BPS Ajak Masyarakat dan Pelaku Usaha Sukseskan Sensus Ekonomi 2026

SENSUS Ekonomi 2026 (SE2026) yang digelar oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dilaksanakan pada 1 Mei hingga 31 Juli 2026. Dalam gelaran ini, BPS mengajak masyarakat dan pelaku usaha untuk ikut berpartisipasi di dalamnya.

Sensus yang digelar setiap 10 tahun sekali ini bertujuan untuk memotret secara menyeluruh kondisi dan struktur perekonomian nasional, mencakup seluruh kegiatan usaha nonpertanian di Indonesia, mulai dari skala mikro hingga besar.

Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan, partisipasi masyarakat dan dunia usaha sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan SE2026 karena data yang dikumpulkan akan menjadi dasar perumusan kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran.

Baca juga : Sensus Ekonomi 2026: Memetakan Potensi Ekonomi Regional Indonesia

“Kami berharap seluruh pihak mendukung pelaksanaan SE2026. Data yang dikumpulkan bukan hanya penting bagi pemerintah, tetapi juga bermanfaat bagi pelaku usaha dan masyarakat luas,” ujar Amalia dalam keterangan resmi di Jakarta.

Potret Utuh Kegiatan Ekonomi Nasional

Melalui SE2026, BPS akan mengumpulkan informasi penting mengenai karakteristik dan kegiatan usaha, meliputi jumlah dan sebaran unit usaha, tenaga kerja, permodalan, pendapatan, kendala yang dihadapi, serta potensi ekonomi baru seperti ekonomi lingkungan, ekonomi digital, dan ekonomi kreatif.

Data hasil sensus ini akan digunakan untuk memperbarui peta ekonomi nasional, memperkuat basis data statistik resmi, serta menjadi rujukan bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan dunia usaha dalam merencanakan kebijakan pembangunan dan investasi.

Baca juga : BPS Gelar Sensus Ekonomi 2026, Tekankan Pentingnya Literasi Data

Peran Masyarakat dan Dunia Usaha

BPS menegaskan bahwa keberhasilan sensus sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat dan pelaku usaha. Masyarakat berperan dalam meningkatkan kesadaran publik mengenai pentingnya Sensus Ekonomi bagi pembangunan bangsa, memberikan informasi yang benar dan lengkap kepada petugas sensus yang datang ke rumah atau lokasi usaha, serta memanfaatkan hasil sensus untuk memahami peluang ekonomi di lingkungan sekitar.

Sementara dunia usaha diharapkan dapat menyampaikan data yang akurat dan jujur terkait kegiatan usahanya, memanfaatkan hasil sensus untuk merencanakan strategi bisnis, meningkatkan efisiensi, memperluas peluang investasi, serta mendukung kebijakan pemerintah dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan.

Data Akurat, Kebijakan Tepat

Dengan tersedianya data ekonomi yang lengkap dan mutakhir, pemerintah dapat menyusun kebijakan yang lebih terarah untuk mendorong daya saing nasional, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat ketahanan ekonomi.

“Data yang akurat adalah fondasi utama pembangunan. Melalui SE2026, kita bersama-sama membangun basis data yang kuat untuk masa depan ekonomi Indonesia,” tambah Kepala BPS RI. Amalia juga mengimbau seluruh masyarakat dan pelaku usaha agar menerima petugas sensus dengan baik, serta memberikan informasi sesuai kondisi sebenarnya. (Z-4)