Di Bawah Menkeu Baru, Jangan Sampai APBN Jadi ATM tanpa Batas

Ekonom Institute for Development of Economics & Finance (Indef) Ariyo Irhamna mendesak agar menteri keuangan (menkeu) yang baru, Purbaya Yudhi Sadewa menjaga disiplin fiskal dengan ketat. Hal ini agar anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tidak berubah menjadi mesin uang instan yang terus digunakan untuk berbagai kebutuhan tanpa arah yang jelas.

Presiden Prabowo Subianto melantik lima pejabat baru Kabinet Merah Putih dalam reshuffle kabinet di Istana Negara, Jakarta, Senin. Salah satunya, Purbaya Yudhi Sadewa menggantikan Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan berdasarkan Keppres No. 86P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih 2024–2029.

"Menteri keuangan yang baru harus benar-benar menjaga disiplin fiskal, agar APBN tidak berubah menjadi ATM tanpa batas yang terus dicairkan untuk semua kebutuhan tanpa prioritas," ujar Ariyo dalam keterangan pers, Selasa (9/9).

Baca juga : IHSG Anjlok saat Pergantian Menkeu, Purbaya: Pasar belum Tahu Saya

Ariyo menegaskan prioritas jangka pendek menteri keuangan baru harus fokus pada pemulihan pertumbuhan ekonomi, sambil menjaga stabilitas fiskal dan sosial. Setiap kebijakan fiskal harus diukur secara hati-hati, tepat sasaran, dan terencana.

"Hal ini agar APBN tetap sehat sekaligus efektif mendukung pertumbuhan ekonomi," ucapnya.

Ariyo menambahkan, untuk mendukung pemulihan ekonomi, beberapa langkah fiskal dan kebijakan yang dapat segera diterapkan, antara lain meningkatkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menjadi Rp75–80 juta per tahun. Ini agar masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah memiliki ruang konsumsi lebih luas.

Baca juga : Menteri Keuangan Purbaya: Tak Ada Rencana Bentuk Badan Penerimaan Negara

Langkah berikutnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) diminta menurunkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 10%, dengan 1% ditanggung oleh pemerintah atau PPN DTP. Sehingga, diharapkan daya beli rumah tangga tetap terjaga tanpa secara drastis mengurangi penerimaan negara.

Selain itu, Kemenkeu juga diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi, responsif terhadap pasar, dan mampu mengeksekusi program fiskal dan sosial secara efisien. (E-3)