunan dan lingkungan. Jika kebijakan ini dijalankan dengan serius, partisipatif, dan berkelanjutan, maka ia dapat menjadi preseden baik bagi konservasi satwa lain di Indonesia. Namun jika tidak, ia hanya akan menjadi catatan ambisius yang gagal menjawab persoalan mendasar di akar rumput.

Komitmen telah disampaikan. Kini, publik menunggu bukti nyata.