Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Presiden Prabowo Subianto belum menunjukkan sikap tegas terkait rencana pemberian stimulus berupa insentif diskon tarif listrik. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan dirinya belum pernah membahas secara langsung soal rencana diskon tarif listrik.
"Mungkin sedang dibahas di tingkat tim, tapi saya pribadi belum terlibat dalam pembahasan itu. Sampai hari ini, saya belum menerima laporan terkait rencana tersebut," ujarnya di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (26/5).
Sebelumnya, wacana pemberian diskon tarif listrik sebesar 50% pada pertengahan tahun ini dilontarkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada pekan lalu. Program ini akan menyasar sekitar 79,3 juta rumah tangga dengan daya listrik di bawah 1.300 volt ampere (VA).
Bahlil menekankan setiap kebijakan yang menyangkut pemotongan tarif atau bentuk subsidi lainnya harus melalui pembahasan lintas kementerian.
"Biasanya ada pembahasan bersama, termasuk dengan Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan," tambahnya.
Politikus Partai Golkar itu juga menegaskan jika nanti ada keputusan, pihaknya akan menyampaikan hal tersebut kepada PLN, dengan terlebih dahulu memastikan surat resmi dari Kementerian ESDM telah diterima.
"Tapi, belum ada surat itu ke PLN," imbuhnya.
Secara terpisah, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyampaikan hingga saat ini belum ada keputusan terkait pemberlakuan diskon tarif tol.
"Kami belum tahu kapan diskon tarif tol akan diberikan. Dalam rapat koordinasi hari Jumat lalu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang menyampaikan hal tersebut," ujarnya.
Meski demikian, pihaknya berencana untuk mengundang seluruh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) guna membahas sejumlah isu, termasuk diskon tarif tol di beberapa ruas. Dody menuturkan proses diskusi ini memang tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa karena menyangkut aspek profit dan loss dari BUJT.
"Diskusinya mungkin enggak bisa cepat. Karena ujung-ujungnya ini akan berdampak pada pendapatan mereka,” jelas Dody. (H-4)
Kebijakan diskon tarif listrik 50 persen yang diterapkan pemerintah terbukti efektif dan layak dipertimbangkan untuk diterapkan kembali.
Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik Sofyano Zakaria mendorong pemerintah untuk kembali menerapkan diskon tarif listrik 50%, seperti yang pernah diberlakukan pada Januari-Februari 2025.
Kebijakan diskon tarif listrik sebesar 50% layak diterapkan kembali. Menurutnya, itu bisa mendorong konsumsi masyarakat dan memperkuat daya beli di tengah tekanan ekonomi.
Juru Bicara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dwi Anggia mengungkapkan inisiatif kebijakan sekaligus pembatalan diskon tarif listrik 50% tidak datang dari pihaknya.
Pemerintah membatalkan rencana pemberian diskon tarif listrik untuk bulan Juni dan Juli 2025. Keputusan ini diumumkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan sejumlah pertimbangan.
PEMERINTAH memutuskan untuk membatalkan program stimulus berupa diskon tarif listrik yang sebelumnya direncanakan berlangsung pada Juni dan Juli 2025.
Dino mengkritik serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran serta menilai wacana mediasi Presiden Prabowo Subianto tidak realistis. Ia mendorong Indonesia bersikap tegas.
KEDUTAAN Besar Republik Islam Iran di Indonesia menyambut positif langkah diplomasi tawaran mediasi Presiden Prabowo Subianto di tengah eskalasi konflik Iran, Amerika Serikat dan Israel.
Kedutaan Besar Iran di Indonesia menyambut tawaran mediasi Presiden Prabowo Subianto di tengah konflik Iran dengan Amerika Serikat dan Israel, serta meminta sikap tegas Jakarta.
PRESIDEN Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas atau ratas di Kertanegara, Jakarta, Jumat (27/2) dengan menteri Kabinet Merah Putih setelah melakukan kunjungan luar negeri ke AS
Seskab Teddy Indra Wijaya mengumumkan kenaikan insentif guru honorer menjadi Rp400 ribu dan tunjangan non-ASN Rp2 juta di era Prabowo. Cek detailnya.
Dubes Rusia Sergei Tolchenov hormati keputusan Presiden Prabowo gabung Board of Peace (BoP) Gaza, namun ungkap alasan Rusia tak ikut serta. Cek faktanya.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved