Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH menempatkan ketahanan energi sebagai prioritas nasional utama pada 2026 seiring penguatan strategi ekonomi hijau yang menjadi bagian dari agenda besar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Komitmen tersebut tercermin dari alokasi anggaran sebesar Rp402,4 triliun atau setara US$24 miliar untuk mendukung transisi energi nasional.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, kebijakan tersebut merupakan implementasi dari Asta Cita 2, yang menitikberatkan pada kemandirian nasional di sektor-sektor strategis dengan ekonomi hijau sebagai poros utama.
“Presiden Prabowo telah menetapkan peta jalan yang jelas untuk mewujudkan swasembada nasional, terutama melalui penguatan ekonomi hijau dan ketahanan energi sebagai fondasi pembangunan jangka panjang,” ujar Airlangga China Conference: Southeast Asia (CCSEA) 2026 di Jakarta, Selasa (10/2).
Ia menjelaskan, Indonesia memiliki potensi energi terbarukan yang sangat besar, mencapai 3.686 gigawatt, yang akan dikembangkan melalui pembangunan infrastruktur strategis, salah satunya green supergrid sepanjang 70.000 kilometer. Infrastruktur ini akan menjadi tulang punggung integrasi energi bersih antarwilayah.
Selain itu, pemerintah juga mendorong pengembangan industri hilir bernilai tambah tinggi, seperti baterai kendaraan listrik dan panel surya fotovoltaik, guna memperkuat rantai pasok domestik sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia dalam ekonomi hijau global.
“Transisi energi tidak hanya soal mengganti sumber energi, tetapi juga menciptakan nilai tambah industri dan lapangan kerja baru,” kata Airlangga.
Pemerintah, lanjutnya, memberikan prioritas pada program biodiesel B40–B50, pengembangan Sustainable Aviation Fuel (SAF), serta pemanfaatan teknologi baru seperti hidrogen, energi nuklir, amonia hijau, dan CCS/CCUS sebagai solusi untuk menekan emisi industri secara berkelanjutan.
Melalui Danantara, Indonesia juga berkomitmen membangun pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) sebagai bagian dari ekonomi sirkular, dengan rencana peletakan batu pertama pada Maret 2026.
Transformasi menuju ekonomi hijau tersebut turut diperkuat oleh dukungan internasional. Airlangga menyebutkan Indonesia telah memperoleh komitmen pendanaan Just Energy Transition Partnership (JETP) sebesar US$21,4 miliar, dengan dua program strategis utama, yakni Green Energy Corridor Sulawesi (GECS) dan Green Bond Development Facility (GBDF).
“Pendanaan ini menjadi katalis penting untuk mempercepat transisi energi sekaligus menjaga pertumbuhan ekonomi tetap inklusif dan berkelanjutan,” pungkasnya. (H-3)
Di sektor pertanian, penerapan pertanian organik dan sistem pertanian yang berkelanjutan menjadi pilihan utama.
Indonesia memiliki peluang besar menjadi pemimpin pasar karbon global berkat hutan tropis terluas ketiga di dunia.
Indonesia menegaskan komitmennya dalam memperkuat tata kelola karbon dan pembiayaan iklim berbasis hutan pada Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP30).
Saat ini, regulator menuntut hasil yang terukur dan berintegritas, termasuk kebutuhan akan dampak iklim yang nyata.
Sektor transportasi menjadi salah satu penyumbang emisi terbesar di tanah air.
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem, Saan Mustopa menilai munculnya wacana dukungan terhadap Presiden Prabowo Subianto untuk kembali maju pada Pilpres 2029 hal yang wajar.
PARTAI NasDem menanggapi santai langkah PAN yang mendukung Presiden Prabowo Subianto dan Zulkifli Hasan sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) pada Pilpres 2029 mendatang.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengonfirmasi bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menerima undangan untuk menghadiri KTT Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian Gaza.
Presiden Prabowo Subianto menerima audiensi sejumlah perwakilan pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di kediaman pribadinya di Hambalang..
Kejaksaan Agung menindaklanjuti perintah Presiden Prabowo Subianto untuk memeriksa eks pejabat BUMN terkait dugaan kebocoran anggaran.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved