Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi IV DPR RI Bambang Purwanto melontarkan kritik terhadap Kementerian Pertanian yang dinilai masih lemah dalam menggarap strategi ketahanan pangan nasional. Menurutnya, konsep ketahanan pangan yang ditekankan Presiden Prabowo Subianto seharusnya tidak berhenti pada jargon, melainkan diwujudkan dengan kebijakan konkret yang benar-benar menyejahterakan petani, memberi keuntungan bagi pedagang/pengusaha, sekaligus memastikan konsumen memperoleh beras dengan harga terjangkau.
“Yang saya lihat sekarang ada kelemahan di sisi produksi,” tegas Bambang dalam Raker Komisi IV DPR RI bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Rabu (3/9).
Ia mencontohkan, jika petani mendapatkan benih unggul berkualitas, disertai perawatan, pemupukan, serta pascapanen yang tertata baik, maka tingkat susut dari gabah kering panen hingga menjadi beras hanya sekitar 30%. Dengan manajemen produksi semacam ini, menurut Bambang, harga beras bisa dijaga tetap murah di pasaran.
Selain itu, ia juga menyoroti program pembukaan lahan baru yang dinilai masih belum jelas spesifikasi maupun arah kebijakannya. “Pembukaan lahan itu supaya speknya jelas dan tegas,” kata Bambang, menekankan perlunya transparansi dalam implementasi kebijakan pertanian.
Kekhawatiran Bambang tersebut ditengarai wajar mengingat tren luas areal panen dalam lima tahun terakhir cenderung menurun. Berdasarkan data BPS, luas areal panen tahun 2020 sebesar 10,66 juta hektare, turun menjadi 10,41 juta hektare pada 2021. Meski mengalami kenaikan di tahun 2022 sebesar 10,45 juta hektare, luas areal panen kembali turun menjadi 10,21 juta hektare pada 2023, 10,05 juta hektare pada 2024.
Sementara itu, BPS juga mencatat produktivitas padi cenderung stagnan. Pada tahun 2022 produktivitas padi sebesar 5,24 ton per hektare, kemudian naik menjadi 5,29 ton per hektare pada 2023, dan pada 2024 stagnan di angka yang sama. (Cah/P-3)
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
Ia juga mengkritik wacana penghapusan pilkada langsung yang kembali mencuat dengan dalih efisiensi anggaran.
Para pemohon dalam perkara ini mempersoalkan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) UU TNI, yang dinilai berpotensi membuka kembali dominasi militer di ranah sipil.
Hal itu disampaikan Misbakhun usai rapat kerja Komisi XI DPR bersama Kementerian Keuangan terkait penyerahan daftar inventarisasi masalah (DIM) revisi Undang-Undang P2SK, Rabu (4/2).
Diperlukan perubahan UU P2SK agar pengaturannya selaras dengan arah dan semangat putusan Mahkamah Konstitusi melalui pengusulan RUU kumulatif terbuka.
Menurutnya, seorang tokoh agama memikul tanggung jawab moral yang besar untuk menjadi teladan bagi umat, bukan justru terlibat dalam tindakan kekerasan.
Kementerian Pertanian menargetkan distribusi 4 juta dosis vaksin PMK secara nasional sepanjang 2026.
Untuk itu semua jagal wajib menjaga stabilitas harga karkas sehingga harga daging di Pasar tidak lebih dari Rp130.000/kg
Komisi IV DPR RI mendorong penguatan sarana dan prasarana laboratorium berstandar internasional, pemenuhan alat identifikasi penyakit PMK.
PVTPP Kementan mendeklarasikan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK), yang dirangkaikan dengan peluncuran aplikasi Siperintis.
Amran menilai, praktik penyelundupan pangan sebagai tindakan yang mencederai kepentingan bangsa dan petani.
WAKIL Menteri Pertanian (Wamentan), Sudaryono, memastikan stok dan harga sapi hidup di tingkat produsen tetap terkendali menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) hingga Lebaran tahun depan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved