Headline
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Kumpulan Berita DPR RI
Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk Ahmad Erani Yustika sebagai Sekretaris Jenderal ESDM, menggantikan Dadan Kusdiana. Penunjukan Erani tertuang dalam dokumen Keputusan Presiden (Kepres) No.147/TPA Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Kepres tersebut ditetapkan Presiden Prabowo Subianto pada 10 September 2025. Pelantikan Erani dijadwalkan pagi ini di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (17/9).
Mengutip website ahmaderani.com, Ahmad Erani Yustika lahir di Ponorogo pada 1973. Menyelesaikan gelar sarjana dari Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan (IESP) Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, 1996.
Pada 2001, ia menuntaskan studi post-graduate (MSc) dan 2005 menyelesaikan studi doktoral (Ph.D), semuanya di The University of Göttingen (Georg-August-Universität Göttingen) Jerman (melalui beasiswa GTZ dan DAAD), dengan spesialisasi Ekonomi Kelembagaan. Sejak 1997, ia bekerja sebagai dosen di kampus almamater dan menjabat sebagai Ketua Program Studi Magister Ilmu Ekonomi, Pascasarjana Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya (2007-2009) dan Pembantu Dekan I (Akademik) pada 2009. Di luar itu, 2008-2015 mengemban amanah sebagai Direktur Eksekutif INDEF (Institute for Development of Economics and Finance), Jakarta.
Pada 2006 dan 2009 terpilih sebagai Dosen Berprestasi I Universitas Brawijaya (dan dosen berprestasi tingkat nasional) dan 2007 terpilih sebagai penulis buku paling produktif di Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya. Mulai 1 Juni 2010 diangkat sebagai Guru Besar Ilmu Ekonomi
Mulai 1 Juni 2010 diangkat sebagai Guru Besar Ilmu Ekonomi Kelembagaan di Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya (pengukuhan dilakukan pada 30 Desember 2010). Periode 2011-2017 menjabat sebagai anggota Dewan Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran. Pada 2015 2017 menjadi Dirjen PPMD (Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa) dan 2017-2018 menjadi Dirjen PKP (Pembangunan Kawasan Perdesaan), Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi. Pada 2018 – 2019 menjadi Staf Khusus Presiden (bidang ekonomi) dan pernah menjabat Ketum Umum Ikatan Alumni Universitas Brawijaya periode 2019-2023. (E-3)
ANGGOTA Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Dewi Yustisiana mengapresiasi pemerintah melalui Program Listrik Desa yang dijalankan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah membuka Posko Nasional sektor ESDM sebagai pusat pemantauan dan koordinasi layanan energi selama arus mudik.
Kementerian ESDM memastikan pasokan energi nasional berada dalam kondisi aman dan andal untuk mendukung aktivitas masyarakat selama perayaan Lebaran 2026.
Kementerian ESDM pastikan stok BBM nasional aman & harga subsidi tetap stabil di tengah konflik Timur Tengah. Simak imbauan pemerintah agar tak panic buying.
Kementerian ESDM tawarkan 10 area potensi blok migas baru hasil studi Badan Geologi & LEMIGAS. Simak daftar wilayah, skema bagi hasil 50%, dan jadwal lelangnya.
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid memastikan pemerintah memulihkan 717 sertifikat tanah milik transmigran di Kotabaru, Kalsel, yang sebelumnya dibatalkan.
LANGKAH Presiden Prabowo Subianto yang aktif berkomunikasi lintas daerah, menjalin hubungan dengan kepala negara, hingga bersilaturahmi dengan para presiden terdahulu dinilai strategis.
Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan bertemu Presiden Jokowi dan SBY di Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan ini mengikuti silaturahmi sebelumnya dengan Megawati.
Puan Maharani memberikan sinyal positif pertemuan lanjutan dengan Presiden Prabowo Subianto pasca pertemuan Megawati di Istana Merdeka.
SUASANA haru dan antusiasme tinggi mewarnai acara open house Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Sabtu (21/3/2026).
WACANA pemotongan gaji pejabat yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dinilai logis sebagai langkah penghematan anggaran negara.
Wacana pemotongan gaji pejabat negara bukan hanya urusan angka atau penghematan, namun pernyataan politik yang benar-benar bisa menjadi politik simbolis atau otoritas moral.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved