Headline
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Kumpulan Berita DPR RI
PENGURUS inti Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (Gapembi) bertemu dengan dua Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Gedung Menara Kadin Indonesia, Jakarta, Selasa (28/10).
Pertemuan ini membahas peluang kerja sama antara Kadin dan Gapembi dalam mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto.
Pertemuan pertama dilakukan dengan Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Organisasi Taufan E N Rotorasiko. Ketua Umum Gapembi Alven Stony memimpin langsung rombongan bersama Sekretaris Jenderal Hasan Basri. Dalam pertemuan tersebut, Taufan menyambut positif kehadiran Gapembi sebagai organisasi yang dapat memperkuat peran Kadin dalam mengawal pelaksanaan program nasional tersebut.
“Sebagai mitra pemerintah, Kadin memiliki peran strategis dalam mengoordinasikan dan menggerakkan pengusaha UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) untuk terlibat dalam penyediaan dapur makan bergizi bagi sasaran, seperti siswa PAUD hingga SMA, ibu hamil, dan ibu menyusui. Kadin juga dapat berperan sebagai inkubator bagi pengusaha UMKM yang ingin berpartisipasi,” ujar Taufan.
Usai pertemuan tersebut, pengurus Gapembi bertemu Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Keanggotaan Widiyanto Saputro. Dalam kesempatan itu, dibahas proses penerimaan Gapembi sebagai anggota luar biasa (ALB) Kadin Indonesia.
Widiyanto menjelaskan sesuai ketentuan, syarat menjadi ALB Kadin adalah perusahaan atau gabungan perusahaan dengan keanggotaan minimal di sepertiga dari jumlah provinsi di Indonesia. “Gapembi telah memenuhi kriteria tersebut,” katanya.
Gapembi yang berdiri pada 27 April 2025 dan terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM kini memiliki kepengurusan di 22 provinsi.
Menurut Alven, organisasi nirlaba ini bertujuan menyatukan pelaku dapur bergizi sebagai wadah komunikasi, advokasi, serta peningkatan mutu layanan gizi masyarakat.
Program kerja awal Gapembi mencakup sertifikasi dapur bergizi, pendampingan mutu, dan pembinaan etika usaha.
“Ada semangat sama antara Kadin dan Gapembi untuk mendukung suksesnya pelaksanaan program MBG, yang memiliki efek pengganda luar biasa terhadap perekonomian nasional,” ujar Alven.
Dalam waktu dekat, Kadin dan Gapembi berencana menggelar diskusi publik membahas isu-isu aktual seputar pelaksanaan program MBG, sekaligus meluncurkan lomba foto dan video bertema makan bergizi.
“Dengan jaringan luas dari Aceh hingga Papua, Gapembi siap menjadi motor penggerak peningkatan kualitas dapur makan bergizi di Indonesia. Kolaborasi erat bersama BGN dan Kadin Indonesia akan menjadikan program MBG sebagai legacy penting Presiden Prabowo sekaligus investasi besar bagi masa depan bangsa,” kata Alven. (H-2)
Pemerintah mencatat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) semakin meluas cakupannya dengan jumlah penerima manfaat yang kini telah menembus angka 60 juta orang
Program MBG dinilai sebagai suplemen bagi pendidikan untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia generasi muda bangsa.
Atas kejadian tersebut, pihak SPPG telah melakukan diskusi dan mediasi dengan Person in Charge (PIC) sebagai penanggung jawab di lapangan.
Anggota Komisi IX DPR Nurhadi menegaskan pentingnya penguatan aspek regulasi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Keberhasilan program MBG sangat ditentukan sinergi lintas sektor, mulai dari pemerintah, dunia usaha, legislatif, hingga akademisi.
Guru dan mahasiswa dilibatkan dalam pendidikan gizi di sekolah penerima MBG untuk meningkatkan kesadaran nutrisi dan mengoptimalkan konsumsi makanan siswa.
Di tengah ketidakpastian ekonomi global, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) kembali menegaskan posisinya sebagai fondasi utama perekonomian Indonesia.
Setiap pukul tiga dini hari, saat banyak remaja masih tertidur, Jeni Adilasari sudah memulai harinya di rumah sederhana di Bojonegoro.
YAYASAN Indonesia Setara (YIS) berkolaborasi dengan OK OCE FOREVER melanjutkan program pemberdayaan perempuan melalui Inkubasi Bisnis UMKM Tahap 2.
NASARI Digital (Nadi) menerapkan standar internasional pengelolaan keamanan informasi, seiring meningkatnya kebutuhan perlindungan data pada layanan koperasi dan UMKM berbasis digital.
Musda ke-VIII Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Banten resmi ditutup dan menandai babak baru kepemimpinan organisasi kepemudaan di Tanah Jawara.
Pengelolaan logistik masih menjadi beban biaya dan operasional bagi banyak pelaku UMKM, khususnya yang sedang berupaya memperluas pasar.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved