Prabowo Bahas Devisa, Pupuk, dan Pajak

PRESIDEN Prabowo Subianto menggelar rapat koordinasi dengan sejumlah menteri untuk membahas perkembangan berbagai sektor strategis nasional, mulai dari kebijakan keuangan, pertanian, hingga pengelolaan sumber daya alam. Rapat yang berlangsung sejak pagi hingga siang di kediaman presiden itu dihadiri oleh jajaran menteri terkait guna mencari solusi atas berbagai kendala pelaksanaan program pemerintah.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan, Presiden secara khusus menyoroti pentingnya penyempurnaan aturan mengenai devisa hasil ekspor agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal bagi perekonomian nasional.

"Bapak Presiden menghendaki untuk kita terus-menerus melakukan review terhadap peraturan-peraturan yang berkenaan dengan masalah keuangan kita, termasuk tentang aturan devisa hasil ekspor," ujarnya dalam keterangan pers melalui video kepada pewarta, Kamis (16/10).

Baca juga : Prabowo Targetkan APBN Nol Defisit pada 2027

Selain kebijakan keuangan, presiden juga menerima laporan dari menteri keuangan terkait upaya peningkatan penerimaan pajak di bawah kepemimpinan baru. Pemerintah menargetkan peningkatan kinerja perpajakan guna memperkuat pendapatan negara dan menjaga stabilitas fiskal.

Dalam rapat yang sama, menteri pertanian melaporkan kondisi pangan nasional yang masih aman. Namun presiden menekankan pentingnya langkah konkret untuk memastikan ketersediaan pupuk bagi petani, termasuk revitalisasi pabrik-pabrik pupuk dalam negeri agar lebih efisien. Menurut Prasetyo, kebijakan tersebut diharapkan mampu menekan harga pupuk dan meringankan beban petani.

Presiden juga memberikan perhatian pada sektor sumber daya manusia berbasis sains dan teknologi. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi ditugaskan menyiapkan tenaga kerja unggul di bidang STEM, sekaligus mendorong penelitian untuk mewujudkan swasembada energi dan pangan.

"Beliau mendapat tugas khusus untuk melakukan penelitian terhadap teknologi bibit, energi, dan mineral yang memungkinkan kita mencapai swasembada," kata Prasetyo.

Selain itu, Menteri Pertahanan yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas Penertiban Kawasan Hutan melaporkan hasil penertiban lahan perkebunan sawit yang dikembalikan kepada negara akibat pelanggaran izin. Presiden menilai langkah itu penting untuk menegakkan tata kelola sumber daya alam yang berkeadilan. (Mir/M-3)