Respons MSCI, BEI akan Buka Data Pemegang Saham mulai 1 Persen

PEJABAT Sementara (Pjs) Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Jeffrey Hendrik mengungkapkan, pihaknya akan meningkatkan transparansi pasar modal dengan mewajibkan pengungkapan (disclosure) data pemegang saham di atas 1%, turun dari batas sebelumnya 5%. Komitmen tersebut disampaikan usai BEI melakukan pertemuan dengan penyedia indeks global Morgan Stanley Capital International (MSCI), Rabu (11/2).

Pada Rabu, 28 Januari 2026, MSCI mengumumkan pembekuan terhadap setiap peningkatan bobot Indonesia dalam indeks globalnya. Keputusan tersebut diambil menyusul adanya isu transparansi yang menjadi sorotan dalam tata kelola pasar modal Indonesia.

"Tentunya dengan implementasi ini akan lebih meningkatkan transparansi dan integritas pasar kita ke depannya," ujarnya di Gedung Bursa Efek Indonesia, Rabu (11/2).

Baca juga : Pengamat: Pasar Modal Indonesia memang Belum Standar Global

Jeffrey menjelaskan, langkah ini diambil setelah BEI mempelajari masukan dari MSCI sejak Oktober lalu.

"Setelah kita membaca apa yang disampaikan oleh MSCI, sejak bulan Oktober, kami tentu melakukan studi, melakukan kajian bagaimana pengalaman dari bursa-bursa lain yang pernah menghadapi situasi yang mirip seperti ini," tuturnya.

Salah satu rencana yang disiapkan adalah penerbitan shareholders concentration list atau daftar saham yang terindikasi memiliki pemegang saham yang terkonsentrasi, seperti yang telah diterapkan di Hong Kong.

Baca juga : IHSG Baru akan Pulih Pekan Depan secara Bertahap

"Kalau ditanya angka 1% itu merujuk ke mana, itu ke India. Kemudian shareholders concentration list itu di Hongkong," ungkap Jeffrey.

Saat ini, BEI masih menyusun metodologi sebelum kebijakan tersebut dipublikasikan.
Ia mengatakan target publikasi direncanakan dalam waktu dekat.

"Mungkin di akhir bulan ini atau awal bulan depan," imbuhnya.

Selain itu, BEI juga menyiapkan rencana aksi lain berupa perluasan klasifikasi data investor menjadi 27 sub-tipe yang akan dibuka ke publik dan MSCI. Langkah ini bertujuan meningkatkan transparansi dengan penyajian data investor yang lebih granular.

BEI bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga tengah merevisi Peraturan Nomor I-A dengan menaikkan batas minimum free float (saham publik non-pengendali/afiliasi) dari 7,5% menjadi 15%.

"Sebagai komitmen kita untuk meningkatkan transparansi dan integritas pasar, kami juga tentu melihat best practice yang ada di bursa-bursa global," katanya.

Dari total 956 perusahaan tercatat di pasar modal, Jeffrey menyebut sekitar 268 perusahaan belum memenuhi ketentuan free float minimum 15%. Artinya, sebanyak 688 emiten telah memenuhi ketentuan tersebut.

"Selebihnya itu sudah di atas 15% free floatnya," ujarnya.

Ia menambahkan, dari 268 perusahaan yang belum memenuhi ketentuan free float tersebut, sebanyak 49 perusahaan mewakili sekitar 90 persen kapitalisasi pasar dalam kelompok itu.

Terkait aturan terkait free float saat ini masih dalam proses penyusunan (rule making), sehingga seluruh pemangku kepentingan nantinya akan diberikan kesempatan untuk menyampaikan masukan sebelum peraturan diberlakukan

"Setelah peraturan itu nanti diberlakukan dan sekarang dalam proses rule making, tentu seluruh stakeholders akan memberikan masukan," ucapnya.

BEI, lanjutnya, akan menyiapkan tahapan pemenuhan aturan bagi perusahaan tercatat. Setiap emiten nantinya akan melalui proses dan tahapan tertentu untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

Selain itu, BEI juga telah menyediakan layanan hot desk bagi perusahaan tercatat yang ingin berkonsultasi. Fasilitas ini memungkinkan emiten untuk menghubungi BEI secara langsung guna mendapatkan pendampingan terkait langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam memenuhi ketentuan tersebut.

"Kami tentu berharap seluruh perusahaan bisa tetap tercatat di bursa bertumbuh bersama di pasar modal Indonesia dan memberikan keuntungan optimal untuk seluruh pemegang saham mereka," pungkasnya. (H-3)