BPDP Target Peremajaan Kebun Kakao 5.000 Hektare di 2026

BADAN Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kementerian Keuangan fokus melaksanakan program peremajaan perkebunan kakao dengan target 5.000 hektare secara nasional pada 2026. Ini sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta BPDP untuk mengakselerasi komoditas kakao bisa kembali tumbuh.

Sebagaimana diketahui, produksi komoditas kakao Indonesia tengah mengalami penurunan, produksi kakao Indonesia pada tahun 2025 diperkirakan hanya mencapai 200.000 ton, turun drastis dari puncak sekitar 590.000 ton di tahun 2005-2006. Bahkan berdasarkan data terbaru, dari 31 pabrik coklat di Indonesia saat ini hanya tersisa di angka 19 atau 21.

"Kami menargetkan peremajaan perkebunan kakao 5.000 hektare secara nasional, kami akan fokus ke sentra-sentra kakao salah satunya di Jawa Timur, Bali dan Yogyakarta,' kata Kepala Divisi Umum BPDP Adi Sucipto, dalam kegiatan Pers Tour Kontribusi Kakao untuk APBN dan Perekonomian di Bali, Senin (24/11).

Baca juga : Petani Kopi dan Kakao Asal Indonesia Didorong Bisa Mendunia

Pihaknya juga menantikan pengajuan resmi untuk peremajaan perkebunan kakao melalui pemerintah daerah, termasuk salah satunya dari Sulawesi bagian tengah. "Sulawesi sudah mengajukan tetapi kami ingin ada kepastian terlebih dahulu Bahwa lahannya mereka itu clean and clear," ujar Adi.

Dijelaskannya target peremajaan nasional  itu menyesuaikan ketersediaan bibit kakao, karena saat ini jumlahnya tidak banyak tersedia. Selain itu, target tersebut juga menyesuaikan regulasi peraturan menteri dan aturan turunan yang sedang digodok Kementerian Pertanian.

Bicara soal proses peremajaan hingga masa panen, Adi menyatakan dibutuhkan waktu yang cukup lama "Proses untuk panen itu sekitar 3-4 tahun lagi,  jadi gak langsung setahun pertama peremajaan hari itu juga akan langsung mengangkat produknya," jelas Adi 

Selama masa itu, pihak BPDP pun akan berfokus pada Intensifikasi produksi, seperti pemberian sarana dan prasarana. Salah satu yang jadi fokus adalah pemberian pupuk, Karena selama ini harga pupuk untuk komoditas ini termasuk tinggi, dan kerap dikeluhkan para petani. (Rif/M-3)