Headline
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Pusat Statistik (BPS) akan menyelenggarakan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) pada 1 Mei sampai 31 Juli 2026. SE2026 merupakan kegiatan strategis nasional untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi dan struktur perekonomian Indonesia.
SE2026 bertujuan menyediakan data dasar yang komprehensif mengenai seluruh aktivitas usaha di luar sektor pertanian. Hal itu akan menjadi landasan penting dalam perumusan kebijakan ekonomi, perencanaan pembangunan, serta penguatan daya saing nasional.
Sekretaris Utama BPS Zulkipli menjelaskan, Sensus Ekonomi menyasar perusahaan dari usaha mikro hingga perusahaan besar. Ia menyebut sensus ini akan menghasilkan gambaran terbaru perkembangan perusahaan di Tanah Air yang sebagian belum tertangkap pada sensus ekonomi 10 tahun lalu.
"Setelah covid-19 terjadi perubahan-perubahan terkait dengan kondisi ekonomi yang ada di Indonesia. Kita akan mengetahui dari level yang terkecil sampai dengan level yang terbesar terkait perkembangan ekonomi yang sekarang terjadi," ujarnya di sela-sela acara Kick Off Publisitas Sensus Ekonomi 2026 di Kantor BPS, Jakarta Pusat, Rabu (25/2).
Ia mencontohkan dari sensus ini akan didapati data-data yang terkait dengan karakteristik perusahaan, profil perusahaan, hingga perkembangan yang dilakukan oleh perusahaan itu.
"Kemudian kita akan menanyakan aktivitas dari konsepnya seperti apa, sehingga kita juga nanti akan bisa melihat margin yang kita dapatkan dari perkembangan perusahaan. Kemudian akan ada pertanyaan terkait dengan ekonomi hijau," ujar Zulkipli.
Menurutnya, akan banyak pembaharuan jika dibandingkan dengan sensus 10 tahun yang lalu. Misalnya terkait ekonomi digital.
"Sekarang aktivitas online saja, perdagangan secara online, itu kan banyak tidak terlacak, nanti kita akan coba melacak. Kemudian industri digital, Youtuber, di rumah-rumah banyak aktivitas ekonomi, itu pada 2016 tidak ada. Perubahan-perubahan ini penting untuk kita ketahui, ke depan mau bagaimana 10 tahun ke depan," paparnya
Sebagai informasi, BPS melakukan tiga kali sensus dalam periode 10 tahun. Tahun berakhiran 0 adalah pelaksanaan sensus penduduk, berakhiran 3 untuk pelaksanaan sensus pertanian, dan berakhiran 6 untuk pelaksanaan sensus ekonomi. (I-2)
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Perpres 110/2025 tentang Nilai Ekonomi Karbon untuk memperkuat tata kelola pasar karbon, pengendalian emisi.
Di tengah tekanan deforestasi, perubahan iklim, dan tuntutan pasar terhadap komoditas berkelanjutan pemerintah dan pelaku usaha kehutanan mulai menggeser paradigma pengelolaan hutan.
Ketahanan energi jadi prioritas nasional utama pada 2026 seiring penguatan strategi ekonomi hijau yang menjadi bagian dari agenda besar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Di sektor pertanian, penerapan pertanian organik dan sistem pertanian yang berkelanjutan menjadi pilihan utama.
Indonesia memiliki peluang besar menjadi pemimpin pasar karbon global berkat hutan tropis terluas ketiga di dunia.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved