Anggaran Sensus Ekonomi 2026 Tembus Rp1,3 Triliun, BPS Sasar 30 Juta Usaha

BADAN Pusat Statistik (BPS) RI memastikan kesiapan finansial untuk menggelar agenda besar nasional, Sensus Ekonomi 2026 (SE2026). Meski di tengah kebijakan efisiensi, BPS menegaskan anggaran sebesar Rp1,3 triliun dialokasikan demi menjamin kelancaran pendataan yang dijadwalkan berlangsung pada 1 Mei hingga 31 Juli 2026.

Sekretaris Utama BPS, Zulkipli, menyatakan bahwa dukungan anggaran saat ini dalam kondisi stabil. Mengingat Sensus Ekonomi adalah amanat undang-undang yang dilakukan setiap 10 tahun sekali, pelaksanaannya menjadi prioritas utama negara.

"Saat ini dukungan anggaran masih bagus. Walaupun ada kondisi efisiensi, karena ini amanat undang-undang, Sensus Ekonomi 2026 harus dilaksanakan. Total anggaran sekitar Rp1,3 triliun," ujar Zulkipli dalam acara Kick Off Publisitas Sensus Ekonomi 2026 di Kantor BPS, Jakarta Pusat, Rabu (25/2/2026).

Baca juga : BPS: Sensus Ekonomi 2026 akan Ungkap Banyak Perkembangan Baru, Apa Saja?

Sasar 30 Juta Perusahaan: Dari Mikro hingga Korporasi Besar

Sensus Ekonomi 2026 dirancang untuk memotret peta jalan ekonomi Indonesia secara menyeluruh. Target pendataan mencakup seluruh skala usaha, mulai dari level mikro hingga perusahaan besar. Berdasarkan data terbaru, saat ini sudah terdapat lebih dari 30 juta perusahaan yang terregistrasi dan akan menjadi objek sensus.

Untuk mencapai target tersebut, BPS mengedepankan kolaborasi lintas sektoral. BPS menggandeng berbagai kementerian, lembaga, dan asosiasi usaha untuk menjembatani komunikasi dengan entitas bisnis di bawah naungan mereka.

"Kami berkoordinasi dengan kementerian/lembaga dan asosiasi. Misalnya Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan. Kami meminta dukungan mereka untuk mendapatkan data-data yang diinginkan dari semua perusahaan," tambah Zulkipli.

Baca juga : KBLI 2025 Pegang Peran Strategis Jelang Sensus Ekonomi 2026

Mekanisme Pendataan Hybrid: Digital dan Lapangan

Guna meningkatkan efisiensi dan kenyamanan pelaku usaha, BPS menerapkan mekanisme pendataan yang fleksibel. Perusahaan akan diberikan akses berupa tautan (link) atau email untuk mengisi data secara mandiri secara daring.

Langkah ini diambil untuk meminimalisasi gangguan terhadap aktivitas operasional kantor. Namun, bagi pelaku usaha yang belum sempat melakukan pengisian mandiri, petugas lapangan tetap akan melakukan kunjungan fisik.

"Petugas kami di bulan Mei dan Juli tidak akan datang ke kantor (yang sudah mengisi online). Namun, bagi yang tidak sempat mengisi, nanti akan didatangi oleh petugas kami," jelasnya.

Dalam hal SDM, BPS akan melakukan rekrutmen besar-besaran yang melibatkan masyarakat umum, mahasiswa, hingga tenaga organik dari internal.

Peran Humas Pemerintah dalam Sosialisasi SE2026

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) turut ambil bagian dalam menyukseskan agenda ini melalui Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas). Fokus utamanya memberikan edukasi kepada pelaku usaha mengenai manfaat nyata dari data sensus tersebut.

Staf Ahli Bidang Komunikasi dan Media Massa Komdigi, Molly Prabawaty, menyebutkan bahwa tingkat kesediaan pelaku usaha untuk menjadi responden cukup tinggi, yakni mencapai 68%, asalkan tujuan dan manfaatnya tersampaikan dengan jelas.

"Inilah guna dari insan-insan humas pemerintah. Kita buat narasi yang jelas, kita gaungkan melalui kanal-kanal komunikasi yang dimiliki kementerian dan lembaga mengenai pentingnya Sensus Ekonomi 2026," pungkas Molly. (I-2)