Headline
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH menempatkan ketahanan energi sebagai prioritas nasional utama pada 2026 seiring penguatan strategi ekonomi hijau yang menjadi bagian dari agenda besar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Komitmen tersebut tercermin dari alokasi anggaran sebesar Rp402,4 triliun atau setara US$24 miliar untuk mendukung transisi energi nasional.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, kebijakan tersebut merupakan implementasi dari Asta Cita 2, yang menitikberatkan pada kemandirian nasional di sektor-sektor strategis dengan ekonomi hijau sebagai poros utama.
“Presiden Prabowo telah menetapkan peta jalan yang jelas untuk mewujudkan swasembada nasional, terutama melalui penguatan ekonomi hijau dan ketahanan energi sebagai fondasi pembangunan jangka panjang,” ujar Airlangga China Conference: Southeast Asia (CCSEA) 2026 di Jakarta, Selasa (10/2).
Ia menjelaskan, Indonesia memiliki potensi energi terbarukan yang sangat besar, mencapai 3.686 gigawatt, yang akan dikembangkan melalui pembangunan infrastruktur strategis, salah satunya green supergrid sepanjang 70.000 kilometer. Infrastruktur ini akan menjadi tulang punggung integrasi energi bersih antarwilayah.
Selain itu, pemerintah juga mendorong pengembangan industri hilir bernilai tambah tinggi, seperti baterai kendaraan listrik dan panel surya fotovoltaik, guna memperkuat rantai pasok domestik sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia dalam ekonomi hijau global.
“Transisi energi tidak hanya soal mengganti sumber energi, tetapi juga menciptakan nilai tambah industri dan lapangan kerja baru,” kata Airlangga.
Pemerintah, lanjutnya, memberikan prioritas pada program biodiesel B40–B50, pengembangan Sustainable Aviation Fuel (SAF), serta pemanfaatan teknologi baru seperti hidrogen, energi nuklir, amonia hijau, dan CCS/CCUS sebagai solusi untuk menekan emisi industri secara berkelanjutan.
Melalui Danantara, Indonesia juga berkomitmen membangun pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) sebagai bagian dari ekonomi sirkular, dengan rencana peletakan batu pertama pada Maret 2026.
Transformasi menuju ekonomi hijau tersebut turut diperkuat oleh dukungan internasional. Airlangga menyebutkan Indonesia telah memperoleh komitmen pendanaan Just Energy Transition Partnership (JETP) sebesar US$21,4 miliar, dengan dua program strategis utama, yakni Green Energy Corridor Sulawesi (GECS) dan Green Bond Development Facility (GBDF).
“Pendanaan ini menjadi katalis penting untuk mempercepat transisi energi sekaligus menjaga pertumbuhan ekonomi tetap inklusif dan berkelanjutan,” pungkasnya. (H-3)
CPI bersama Bank Indonesia meluncurkan buku pedoman implementasi model bisnis UMKM berkelanjutan sebagai panduan mendorong ekonomi hijau dan akses pembiayaan ramah lingkungan.
BPS gelar Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) mulai 1 Mei. Simak fokus baru seperti ekonomi hijau, digital, hingga YouTuber yang akan dipetakan secara komprehensif.
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Perpres 110/2025 tentang Nilai Ekonomi Karbon untuk memperkuat tata kelola pasar karbon, pengendalian emisi.
Di tengah tekanan deforestasi, perubahan iklim, dan tuntutan pasar terhadap komoditas berkelanjutan pemerintah dan pelaku usaha kehutanan mulai menggeser paradigma pengelolaan hutan.
Di sektor pertanian, penerapan pertanian organik dan sistem pertanian yang berkelanjutan menjadi pilihan utama.
Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan bertemu Presiden Jokowi dan SBY di Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan ini mengikuti silaturahmi sebelumnya dengan Megawati.
Puan Maharani memberikan sinyal positif pertemuan lanjutan dengan Presiden Prabowo Subianto pasca pertemuan Megawati di Istana Merdeka.
SUASANA haru dan antusiasme tinggi mewarnai acara open house Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Sabtu (21/3/2026).
WACANA pemotongan gaji pejabat yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dinilai logis sebagai langkah penghematan anggaran negara.
Wacana pemotongan gaji pejabat negara bukan hanya urusan angka atau penghematan, namun pernyataan politik yang benar-benar bisa menjadi politik simbolis atau otoritas moral.
PRESIDEN Prabowo Subianto menegaskan lahan milik badan usaha milik negara (BUMN) tidak boleh diperlakukan sebagai komoditas komersial.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved