Headline
Bansos harus menjadi pilihan terakhir.
MENTERI Presiden Prabowo Subianto belum menunjukkan sikap tegas terkait rencana pemberian stimulus berupa insentif diskon tarif listrik. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan dirinya belum pernah membahas secara langsung soal rencana diskon tarif listrik.
"Mungkin sedang dibahas di tingkat tim, tapi saya pribadi belum terlibat dalam pembahasan itu. Sampai hari ini, saya belum menerima laporan terkait rencana tersebut," ujarnya di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (26/5).
Sebelumnya, wacana pemberian diskon tarif listrik sebesar 50% pada pertengahan tahun ini dilontarkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada pekan lalu. Program ini akan menyasar sekitar 79,3 juta rumah tangga dengan daya listrik di bawah 1.300 volt ampere (VA).
Bahlil menekankan setiap kebijakan yang menyangkut pemotongan tarif atau bentuk subsidi lainnya harus melalui pembahasan lintas kementerian.
"Biasanya ada pembahasan bersama, termasuk dengan Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan," tambahnya.
Politikus Partai Golkar itu juga menegaskan jika nanti ada keputusan, pihaknya akan menyampaikan hal tersebut kepada PLN, dengan terlebih dahulu memastikan surat resmi dari Kementerian ESDM telah diterima.
"Tapi, belum ada surat itu ke PLN," imbuhnya.
Secara terpisah, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyampaikan hingga saat ini belum ada keputusan terkait pemberlakuan diskon tarif tol.
"Kami belum tahu kapan diskon tarif tol akan diberikan. Dalam rapat koordinasi hari Jumat lalu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang menyampaikan hal tersebut," ujarnya.
Meski demikian, pihaknya berencana untuk mengundang seluruh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) guna membahas sejumlah isu, termasuk diskon tarif tol di beberapa ruas. Dody menuturkan proses diskusi ini memang tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa karena menyangkut aspek profit dan loss dari BUJT.
"Diskusinya mungkin enggak bisa cepat. Karena ujung-ujungnya ini akan berdampak pada pendapatan mereka,” jelas Dody. (H-4)
Juru Bicara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dwi Anggia mengungkapkan inisiatif kebijakan sekaligus pembatalan diskon tarif listrik 50% tidak datang dari pihaknya.
Pemerintah membatalkan rencana pemberian diskon tarif listrik untuk bulan Juni dan Juli 2025. Keputusan ini diumumkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan sejumlah pertimbangan.
PEMERINTAH memutuskan untuk membatalkan program stimulus berupa diskon tarif listrik yang sebelumnya direncanakan berlangsung pada Juni dan Juli 2025.
Pemerintah kembali mengeluarkan sejumlah kebijakan stimulus ekonomi dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi nasional dan daya beli masyarakat.
Stimulus ekonomi yang akan digelontorkan pemerintah berpotensi mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia di awal kuartal II dan kuartal III pada tahun ini.
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengaku belum menerima surat arahan untuk menjalankan kebijakan diskon tarif listrik 50% pada Juni dan Juli mendatang.
Prabowo Subianto mengisyaratkan tidak akan mengundang kepala negara asing dalam peringatan HUT ke-80 RI
Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri (KSTI) Indonesia Tahun 2025 merupakan ruang ilmiah yang harus dijaga dari politisasi.
Kebijakan kemandirian keuangan PTN dinilai menciptakan ketimpangan dalam dunia pendidikan tinggi.
PRESIDEN Prabowo Subianto merespons ihwal Malaysia yang menggunakan istilah Laut Sulawesi ketimbang Laut Ambalat untuk perairan Blok ND6 dan ND7.
Restu presiden tersebut juga diberikan setelah banyak negara meminta Indonesia untuk terlibat dalam menjaga perdamaian di Gaza.
Salah satu yang dikunjungi Prabowo yaitu booth Produk Riset Unggulan dari Universitas Padjajaran yang menampilkan VR Dental Hypnosis, VR untuk Nurse, dan beberapa produk lainnya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved