HMI: MBG dan Pemberantasan Korupsi Jadi Penggerak Kemandirian Ekonomi

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menilai dua kebijakan utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yakni Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pemberantasan korupsi, menjadi motor penggerak penting dalam membangun kemandirian ekonomi nasional di tahun pertama kepemimpinannya. Ketua Umum HMI Cabang Bogor, Fathan Putra Mardela, menyebut arah pembangunan nasional di bawah Presiden Prabowo telah menunjukkan karakter yang tegas, terukur, dan berbasis hasil.

Menurut Fathan, program MBG bukan sekadar kebijakan sosial, melainkan strategi ekonomi nasional yang menciptakan efek berganda bagi berbagai sektor. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah membeli bahan pangan langsung dari petani, peternak, koperasi, dan UMKM lokal, sehingga memperkuat rantai pasok dalam negeri.

“Pendekatan ini memperkuat ekonomi rakyat dan mempercepat transformasi menuju basis produksi domestik yang berdaya saing,” ujarnya.

Baca juga : Prabowo Prioritaskan Pendidikan dan Kesehatan sebagai Fondasi Indonesia Emas

Ia menilai, MBG membuka peluang ekonomi baru di sektor pangan lokal. Koperasi, BUMDes, dan kelompok tani dapat berperan sebagai penyedia utama bahan baku. Namun, Fathan mengingatkan pentingnya pengawasan ketat dan digitalisasi distribusi agar program tidak disalahgunakan di lapangan.

“Kalau pelaksanaannya tidak transparan, potensi kebocoran bisa muncul di level operasional, padahal program ini dirancang untuk membangun ekonomi dari bawah,” tegasnya.

Selain sektor pangan, HMI juga menyoroti langkah tegas pemerintah dalam memberantas korupsi sebagai fondasi tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Baca juga : Prabowo Komitmen Sempurnakan MBG agar Bebas dari Kasus Keracunan

“Korupsi bukan hanya masalah hukum, tapi juga masalah ekonomi. Kalau anggaran bocor, rakyat kecil yang dirugikan,” kata Fathan.

Ia menilai, reformasi birokrasi dan digitalisasi sistem keuangan harus terus diperkuat hingga ke tingkat daerah. Namun, pemberantasan korupsi juga harus dilakukan tanpa pandang bulu dan dengan transparansi hukum agar kepercayaan publik tetap terjaga.

Fathan menegaskan bahwa MBG dan kebijakan antikorupsi harus berjalan beriringan. MBG menggerakkan ekonomi dari bawah, sementara pemberantasan korupsi memastikan arah pembangunan tidak menyimpang.

“Keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari berapa banyak anak yang mendapat makanan bergizi, tapi juga dari seberapa besar petani diuntungkan, usaha lokal berkembang, dan anggaran publik dikelola secara bersih,” imbiuh dia.

HMI menilai kombinasi antara pembangunan ekonomi rakyat dan tata kelola pemerintahan yang bersih akan menjadi fondasi kuat bagi Indonesia menuju kemandirian ekonomi dan keadilan sosial. (Ant/E-3)