Headline
PPATK sebut pemblokiran rekening dormant untuk lindungi nasabah.
PPATK sebut pemblokiran rekening dormant untuk lindungi nasabah.
Pendidikan kedokteran Indonesia harus beradaptasi dengan dinamika zaman.
ANGGOTA Komisi VI DPR RI, Asep Wahyuwijaya menekankan agar Pemerintah tidak tergesa-gesa mewacanakan bantuan modal untuk koperasi dari bank-bank Himbara tanpa terlebih dahulu membangun ekosistem dan kesadaran kolektif masyarakat mengenai urgensi koperasi itu sendiri.
"Pendekatan pembangunan koperasi seharusnya dimulai dari bawah (bottom-up), bukan dengan pendekatan struktural yang instan dan mengiming-imingi bantuan modal tanpa mendorong budaya berkoperasinya tumbuh di masyarakat," ungkap Asep Wahyuwijaya dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi beserta jajarannya, di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Senin (26/5).
Dalam kesempatan tersebut, Asep mengingatkan bahwa spirit Presiden Prabowo itu sesungguhnya menegaskan pentingnya pemberdayaan ekonomi rakyat dalam bentuk koperasi yang harus dilatarbelakangi oleh satu kesadaran yang kuat.
"Muatan komunikasi yang intensif terkait dengan urgensi koperasi dan dorongan pembentukan Koperasi Merah Putih yang masif ini harus tetap diletakan pada penyebaran pemahaman soal prinsip, nilai-nilai dan manfaat koperasi untuk rakyat," papar legislator NasDem dari Dapil Jawa Barat V (Kabupaten Bogor) tersebut.
"Jadi, jangan belum apa-apa sudah digembar-gemborkan ada bantuan milyaran dari bank Himbara," tukas Kang AW, sapaan akrab Asep Wahyuwijaya.
Ketua Bidang Energi Sumber Daya Mineral DPP Partai NasDem ini mengkhawatirkan skema bantuan instan dari bank kepada koperasi merah putih yang baru didirikan. Menurut Asep, hal itu sebagai pelanggaran terhadap nilai-nilai koperasi dan berpotensi memunculkan penyalahgunaan terhadap bantuan yang diberikan.
"Modal dasar koperasi itu kan dari iuran wajib, iuran pokok hingga iuran sukarela. Jenis usahanya pun secara mandiri dan otonom ditentukan oleh para anggotanya. Sedangkan permodalan bank itu sendiri sifatnya menjadi relatif dan diajukan saat mereka memerlukan pengembangan atas usaha yang sudah dijalankan. Jadi tidak serta merta saat koperasi baru didirikan mereka langsung mengajukan proposal bantuan permodalan, selain belum tentu bankable, bantuan itu pun berpotensi disalahgunakan," terang Kang AW.
Alumnus Unpad Bandung ini menekankan pentingnya kajian teknokratik yang mendalam dari Kementerian Koperasi sebelum membuat kebijakan besar seperti Koperasi Merah Putih. Menurutnya, pemerintah harus membedakan antara mendirikan koperasi baru, memperkuat koperasi yang sudah ada, atau mengembangkan model koperasi yang bisa menjadi contoh.
"Saat ini, pemerintah sebaiknya tidak hanya mendorong pembentukannya saja, tetapi secara bersamaan pemerintah pun mestinya melakukan pendampingan dan pemetaan terhadap koperasi tersebut. Misalnya dari sisi jenis dan model bisnisnya agar fokusnya tidak hanya pada sisi kuantitas tapi secara kualitatif pun kita terpantau sepenuhnya," tukas Kang AW.
Lebih tegas Kang AW juga menuturkan, keberhasilan pemerintah dalam membangun koperasi yang masif dan secara kualitatif pun unggul bisa menjadi preseden positif dalam membangun kesadaran dan antusiasme warga untuk berkoperasi.
"Jika hal ini bisa dilakukan pemerintah, maka saya meyakini keberhasilan Koperasi Desa Merah Putih sebagai instrumen strategis usaha bersama warga di hadapan mata,” pungkasnya.(I-3)
ANGGOTA Komisi VI DPR RI, Asep Wahyuwijaya, menyoroti urgensi evaluasi dan refleksi dalam proses transformasi Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara, (Danantara).
Transformasi total di tubuh Garuda harus serius dilakukan.
RUU Pelindungan Konsumen harus berangkat dari pemahaman bahwa produsen dan konsumen memiliki kedudukan yang sederajat sebagai bagian dari ekosistem usaha yang sehat dan berkeadilan.
ANGGARAN Kementerian BUMN disebut perlu untuk ditambah. Hal itu diungkapkan oleh Anggota Komisi VI DPR RI Asep Wahyuwijaya.
Pembentukan entitas usaha yang tidak relevan dengan inti bisnis justru menggerus ruang usaha bagi para pengusaha lokal berkategori UMKM.
Partai Nasdem berkomitmen mendukung pemerataan akses pendidikan yang berkualitas di Karawang, salah satunya melalui penyaluran program PIP.
Cak Imin mengusulkan agar gubernur dipilih oleh pemerintah pusat dan bupati dipilih oleh rakyat melalui DPRD. Menurut Rifqinizamy, usulan Cak Imin tersebut berpotensi inkonstitusional
WAKIL Ketua DPR RI Fraksi Partai NasDem Saan Mustopa mendorong Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka segera mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN)
Harus dipastikan ide tersebut apakah optimal atau tidak bagi IKN, pihaknya menunggu keputusan Presiden Prabowo Subianto.
Partai NasDem meminta ada keputusan yang cepat oleh Presiden agar IKN segera kita putuskan sebagai Ibu Kota Negara melalui Keppres
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh merayakan hari ulang tahunnya ke-74 di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Rabu (23/7).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved